Dari data yang diterimanya via Whatsapp Group ( WAG), kata Tuti, panggilan akrabnya, penerbangan ke Lombok naik tujuh kali lipat dari biasanya.

“Okupansi kamar hotel naik di atas 90% dan ITDC pengelola KEK Mandalika mendapatkan banyak tawaran investasi  pembangun di kawasan itu,” kata Tuti Sunario.

Dampak dari event pariwisata memang multi ganda, oleh karena itu kalangan usaha mikro, kecil dan menengah seperti  penjual makanan minuman dan cinderamata merasakan langsung dampaknya.

“Warga sekitar lokasi mendapatkan pekerjaan mulai kebersihan, keamanan dan guyonannya hingga pengatur parkirpun bisa perintahkan para VIP untuk mundur soalnya sirkuit dipakai,” tambah Tuti lagi sambil tertawa.

Lalu Sandika Irwan – Ketua DPC Masata Lombok Tengah juga mengatakan rakyat kecil disekitar Mandalika sangat senang jika ada event-event besar lagi karena kunjungan wisatawan dalam dan luar negri bisa membuat priuk nasi mereka mengepul lagi.

“Rakyat kecil terutama pedagang asongan cinderamata yang sudah menderita selama nyaris dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 merasa bahagia dengan adanya event besar itu,” kata Sandika.

Event internasional yang berlangsung November lalu berjalan sukses. Para biker yang mengikuti kegiatan itu juga kagum atas pembangunan sirkuit tepi pantai itu terutama Jonathan Rea yang menjadi  juara dunia WorldSBK (WSBK) enam kali.

Sebelumnya pihak Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku pengelola Sirkuit Mandalika mengatakan sirkuit dengan panjang 4,3 kilometer itu dibangun dalam 14 bulan sebelum menggelar balapan WSBK Mandalika.

Sandika mengatakan bahwa organisasinya yaitu Masyarakat Sadar Wisata ( Masata) selalu menyediakan waktu khusus untuk menyerap aspirasi masyarakat termasuk para pedagang asongan cindramata di kawasan Mandalika usai gelaran akbar tersebut.

“Terpenting adalah timbul dampak perasaan optimis masyarakat NTB bisa maju setara dengan propinsi lainnya dalam menggelar event “

kata Sandika.

Mengenai keluhan wisatawan dalam dan luar negri yang merasa tidak nyaman dibuntuti pedagang asongan untuk membeli cindramata mereka di pantai Mandalika, Sandika mengatakan solusi sudah ada, cuma lemah di implementasi.

“Lapak pedagang asongan sudah disediakan di Bazaar Mandalika. Cuma wisatawan jarang lewat di lokasi ini sehingga mereka memburu wisatawan ke Pantai,” kata Sandika.

Para pedagang itu sadar penuh sudah membuat wisatawan tidak nyaman dan permintaannya sederhana cuma minta kepastian bisa menghidupi keluarga, tambahnya.

Masalahnyla lokasi lapak pedagang sepi pengunjung bahkan nyaris tidak ada orang yang kesana karena pengunjung lebih memilih tempat parkir yang dikelola masyarakat, bukan tempat parkir yang sudah disediakan pemerintah di kawasan itu.

” Akibatnya nyaris tidak ada yang lewat di bazaar tempat lapak yang disediakan untuk para pedagang asongan itu,  jelas Sandika.

Menurut dia belum ada keberpihakkan pemerintah setempat sehingga membuat skema pengunjung ke Pantai Mandalika ini belum ada. Intinya para pedagang siap kembali ke lapak, jika pengunjung melewati bazaar  tempat mereka jualan

“Di Bazaar ini sebagai daya ungkit awal butuh ‘gula’ dan ‘madu’ ibaratnya agar semut ngumpul. Tapi nyatanya sering saya kasih masukan agar meniru pasar malam di Insadong Korea, Pathaya Thailand dan lainnya,  cuma masih belum dilaksanakan,”

Para pedagang  butuh buat makan dan ada yang sudah 30 tahun jadi pedagang asongan namun penghasilannya belum bisa beli aset seperti beli tanah atau rumah. Paling untuk makan dan kredit motor,  jelas Sandika.

Orang tua di Lombok memiliki anak rata-rata 4 – 5 orang. Intinya warga ini belum sejahtera. Mereka butuh menghidupi keluarganya meskipun Mandalika sekarang statusnya sudah mendunia.

Pihaknya berharap Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan intervensi dalam pembagian zona di Mandalika yang membuat pedagang UMKM bisa hidup dan memiliki mata pencaharian tetap.

Apalagi Menko Marvest membawahi berbagai Kementerian mulai dari Kementrian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ungkap Sandika.