Giliran Para Pegiat Event Peroleh Pelatihan Untuk Tingkatkan Keahlian

this formate

JAKARTA, bisniswisata.co.id:  Para pegiat event  di berbagai daerah mendapatkan pelatihan daring atau Webinar bagi Event Management di 11 daerah untuk meningkatkan kemampuan dan skill pekerja yang terdampak COVID-19.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Event) Kemenparekraf/Baparekraf Rizki Handayani saat pembukaan Webinar Event Management, menjelaskan saat ini banyak event yang ditunda bahkan dibatalkan sehingga berpengaruh terhadap kegiatan para pegiat event di seluruh Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Kemenparekraf berkolaborasi dengan penyelenggara event untuk menghasilkan suatu kegiatan yang potensial menarik minat wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus).

“Pada 2020 untuk pertama kalinya kami berinisasi bersama Ivendo dan Backstagers sebagai Asosiasi serta Komunitas Events di Indonesia menyelenggarakan pelatihan secara online atau webinar dengan lingkup nasional di 11 daerah dan diikuti 1800 peserta,” kata Rizki Handayani, hari ini.

Rizki menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang event dan juga untuk saling sharing pengalaman dari para praktisi event.

“Kami yakin teman-teman semua di lapangan mempunyai hal-hal menarik untuk dikomunikasikan. Sehingga bisa menguatkan satu sama lain, dengan harapan agar pandemi ini segera berlalu dan kita semua dapat segera berkarya dan berkreasi lagi di lapangan,” katanya.

Dia berharap kegiatan event di Indonesia dapat bergairah kembali untuk meningkatkan sektor pariwisata. “Saya harap teman-teman tetap bersemangat dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan satu lagi kita harus jaga Indonesia dan bangga buatan Indonesia,” katanya.

Kegiatan Webinar Event Management ini akan resmi dibuka pada 3-5 Juni di Jakarta, kemudian berlanjut ke Jawa Barat 15-17 Juni, Kepri 24-26 Juni, Bali 8-10 Juli, Sumatera Utara 24-9 Juli, Jawa Tengah 28-30 Juli, Jawa Timur 5-7 Agustus, Yogyakarta 12-14 Agustus, Nusa Tenggara Barat 24-26 Agustus, Sulawesi Selatan 26-28 Agustus, dan Sumatera Barat 2-4 September 2020.

Potensi Kerugian Industri MICE Hampir Rp7 Triliun, Kemenparekraf Usul Beralih ke Online

this formate

Persiapan sebuah ruang seminar di hotel. Akibat COVID-19 banyak kegiatan MICE tertunda ( foto: www.eventorganizer.co.id)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Bisnis meeting, incentive travel, conference, exhibition (MICE) termasuk dalam sektor yang sangat terdampak pandemi virus korona. Banyak penyelenggaraan acara di berbagai negara terpaksa ditunda bahkan dibatalkan karena COVID-19. 

Kemenparekraf mengutip Indonesia Event Industry Council (Ivendo) mencatat, potensi kerugian sektor MICE akibat pandemi Covid-19 berkisar Rp2,69 triliun – Rp 6,94 triliun. Pasalnya, sekitar 96,43 persen acara di 17 provinsi harus ditunda, dan 84,20 persen lainnya dibatalkan. Dampak selain rupiah ialah keberadaan lebih dari 90.000 pekerja industri kreatif yang ikut terimbas. 

Dengan adanya pandemi ini, pelaku usaha di industri MICE harus memikirkan cara untuk bisa tetap bertahan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama sempat mengusulkan agar MICE dilakukan secara online. 

“MICE online tetap ada keuntungan tetapi online ini tidak bisa terus menerus karena pemain MICE kita banyak yang offline. Kami optimistis online tetap harus ada namun jangan menggantikan offline,” tutur Direktur MICE Kemenparekraf Iyung Maruroh di dalam Seri Virtual Katadata Forum bertajuk Masa Depan Industri MICE Pascapandemi COVID-19, hari ini

Semua jenis aktivitas MICE terdampak pandemi virus korona secara seimbang. Pelaku industri bergerak cepat demi menahan imbas lebih buruk terutama dalam hal arrangment management event, serta menggencarkan anjuran penundaan dibandingkan dengan pembatalan. Berdasarkan data International Congress and Convention Association (ICCA) World Member Update per 27 Februari 2020 tercatat sedikitnya 12 acara ditunda di Indonesia, serta dua dibatalkan.  

Dibutuhkan strategi pemulihan sektor MICE pasca merugi akibat pandemi COVID-19. Selain menyusun protokol pelaksanaan kegiatan MICE selepas pandemi dan menyusun strategi nasional pengembangan MICE, perlu dilakukan site inspection guna melihat kesiapan destinasi MICE. 

Yang tak kalah utama ialah upaya untuk menggeliatkan kembali pasar domestik agar kembali mulai melaksanakan kegiatan MICE di destinasi yang sudah siap. Hal ini bertujuan agar perputaran ekonomi berangsur pulih. 

“Termasuk di dalamnya kita dorong meeting-meeting pemerintah dan korporasi agar lebih banyak di dalam negeri. Kami juga roadshow untuk meyakinkan asosiasi, industri dan penyelenggara kegiatan MICE mengenai kesiapan Indonesia menjadi destinasi MICE yang aman dan nyaman,” ujar Iyung. 

Keberadaan MICE memiliki beberapa nilai tambah terhadap perekonomian. Tidak hanya berkontribusi kepada pengembangan infrastruktur publik, MICE juga membentuk citra positif bagi industri pariwisata Tanah Air.

Mengacu data Global Business Travel Association (GBTA) 2014, posisi MICE sangat kompetitif karena minimal 50 persen dari transaksi wisata dunia sebesar US$ 1,18 triliun adalah perjalanan bisnis. Spending positif juga dimiliki wisatawan berbasis MICE. Berdasarkan International Congress & Convention Association (ICCA) pada 2018, wisatawan MICE memiliki kemampuan spending 2.000 USD per orang per hari. Angka tersebut merupakan 7 kali lipat dari kemampuan spending wisatawan biasa. Selain itu, wisatawan MICE ini memiliki rata-rata menginap lima malam.

“Dan pariwisata termasuk sektor MICE itu memang paling nomor satu terkena imbas pandemi Covid-19, kalau yang lain tidak sebesar pariwisata,” ujar Wita Jacob selaku Chairman, Indonesia General Manager Hotel Association, Jakarta Chapter.

Berdasarkan data ICCA, pada 2018, posisi Indonesia di kancah global berdasarkan jumlah meeting berada di peringkat 36 dengan jumlah meeting 122, setahun kemudian peringkat turun ke posisi 41 dengan jumlah meeting 95. Ranking pada tahun lalu sama dengan peringkat ke-10 di dalam cakupan Asia Pasific.

Saat ini, setidaknya ada tujuh daerah tujuan utama wisatawan mancanegara dengan tujuan perjalanan bisnis, yaitu Bali, Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Jumlah kunjungan by air market terbanyak menuju DKI Jakarta (57,8 persen), sisanya tersebar di enam daerah lain. 

Adapun, Direktur Riset Katadata Insight Center Mulya Amri menjelaskan bahwa pada 2017, industri event di Indonesia berdampak kepada US$ 7,8 miliar total GDP dan menciptakan sekitar 278.000 lapangan pekerjaan. Sayangnya, pandemi Covid-19 berdampak terhadap 90 persen pembatalan atau penundaan acara sampai akhir 2020. 

“Jika dari survei panel ahli UNTWO, perjalanan domestik akan lebih banyak pulih dari awal Juli sedangkan perjalanan internasional mulai kuartal akhir tahun ini hingga awal 2021,” kata Mulya. 

Besarnya dampak bisnis MICE terhadap akselerasi perkembangan infrastruktur, misalnya tampak dari renovasi Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pada 2018, Bandara Ngurah Rai menjadi infrastruktur pendukung utama Konferensi IMF yang yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian mencapai Rp5,5 triliun. Pertemuan ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebesar 0,01 persen. 

“Pemerintah mengharapkan seluruh pemangku kepentingan bahu-membahu menghadapi masa sulit ini, sehingga saat pandemi berakhir, sektor parekraf salah satunya bisnis MICE mampu bangkit lebih baik,” ucap Iyung Masruroh menutup penjelasannya dalam Katadata Forum.

 PWI Pusat Dorong Dewan Pers Proses Secara Hukum Pembuat Sertifikat UKW Palsu.  

this formate

Ketum PWI, Atal Depari ( ke tiga dari kiri) bersama pengurus dorong Dewan Pers pidanakan pemalsu sertifikat UKW. ( Foto: Humas PWI/ Mercy)

JAKARTA, bisniswisata.ci.id: – PWI Pusat mendorong Dewan Pers agar segera memproses secara hukum serta memidanakan pelaku pemalsuan sertifikat UKW beberapa waktu lalu yang mencatut nama Ketua Umum dan Sekjen PWI Pusat, serta mantan Ketua Dewan Pers, Stenly Adi Prasetyo.

Perbuatan pemalsuan sertifikat UKW ini merupakan tindak pidana. Hal ini tidak boleh didiamkan. “Dewan Pers sebagai lembaga yang sah secara hukum mengeluarkan sertifikat UKW bagi wartawan diharapkan memproses secara hukum perbuatan ini,” kata  Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari.

Berbicara didampingi Sekjen Mirza Zulhadi, usai rapat pleno Pengurus PWI Pusat, di Kantor PWI Pusat,  Gedung Dewan Pers, Atal menambahkan bahwa dalam sertifikat palsu itu yang bertanda tangan Ketua Dewan Pers adalah Adi Prasetyo, padahal sejak 21 Mei 2019 Ketua Dewan Persnya sudah dijabat Prof. M. Nuh. “Kami juga tidak pernah menandatangani sertifikat yang dimaksud,” tambah Atal S Depari.

Atal juga menjelaskan, hingga saat ini, baik PWI Pusat dan PWI Daerah, belum dan tidak pernah menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan secara virtual. Pasalnya, materi uji UKW ini belum memungkinkan untuk dilakukan secara virtual atau online.

“Jadi kami himbau juga kepada seluruh wartawan serta lembaga-lembaga mitra PWI, baik pusat dan daerah, jika mendapatkan adanya Informasi terkait Uji Kompetensi Wartawan secara virtual, yang mengatasnamakan PWI, sebaiknya dikonfirmasi dulu ke Pengurus PWI Pusat atau PWI Daerah. Atau bisa juga di konfirmasi kepada lembaga penguji lainnya,” terang Atal.

Sementara itu Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengaku mendukung langkah PWI yang disebut dalam kasus sertifikat UKW Palsu.

Pihaknya juga sudah mempelajari sertifikat UKW palsu tersebut, bahkan  sudah mengklarifikasi ke mantan Ketua Dewan Pers Adi Prasetyo dan Pak Adi tidak pernah menanda tangani sertifikat UKW palsu tersebut.

“Dewan Pers juga sudah megeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers M.Nuh, dengan nomor 02/SE-DP/V/2020, tentang Uji Kompetensi Wartawan Online itu adalah kegiatan ilegal. Hingga saat ini belum ada payung hukum tentang UKW Online,” tegas Agung. 

Dewan Pers juga menegaskan sesuai kesepakatan DP dengan konstituennya yang telah ditetapkan dalam peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang standar kompetensi wartawan bahwa UKW dilakukan secara langsung tatap muka dengan penguji dan wartawan sebagai peserta uji.

 

Kemenparekraf Tetapkan Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru  

this formate

Kunjungan wisman ke Desa Penglipuran, Bali sebelum COVID-19. Protokol baru tengah disiapkan  untuk pengunjung. ( Foto: Kemenparekraf)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun draf protokol umum maupun khusus /tambahan dalam tatanan hidup baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, R Kurleni Ukar, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, hari ini.

Kemenparekraf menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang diusulkan untuk mendapat prioritas dalam penerapan protokol tatanan hidup baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Protokol ini merupakan pedoman pelaksanaan standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan untuk pelaku usaha, pekerja, dan juga tamu atau pengunjung. 

“Jika protokol telah ditetapkan maka dibutuhkan beberapa tahapan sebelum usaha dapat dibuka, seperti simulasi, sosialisasi, dan uji coba penerapan protokol,” kata Kurleni Ukar. 

Keenam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut adalah penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, daya tarik wisata, dan jasa perjalanan wisata. Juga termasuk usaha fasilitas seni dan produksi film, televisi, video, dan iklan. 

Usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin pihak Kemenko Marves menindaklanjuti Rapat Terbatas Presiden pada 28 Mei 2020 yang membahas isu pariwisata terutama penerapan protokol keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi wisata. 

“Tapi protokol ini masih bersifat draf umum sehingga diharapkan untuk asosiasi dan kementerian terkait dapat memberikan masukan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masng bidang usaha ” tambahnya.

Begitu juga untuk penerapan protokol yang akan menunggu penentuan payung hukum. Pihaknya akan mempersiapkan panduan praktis, baik dalam bentuk buku panduan, motion grafis, infografis, dan video tutorial yang bisa diakses di kanal resmi Kemenparekraf.

“Karena bidang/jenis usaha dan subsektor Parekraf itu sangat luas dan beririsan dengan Kementerian dan Lembaga lainnya, kami juga akan melakukan sinkronisasi dengan semua stakeholder terkait agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang mengatur,” katanya.

Selain itu, kesiapan daerah dan dukungan dari para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan faktor penentu dalam tatanan hidup baru ini. “Pelaksanaan tahapan-tahapan ini harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta mempertimbangkan kesiapan dan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan evaluasi,” kata dia. 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam Ratas Tatanan Hidup Baru di Sektor Pariwisata yang Produktif dan Aman COVID-19 mengatakan bahwa pandemi COVID-19 akan membuka perubahan tentang tren pariwisata di dunia, dimana isu kesehatan, higienitas, serta safety dan security akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin melancong. 

“Kita harus siapkan strategi khusus dalam promosi pariwisata kita di era tatanan hidup baru ini,” kata dia.

 

Lockdown Dicabut, Restoran Steak di Perancis Ini  Langsung Buka Tengah Malam

this formate

Restoran di Perancis ini dibuka tengah mala ( Foto: Reuters)

NANTES, bisniswisata.co.id: Restoran steak di kota Nantes, Perancis ini sudah tutup selama 11 minggu. Wajar jika pemiliknya tak sabar menunggu kapan kebijakan lockdown dicabut. Begitu pula dengan masyarakat ysng juga sudah menanti kapan bisa makan bersama kekuarga atau teman.

Itu sebabnya ketika otoritas setempat mengumumkan kafe-kafe dan restoran diizinkan kembali buka pada Selasa (2/6) waktu setempat, pemiliknya tak mau menunggu lama. Mereka pun segera buka tepat tengah malam saat pergantian hari.

Ketika jam menunjukkan pukul 24:00, para pegawai segera membuka pintu restoran, memberi kesempatan pelanggan yang ternyata sudah mengantri cukup lama. Ada sekitar 100 orang mengular di luar restoran. Mereka sama antusiasnya dengan sang pemilik restoran untuk menjajal kembali sensasi makan di luar rumah. 

“Senang melihat pelanggan kami. Sekaligus bahagia menyaksikan dukungan mereka,” kata Jean-Pierre Le Bot, sang pemilik, saat mengamati meja-meja restoran yang penuh sesak.

Biasanya, saat normal, restoran ini akan tutup sebelum tengah malam, dan buka kembali keesokan hari saat makan siang tiba. Namun hari itu pemilik restoran memutuskan untuk buka tengah malam persis saat pergantian hari untuk menyambut dicabutnya aturan lockdown

“Sangat menyenangkan melihat begitu banyak orang bahagia,” kata Le Bot, seperti dilansir Reuters.

Restoran, bar, dan kafe-kafe di Perancis tutup sejak 16 Maret saat pemerintah menerapkan aturan lockdown secara nasional untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Perancis memutuskan mencabut kebijakan lockdown yang berlaku per 2 Juni.

Keputusan ini didasari catatan yang menunjukkan terjadi penurunan jumlah warga yang terinfeksi. Ini berarti restoran dan bar diizinkan buka kembali, berjemur di pantai boleh dilakukan lagi, dan larangan perjalanan sejauh lebih dari 100 kilometer dicabut. 

Kembali ke restoran yang dulunya merupakan penjara itu, keadaan terlihat belum betul-betul normal. Meja-meja diatur sedemikian rupa di jalan-jalan untuk memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik. Para pelayan mengenakan masker dan segera membersihkan meja dengan cairan disinfektan segera setelah pelanggan pergi. Cairan pencuci tangan pun tersedia di sejumlah tempat.  

Bagi pelanggan seperti Vincent Thepaut, dia mengaku sangat menikmati makanannya bersama teman-teman. Menurut dia, itu adalah rasa kebebasan setelah terkunci selama berminggu-minggu. “Sudah lama kami tidak melihat orang lain.”katanya

 

 

CUCI tangan dulu, kaki, basuh muka juga boleh, ada sabun relak dan daun sisih

Produktif dan Tetap Aman dari COVID-19

this formate

“Pelonggaran pembatasan perjalanan yang tepat waktu dan bertanggung jawab, membantu bangkitnya kemanfaatan sosial, ekonomi bisnis kepariwisataan secara berkelanjutan. Kebangkitan pariwisata, berkontribusi pada mata pencaharian jutaan orang di seluruh dunia. Sektor ini adalah pendorong pembangunan berkelanjutan dan pilar ekonomi. UNWTO menekankan perlunya kewaspadaan, tanggung jawab, dan kerja sama internasional ketika dunia perjalanan wisata dibuka kembali secara bertahap.”

(Sekretaris Jenderal UNWTO Zurab Pololikashvili )

DENPASAR bisniswisata.co.id: Memedomani protocol yang dikeluarkan UN World Tourism Organization ( UNWTO) sejumlah  stakeholder kepariwisataan mulai menerapkan secara ketat Standard Operation Procedure Hygiene and Cleanliness sesuai karakteristik usaha masing- masing. Dengan harapan pembukaan layanan dengan tatanan perilaku normal baru, tidak membahayakan pelaku usaha, pekerja dan pengunjungnya.

“Lebih patuh dan disiplin. Secara tradisi– jika kita melaksanakan dengan baik dan benar nilai kearifan lokal Tri Hita Karana–, menjalani keseharian yang harmoni dengan sesama, alam lingkungan untuk kemuliaan Penciptanya, sudah menjadi gaya hidup. Bagaimana gaya hidup tradisi ini di internasionalkan,” ungkap Ayu Gayatri Kresna owner rumah belajar dari dapur Bali Utara Pengalaman Rasa.

Jika dikaji ke belakang, saat berkunjung ke rumah budaya Rumah Intaran di raya Kintamani- Kubutambahan,  Bengkala ini, ada gentong air di depan rumah tempat basuh tangan, kaki, muka sebelum memasuki area halaman dalam pekarangan. Ada kran air di depan dapur Pengalaman Rasa, di depan ruang latihan NimbaSraya lengkap dengan sabun lerak dan daun sirihnya.

Wakil Gubernu Bali pun mengakui, protokolol kesehatan yang dikeluarkan WHO mau pun kesehatan perjalanan yang dikeluarkan UNWTO, terkait erat dengan nilai bersih, sehat aman dalam kaidah Tri Hita Karana. Berdasarkan dimensi adaptasi, selayaknya unit usaha kepariwisataan di Bali mampu menerapkan protokol internasional dalam wajah tradisi Bali yang Hindu.

“Uniqness dan daya saing kepariwisataan Bali ada didalamnya”, tegas Tjokorda Oka Ardana Sukawati dalam webinar yang digelas Litbang PemKab Badung.

Bagaimana respon pelaku industri hotel di Bali Selatan ?

Tanggapan diberikan manajemen The Sanctoo Villas and Spa yang berlokasi di Kabupaten Gianyar. SOP telah disusun sesuai kebutuhan, staf sudah diberikan sosialisasi mengenai pedoman bagaimana langkah-langkah preventif untuk meningkatkan hygiene dan kebersihan setiap kamar, public area terutama pada high-touch object.

“Kenyamanan tamu selama menginap di The Sanctoo Villas and Spa merupakan prioritas utama kami sehingga tidak ada rasa khawatir untuk menghabiskan liburan selama masa pandemic COVID-19 mau pun dimasa akan mendatang” ujar General Manager I Putu Subali Adi Putra.

Secara garis besar The Sanctoo Villas and Spa menerapkan:

  1. Standard Kesehatan dan Keselamatan untuk Staff
  2. Secara rutin melakukan pengecekan suhu tubuh dengan thermo gun yang sudah disiapkan dan mencuci tangan secara teratur.
  3. Semua staff wajib mengenakan masker wajah dan disposable gloves untuk staff yang secara langsung melayani pengunjung.
  4. Selalu mengingatkan untuk protocol physical – distancing saat bekerja.
  5. Standard Pelayanan untuk Pengunjung
  6. Pengecekan suhu badan dengan thermo gun saat kedatangan dan mengingatkan untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer serta standard physical-distancing
  7. Masker wajah dan hand sanitizer akan disediakan untuk semua pengunjung
  8. Untuk antisipasi, disediakan room isolation dan team emergency  yang akan membantu pengunjung atau staff yang terlihat menunjukan gejala COVID-19 dan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat yang menangani pasien COVID-19 sesuai dengan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Bali.
  9. Standard Pembersihan Facilities dan Product.
  10. Fasilitas hand sanitizer telah disiapkan di beberapa publik area.
  11. Meningkatkan penyemprotan desinfektan ke seluruh public area.
  12. Melakukan deep-cleaning secara berkala di semua kamar and publik area
  13. Food and Beverage Operation selalu mengikuti International Standard HACCP ((Hazard Analytical Critical Control Point).

Dengan adanya Standard Operation Procedure Hygiene and Cleanliness yang dilakukan di The Sanctoo Villas and Spa,  para pengunjung tidak perlu khawatir untuk menentukan pilihan akomodasinya.

BHA: Kampanye ‘Bali is My Live ‘ Mendapat Respon Positif  

this formate

Setelah COVID-19 berakhir, Bali berada di tempat kedua setelah Gold Coast Australia yang ingin dikunjungi wisatawan dari negri kangguru itu. ( Foto: unsplash.com/Aron Visuals) 

DENPASAR, bisniswisata.co.id: Kampanye Bali is My Live yang berlangsung dua bulan sejak diluncurkan pada 30 April lalu mendapat sambutan positif, kata Jean-Charles Le Coz, Marketing Advisor Bali Hotel Association ( BHA) , hari ini.

Di kutip dari situs balihotelsassociation.com, Le Coz mengatakan, sementara perjalanan mungkin tidak dapat dilakukan saat ini, asosiasinya  ingin memberikan rasa budaya, musik, tarian, makanan, dan orang-orang mengenal Bali.

“Dalam sebuah survei baru-baru ini tentang warga Australia oleh portal perjalanan online tentang tujuan-tujuan teratas yang direncanakan akan dikunjungi oleh orang-orang Australia tidak mengherankan melihat Bali di tempat nomor 2,” katanya.

Bali berada di tempat kedua setelah Gold Coast Australia,  jauh di depan saingan terdekatnya di Asia Tenggara. Bali nyaman sepanjang tahun, seperti halnya Gold Coast sehingga menjadikannya sempurna untuk liburan musim sem bersama keluarga atau dengan sesama anak muda.

Menurut Jean-Charles Le Coz, negara-negara seperti Australia adalah salah satu sumber utama pengunjung ke Bali sebelum COVID-19 melanda. “Mereka mulai merencanakan tujuan liburan berikutnya meskipun perbatasan internasional dan negara bagian ditutup karena virus COVID-19”

Kampanye Virtual 60 Hari di media social Bali is My Life (Bali adalah hidupku) merupakan pernyataan yang kuat yang mencerminkan fakta bahwa Bali tidak hanya seperti tujuan wisata tetapi pulau yang indah yang dimiliki dan orang Bali yang menyambut wisatawan untuk menikmati pulau itu.

Bali Hotels Association adalah asosiasi profesional hotel dan resor berbintang di Bali.  Anggota termasuk manajer umum dari lebih dari 157 hotel dan resor, mewakili 27.148 kamar hotel dan 35.849 karyawan di sektor hotel Bali.

Hidup dalam komunitas Bali maka kuat dengan filosofi lokal yang disebut “gotong royong” yang berarti bergabung dengan tanggung jawab dan gotong royong. Pengguna media resmi di seluruh dunia akan dapat menikmati budaya Bali dalam dua bulan ke depan sebagai bagian dari kampanye pariwisata virtual yang baru baru.

Dibawah Bali Hotels Association, kampanye Bali is My Life akan mencakup 240 posting dan cerita dari anggota hotel dan resor yang dirancang untuk memberi tahu para pelancong bahwa mereka akan disambut kembali dengan hangat ketika sudah aman untuk dikunjungi lagi.

“Pesan utama BHA adalah bahwa Bali akan dengan hangat menyambut Anda kembali secepat mungkin untuk bepergian lagi,” tegasnya.

Untuk saat ini, ada rencana yang ditetapkan bagi Bali untuk menjadi lokasi percontohan dalam program Cleanliness, Health, and Safety ( CHS) dimana Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini sedang mempersiapkan untuk menyambut pengunjung setelah pandemi coronavirus berakhir.

 

Thailand Belum Mau Buru-buru Buka untuk Turis Asing, Ini Alasannya

this formate

Thailand belum terima turis asing (foto: CNN)

BANGKOK, bisniswisata.co.id: Saat banyak negara di Eropa memutuskan untuk membuka kembali untuk menerima turis pada musim panas mendatang, Thailand justru menyatakan masih akan menunggu beberapa bulan lagi.

“Masih bergantung pada situasi wabah. Tapi saya pikir paling awal, kami mungkin melihat kembalinya wisatawan akan terjadi pada kuartal keempat tahun ini,” kata Yuthasak Supasorn, Gubernur Otoritas Pariwisata Thailand (TAT), kepada CNN Travel. 

Dia menambahkan kemungkinan akan ada pembatasan: siapa yang boleh datang dan kemana mereka bisa pergi. “Kami tidak akan membukanya sekaligus,” imbuhnya. 

“Kami masih waspada tinggi, belum bisa menurunkan kewaspadaan. Kami harus melihat negara asal [para pelancong] untuk memastikan apakah situasi (di tempat) mereka benar-benar membaik. Dan terakhir, kami juga harus memperhatikan apakah operator bisnis kami siap menerima turis dalam keadaan new normal. “

Yuthasak juga mengingatkan, saat Thailand membuka kembali untuk turis asing, mereka hanya diizinkan mengunjungi tempat-tempat tertentu.

 “Kami telah melakukan studi tentang tempat-tempat yang mungkin dapat ditawarkan kepada turis asing, yakni wilayah terpencil dan tertutup. Pemantauan kesehatan di tempat-tempat itu dapat mudah dilakukan,” ujarnya.

Dia menyebut Koh Pha Ngan dan Koh Samui sebagai contoh. “Dengan demikian ini akan bermanfaat bagi wisatawan dan penduduk lokal, karena ini hampir mirip semacam karantina.”

Yuthasak mengatakan mereka sedang menyelesaikan kerangka kerja untuk memulai kembali pariwisata. Tetapi sebagian besar keputusan ada di tangan CCSA – Pusat Administrasi Situasi Covid-19. Merekalah yang akan memutuskan kapan waktu terbaik untuk membuka pembatasan pariwisata.

Untuk saat ini, Thailand masih menutup rapat perbatasan. Mereka tidak mau mengambil risiko.

Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT) telah mengeluarkan larangan sementara atas semua penerbangan komersial internasional ke negara itu, hingga 30 Juni, kecuali penerbangan repatriasi. Sementara itu, untuk warga Thailand yang pulang dari penerbangan repatriasi, harus masuk fasilitas karantina selama 14 hari.

Pada 26 Mei, Kabinet Thailand setuju untuk memperpanjang keadaan darurat nasional hingga 30 Juni. Thailand nampaknya telah berhasil mengendalikan virus yang di banyak negara telah mengakibatkan kerusakan. Hingga 27 Mei, Thailand yang dikenal dengan julukan Negeri Gajah Putih atau The Land of White Elephant, mencatat 3.042 kasus Covid-19 dan 57 kematian. Sejauh ini laporan kasus baru terbilang minim, bahkan terkadang nol.

 

 

Garda Terdepan COVID-19 di Bali Dapat Akomodasi di Bali Paragon Resort Hotel

this formate

Sedikitnya 297 kamar hotel di Bali Paragon Resort Hotel untuk para tenaga mefis di Bali yang menjadi garda terdepan arasi COVID-19. ( Foto Kemenparekraf) 

DENPASAR, bisniswisata.co.id: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Bali Paragon Resort Hotel menyediakan akomodasi bagi tenaga kesehatan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Udayana, Jimbaran, salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Bali.

Nia Niscaya, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscata dalam siaran pers hari ini mengatakan, penyediaan fasilitas akomodasi merupakan salah satu wujud konsistensi Kemenparekraf/Baparekraf dengan industri pariwisata dalam upaya bersama penangulangan wabah COVID-19.

“Kami memastikan para tenaga kesehatan mendapat pelayanan yang terbaik, dari mulai fasilitas kamar, makanan, hingga laundry, semua harus memenuhi standar kesehatan yang baik,” kata Nia Niscaya.

Dalam kerja sama ini, Kemenparekraf dan Bali Paragon Resort Hotel menyediakan 297 kamar yang terdiri dari 246 kamar tipe single dan 51 kamar tipe double sebagai fasilitas bagi 346 tenaga kesehatan. i

Nia mengatakan, standarisasi kesehatan sangat penting untuk diperhatikan agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Tidak hanya bagi tenaga medis tapi juga para staf dan pekerja hotel dan industri secara keseluruhan.

“Dengan demikian para petugas medis dapat beristirahat dengan baik, dekat dengan tempat pekerjaan, dan lebih efektif dalam bertugas. Sehingga segala sesuatu lebih baik bagi petugas medis berjuang menghadapi COVID-19 ini,” kata Nia Niscaya.

Lewat kerja sama ini diharapkan tidak hanya dapat membantu penanganan COVID-19, tapi juga sekaligus membantu pekerja dan pengusaha hotel. Khususnya bagi pekerja langsung atau pekerja tidak langsung hotel tersebut, serta penambahan penyerapan tenaga kerja lainnya seperti penyedia makanan.

“Kerja sama ini juga sebagai bentuk dukungan Kemenparekraf terhadap industri pariwisata, salah satunya bisnis hotel agar tetap bisa mempekerjakan pegawainya dengan program tersebut. Namun semua dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol dan SOP kesehatan yang ketat,” ujarnya.

Sebelumya, Kemenparekraf telah memfasilitasi lebih dari 2.000 tenaga kesehatan untuk mendapatkan akses transportasi dan akomodasi bekerja sama dengan puluhan hotel. Mulai dari Accor Group, Swissbel Hotel, Reddoorz, Grand Sahid, dan Hotel Le Meridien. Untuk penyedia jasa transportasi, Kemenparekraf bekerja sama dengan Panorama Destination, White Horse, Antavaya, dan Grab.

“Dukungan dan kerja sama dari industri pariwisata menjadi upaya bersama kita dalam menghadapi pandemi COVID-19,” kata Nia Niscaya.

 

Apa arti Status Khusus Hong Kong Bagi Pelancong

this formate

Pemandangan ‘kota vertikal’, gedung-gedung tinggi di Hongkong dari Victoria Peak. ( Foto: ©Megan Eaves/Lonely Planet)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Selama ini berwisata ke Hong Kong bukanlah sesuatu yang rumit, tapi sederhana. Baik untuk bekerja atau pelesiran, bahkan untuk tinggal di Hong Kong. Bagi wisatawan Indonesia, Hong Kong juga punya magnet sendiri apalagi dalam paket wisata termasuk kunjungan ke Macau.

Namun pariwisata Hong Kong ke depan mungkin tidak lagi menarik banyak pelancong karena akan banyak aturan akibat status khusus Hong Kong telah dicabut AS. Wisatawan asal AS bakal menempuh prosedur rumit bila ingin ke Hong Kong, demikian pula sebaliknya usai AS mencabut hak khusus Hong Kong

Dikutip dari Lonely Planet, Presiden AS Donald Trump telah mencabut status khusus Hong Kong pada Jumat, 29 Mei 2020 sehingga bakal banyak aturan yang berubah bagi warga AS yang pelesiran ke kota semi otonom itu.

Langkah AS itu, didorong oleh politik dalam negeri China, setelah parlemen negeri itu secara resmi menyetujui undang-undang keamanan nasional baru, yang bisa berdampak besar tidak hanya pada lanskap politik dan ekonomi Hong Kong, tetapi juga bagaimana rasanya bepergian ke sana.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Hong Kong tidak lagi memenuhi syarat untuk status khususnya di bawah hukum AS, dan menakutkan investor.  Hong Kong dan AS memiliki perjanjian perdagangan khusus yang memberikan keistimewaan ekonomi negara-kota yang tidak dinikmati oleh China.  Pengaturan ini juga memberi China dan AS akses tidak langsung ke pasar masing-masing.

Selama lebih dari 20 tahun, warga AS yang ke Hong Kong tidak harus mendapatkan visa atau melalui prosedur imigrasi yang sama seperti para pelancong ke daratan China. Hal Itu karena Hong Kong secara teknis bukan bagian penuh dari pemerintah China.

Hong Kong adalah Wilayah Administratif Khusus yang beroperasi di bawah prinsip “satu negara, dua sistem” yang diberlakukan untuk memudahkan transisi dari pemerintahan Inggris ke Cina.

Setelah lebih dari seabad sebagai koloni Inggris, Hong Kong kembali ke kedaulatan China pada akhir 1997, tetapi mempertahankan banyak norma ekonomi, politik, dan sosialnya sendiri daripada sepenuhnya berasimilasi.

Perbedaan itu membuat Hong Kong sangat menarik bagi investor dan pemimpin bisnis internasional – misalnya, Hong Kong adalah rumah bagi lebih dari 2.000 perusahaan Eropa. Amerika Serikat, Inggris, dan anggota Persemakmuran Inggris seperti Kanada dan Australia.

Namun, Amerika Serikat telah mengambil sikap yang teguh pada langkah-langkah baru Tiongkok daripada Kanada atau Uni Eropa. Trump menyatakan akan mengambil tindakan untuk mencabut perlakuan istimewa Hong Kong sebagai wilayah pabean dan perjalanan yang terpisah dari seluruh China.

Maka hal Itu bisa berarti perubahan cepat pada cara orang Amerika bepergian ke Hong Kong, dimulai dengan persyaratan visa. Padahal selama ini visa hanya diperlukan bagi mereka yang bekerja atau belajar di Hong Kong.

Bila biasanya warga AS yang ke Hong Kong hanya butuh paspor yang berlaku minimal sebulan di luar masa tinggal, dana yang memadai untuk perjalanan, dan bukti akan kembali ke rumah atau bepergian ke tempat lain.

Tapi, kini warga AS yang ingin ke Hong Kong bakal menempuh prosedur yang sama, ketika mereka ingin pelesiran ke China. Jadi, warga AS harus menyiapkan paspor yang berlaku untuk setidaknya enam bulan di luar masa inap, visa masuk dan visa keluar. 

Pengunjung diwajibkan reservasi ke hotel dan melapor ke kantor polisi setempat pada saat kedatangan dan membawa paspor, visa Cina, atau izin tinggal mereka setiap saat.

China Daratan jauh lebih ketat dalam menerima pelancong yang datang. Bahkan situs web Departemen Luar Negeri AS memperingatkan bahwa pejabat perbatasan Cina memiliki wewenang untuk menolak masuknya pelancong asing tanpa peringatan atau penjelasan. Bahkan, Kedutaan Besar AS dan Konsulat AS tidak dapat melakukan intervensi atas nama pelancong jika ditolak masuk ke Cina.

Sebaliknya, respons Amerika Serikat juga dapat mempersulit warga negara China yang bepergian ke Amerika Serikat, termasuk mahasiswa pascasarjana yang memegang visa dan peneliti dari China.

Kanada, sementara ini juga prihatin tentang dampaknya nanti pada kemampuan ribuan warga Kanada untuk tinggal, bekerja, dan bepergian di Hong Kong..

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan dalam konferensi pers bahwa “Kami memiliki 300.000 warga Kanada yang tinggal di Hong Kong dan itulah salah satu alasan mengapa kami ingin memastikan bahwa satu negara  , dua pendekatan sistem terus berlanjut,” ujarnya. 

Inggris juga sedang mempertimbangkan perpanjangan hak visa untuk sekitar 300.000 warga negara Inggris yang tinggal di Hong Kong.  Saat ini visa BNO seperti itu mengizinkan enam bulan perjalanan di Inggris, tetapi perpanjangannya, jika disahkan, akan memungkinkan warga negara Inggris di luar negeri hingga satu tahun.

Memang masih harus dilihat secara pasti bagaimana Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan UE menanggapi hilangnya otonomi Hong Kong secara efektif . Jadi apa artinya itu bagi para pelancong yang berharap melihat “kota vertikal” untuk diri mereka sendiri, atau  tinggalkan untuk cari pantai baru, destinasi wisata baru ?.