Pemandangan ‘kota vertikal’, gedung-gedung tinggi di Hongkong dari Victoria Peak. ( Foto: ©Megan Eaves/Lonely Planet)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Selama ini berwisata ke Hong Kong bukanlah sesuatu yang rumit, tapi sederhana. Baik untuk bekerja atau pelesiran, bahkan untuk tinggal di Hong Kong. Bagi wisatawan Indonesia, Hong Kong juga punya magnet sendiri apalagi dalam paket wisata termasuk kunjungan ke Macau.

Namun pariwisata Hong Kong ke depan mungkin tidak lagi menarik banyak pelancong karena akan banyak aturan akibat status khusus Hong Kong telah dicabut AS. Wisatawan asal AS bakal menempuh prosedur rumit bila ingin ke Hong Kong, demikian pula sebaliknya usai AS mencabut hak khusus Hong Kong

Dikutip dari Lonely Planet, Presiden AS Donald Trump telah mencabut status khusus Hong Kong pada Jumat, 29 Mei 2020 sehingga bakal banyak aturan yang berubah bagi warga AS yang pelesiran ke kota semi otonom itu.

Langkah AS itu, didorong oleh politik dalam negeri China, setelah parlemen negeri itu secara resmi menyetujui undang-undang keamanan nasional baru, yang bisa berdampak besar tidak hanya pada lanskap politik dan ekonomi Hong Kong, tetapi juga bagaimana rasanya bepergian ke sana.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Hong Kong tidak lagi memenuhi syarat untuk status khususnya di bawah hukum AS, dan menakutkan investor.  Hong Kong dan AS memiliki perjanjian perdagangan khusus yang memberikan keistimewaan ekonomi negara-kota yang tidak dinikmati oleh China.  Pengaturan ini juga memberi China dan AS akses tidak langsung ke pasar masing-masing.

Selama lebih dari 20 tahun, warga AS yang ke Hong Kong tidak harus mendapatkan visa atau melalui prosedur imigrasi yang sama seperti para pelancong ke daratan China. Hal Itu karena Hong Kong secara teknis bukan bagian penuh dari pemerintah China.

Hong Kong adalah Wilayah Administratif Khusus yang beroperasi di bawah prinsip “satu negara, dua sistem” yang diberlakukan untuk memudahkan transisi dari pemerintahan Inggris ke Cina.

Setelah lebih dari seabad sebagai koloni Inggris, Hong Kong kembali ke kedaulatan China pada akhir 1997, tetapi mempertahankan banyak norma ekonomi, politik, dan sosialnya sendiri daripada sepenuhnya berasimilasi.

Perbedaan itu membuat Hong Kong sangat menarik bagi investor dan pemimpin bisnis internasional – misalnya, Hong Kong adalah rumah bagi lebih dari 2.000 perusahaan Eropa. Amerika Serikat, Inggris, dan anggota Persemakmuran Inggris seperti Kanada dan Australia.

Namun, Amerika Serikat telah mengambil sikap yang teguh pada langkah-langkah baru Tiongkok daripada Kanada atau Uni Eropa. Trump menyatakan akan mengambil tindakan untuk mencabut perlakuan istimewa Hong Kong sebagai wilayah pabean dan perjalanan yang terpisah dari seluruh China.

Maka hal Itu bisa berarti perubahan cepat pada cara orang Amerika bepergian ke Hong Kong, dimulai dengan persyaratan visa. Padahal selama ini visa hanya diperlukan bagi mereka yang bekerja atau belajar di Hong Kong.

Bila biasanya warga AS yang ke Hong Kong hanya butuh paspor yang berlaku minimal sebulan di luar masa tinggal, dana yang memadai untuk perjalanan, dan bukti akan kembali ke rumah atau bepergian ke tempat lain.

Tapi, kini warga AS yang ingin ke Hong Kong bakal menempuh prosedur yang sama, ketika mereka ingin pelesiran ke China. Jadi, warga AS harus menyiapkan paspor yang berlaku untuk setidaknya enam bulan di luar masa inap, visa masuk dan visa keluar. 

Pengunjung diwajibkan reservasi ke hotel dan melapor ke kantor polisi setempat pada saat kedatangan dan membawa paspor, visa Cina, atau izin tinggal mereka setiap saat.

China Daratan jauh lebih ketat dalam menerima pelancong yang datang. Bahkan situs web Departemen Luar Negeri AS memperingatkan bahwa pejabat perbatasan Cina memiliki wewenang untuk menolak masuknya pelancong asing tanpa peringatan atau penjelasan. Bahkan, Kedutaan Besar AS dan Konsulat AS tidak dapat melakukan intervensi atas nama pelancong jika ditolak masuk ke Cina.

Sebaliknya, respons Amerika Serikat juga dapat mempersulit warga negara China yang bepergian ke Amerika Serikat, termasuk mahasiswa pascasarjana yang memegang visa dan peneliti dari China.

Kanada, sementara ini juga prihatin tentang dampaknya nanti pada kemampuan ribuan warga Kanada untuk tinggal, bekerja, dan bepergian di Hong Kong..

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan dalam konferensi pers bahwa “Kami memiliki 300.000 warga Kanada yang tinggal di Hong Kong dan itulah salah satu alasan mengapa kami ingin memastikan bahwa satu negara  , dua pendekatan sistem terus berlanjut,” ujarnya. 

Inggris juga sedang mempertimbangkan perpanjangan hak visa untuk sekitar 300.000 warga negara Inggris yang tinggal di Hong Kong.  Saat ini visa BNO seperti itu mengizinkan enam bulan perjalanan di Inggris, tetapi perpanjangannya, jika disahkan, akan memungkinkan warga negara Inggris di luar negeri hingga satu tahun.

Memang masih harus dilihat secara pasti bagaimana Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan UE menanggapi hilangnya otonomi Hong Kong secara efektif . Jadi apa artinya itu bagi para pelancong yang berharap melihat “kota vertikal” untuk diri mereka sendiri, atau  tinggalkan untuk cari pantai baru, destinasi wisata baru ?.

Hanoi kembali macet usai pemerintah Vietnam mengumumkan pelonggaran lockdown (foto: Medium)

HANOI, bisniswisata.co.id: Kota Hanoi, ibu kota Vietnam, kembali macet. Pengendara motor bermasker tumpah ruah di sejumlah ruas jalan.  Kehidupan seolah sudah kembali normal.

Setelah memberlakukan lockdown selama 3 minggu, negara dengan pangsa pasar sepeda motor berbesar di dunia itu mulai melonggarkan aturan jarak sosial. Meski sudah lewat 40 hari sejak pelonggaran yang mulai diterapkan sejak 23 April lalu, tidak ada laporan baru penduduk yang terinfeksi. Bisnis dan sekolah pun sudah kembali dibuka.  

Vietnam merupakan salah satu negara di Asia dengan 0 kasus kematian akibat CIVID-19. Kesuksesannya seperti terlewatkan. Orang lebih banyak merujuk Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong saat mengambil contoh sukses mengendalikan penyebaran virus yang menyerang saluran pernafasan ini. 

Ternyata, Vietnam menyimpan cerita sukses yang lebih menakjubkan. Negara berpenduduk 97 juta orang ini hanya mencatat 328 kasus COVID-19 dengan 0 kasus kematian. Padahal negara yang berpenghasilan menengah ke bawah ini berbatasan dengan Cina dan jutaaan orang Cina berkunjung ke sana setiap tahun. 

Belum lagi sistem kesehatan di sana yang jauh tertinggal dibanding dengan negara lain di kawasan Asia. Menurut Bank Dunia, hanya ada 8 dokter untuk setiap 10.000 penduduk. Rasio ini hanya 1/3 dari rasio di Korea Selatan.

Bagi sebagian orang fakta ini sepertinya too good to be true. Tetapi menurut seorang dokter penyakit menular, Guy Thwaites, yang bekerja di salah satu rumah sakit rujukan untuk merawat pasien virus corona COVID-19, angka itu cocok dengan realitas di lapangan.

“Saya pergi ke bangsal-bangsal setiap hari, saya tahu kasusnya. Tidak ada kematian di sana,” kata Thwaites, yang juga mengepalai Unit Penelitian Klinis Universitas Oxford di Kota Ho Chi Minh, seperti dilansir CNN.

Jadi, apa sebetulnya kunci sukses Vietnam menangani pandemi COVID-19? Menurut para ahli kesehatan, jawabannya ada pada sejumlah faktor, mulai dari kecekatan pemerintah merespons sehingga penyebarannya dapat dicegah, hingga pelacakan kontak yang ketat dan kebijakan karantina, serta komunikasi publik yang efektif. 

Vietnam termasuk negara yang paling dini mempersiapkan diri menghadapi pandemi COVID-19, bahkan berminggu-minggu sebelum kasus pertamanya terdeteksi. Saat banyak orang, termasuk Pemerintah Cina dan WHO masih keukeuh menyatakan bahwa virus ini tidak dapat menular dari manusia ke manusia, pemerintah Vietnam tetap bertindak. 

“Kami tidak menunggu guidelines dari WHO. Data yang kami kumpulkan dari luar dan dalam (negeri) kami jadikan dasar untuk mengambil tindakan lebih awal,” kata Pham Quang Thai, wakil kepala Departemen Pengendalian Infeksi di National Institute of Hygiene and Epidemiology di Hanoi.

Vietnam, negara yang sering digambarkan sebagai negara bahagia dan optimis ini, mulai mempersiapkan diri lebih awal dibandingkan dengan banyak negara lain. Pada awal Januari, otoritas bandara di Hanoi International Airport sudah memberlakukan cek suhu bagi penumpang yang baru tiba dari Wuhan. Mereka yang kedapatan demam akan diisolasi dan secara ketat dimonitor. 

Pada pertengahan Januari, Wakil Perdana Menteri Vu Duc Dam memerintahkan agar  lembaga-lembaga pemerintah mengambil “langkah drastis”demi mencegah penyebaran dengan memperkuat karantina medis di gerbang perbatasan, bandara dan pelabuhan.

Kecepatan Vietnam, negara dengan pangsa pasar sepeda motor terbesar di dunia ini, merespons pandemi COVID-19 menjadi kunci sukses keberhasilannya. Pencegahan yang dimulai sejak awal Januari itu, jauh lebih dulu dibanding negara-negara lain, banyak membantu negara tersebut mengendalikan penyebaran virus itu.