Strategi Voucher vs Hot Deals Untuk Gerakkan Wisnus

this formate

Wisatawan domestik atau disebut wisatawan nusantara di Situ Gunung Suspension Bridge, Sukabumi. Wisatawan domestik jadi andalan bangkitkan industri wisata. ( Foto: HAS)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Penggunaan voucher dan harga promosi berupa potongan harga untuk mendorong perjalanan domestik sebetulnya sudah di praktekan banyak negara untuk mendorong daya beli masyarakat misalnya di Perancis, kata pengamat pariwisata Thamrin B Bachri, hari ini.

Pemerintah China mengeluarkan Holiday voucher ketika terjadi resesi ekonomi memberikan “subsidi khusus” kepada keluarga yang berpendapatan rendah, anak muda, milenial dan warga senior, tambahnya.

” Strategi budget friendly ini kita praktekan ketika pariwisata Indonesia mengalami “multi-krisis” seperti tsunami Aceh, bomb Bali 1 dan 2, Avian Flu dan SARS dll yang merupakan hasil kerjama antar pelaku usaha dan pemerintah,” kata  alumnus School of Hospitality & Tourism, University of Wisconsin, AS ini.

Untuk itu dibuatlah program hot deals oleh Kemenpar RI untuk menggenjot dunia pariwisata di tanah air.“Hot deals sendiri adalah program menjual paket wisata dengan harga bersaing atau bundling berdasarkan konsep More for Less you get more, you pay less untuk semua komponen pada paket wisata,” jelas mantanDirjen Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar.

Menurut Thamrin, pada tahap rehabilitasi saat ini program hot deals sudah bisa diterapkan dengan asumsi bahwa wisnusnya atau wisman sudah tidak dihinggapi semacam mortality phobia karena destinasinya masih belum aman dari COVID-19. 

Jadi, tambahnya, hot deals sebetulnya adalah “survival strategy” misalnya mengejar target atau di industri sering disebut “BEP strategy” tentu saja hot deals ini bisa dipakai untuk memenangkan promosi musiman (off-peak). Jadi hot deals adalah strategi jangka pendek.

Bila pembatasan sudah dicabut, COVID-19 benar-benar sudah mereda, apalagi bila vaksin sudah ditemukan dan digunakan di seluruh dunia, strategi hot deals ini sudah tidak efektif lagi alias rugi kalau diterapkan dalam jangka panjang. 

” Repotnya kalau kita selalu dicitrakan sebagai budget friendly destination yang sama sekali tidak bersahabat dengan pariwisata yang berkelanjutan,” kata Thamrin.

Pada 2019, wisatawan asal Malaysia, China, Singapura, Australia dan Jepang merupakan yang terbanyak datang ke Indonesia. Namun saat ini negara-negara tersebut masih menutup diri untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

“Lima negara yang nenjadi pasar utama itu masih melakukan pembatasan-pembatasan untuk bepergian, contohnya seperti Australia melarang seluruh warganya keluar dari Australia sampai akhir tahun,” kata Thamrin.

Pihaknya berharap pemerintah dan  industri pariwisata terutama penerbangan dapat menemukan srategi yang pas agar kesiapan destinasi wisata di tanah air yang sebagian sudah siap dengan praktek kenormalan baru serta keinginan masyarakat untuk berwisata sudah mencapai titik temu.

 

PATA: Mobilitas Wisatawan Asia Timur Laut Bakal Tinggi

this formate

Warga mengenakan baju tradisional di Istana Gyeongbokgung Palace, Seoul. Korea Selatan termasuk negara di Asia Timur Laut yang mobilitas wisatawannya tetap akan tinggi ( Foto: unsplash/ Johen Redman) 

BANGKOK,bisniswisata.co.id: Organisasi pariwisata di kawasan Asia Pasifik yaitu Pasifik Asia Travel Association (PATA) tetap ada harapan untuk melihat pertumbuhan kunjungan wisman di awal 2021 dan seterusnya, dengan asumsi segala dampak negatif pandemi dapat ditangani.

“Wisatawan yang akan paling sering melakukan mobilitas berada di kawasan Asia Timur Laut. Sementara mengekor di belakangnya adalah wisatawan di Asia Tenggara dan Asia Selatan,” kata  CEO PATA, Mario Hardy dalam situs resminya belum lama ini.

Dia mengungkapkan meskipun sekarang industri pariwisata dilanda musibah, tetap ada harapan untuk melihat pertumbuhan kunjungan. Apalagi berbeda dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang paling terpuruk pariwisatanya, industri pariwisata di Asia-Pasifik diprediksi lebih cepat bangkit usai Corona.

Industri pariwisata Asia-Pasifik akan kedatangan lebih dari 600 juta wisatawan tahun depan. Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 3 persen dibandingkan tahun 2019. “Meskipun kita melihat penurunan kunjungan ke Asia Pasifik tahun ini, dan mungkin hingga 2021, tetap ada harapan untuk maju,” tegasnya.

Untuk pasar pariwisatanya sendiri, kawasan Asia-Pasifik masih menjadi primadona bagi wisatawan asal Amerika Utara, Asia Timur Laut, Oseania, Asia Tenggara, dan Eropa Utara. Wisatawan-wisatawan ini mendominasi sektor pariwisata Asia-Pasifik pada 2019-2021.

Selain Asia-Pasifik, PATA juga memprediksi pariwisata yang akan cepat bangkit ada di Amerika Tengah dan Eropa Timur. Sebagaimana kita ketahui, dampak Corona di wilayah Eropa Timur yang meliputi Ukraina, Polandia, Hungaria, dan lain-lain tak separah di Eropa Barat dan Eropa Selatan.

Sementara itu pada laporan sebelumnya, PATA memprediksi kedatangan wisatawan di Asia-Pasifik akan turun sebesar 32 persen atau di bawah 500 juta pada 2020. Kawasan yang paling terpukul adalah Asia Timur Laut, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.

Menyinggung negara-negara yang termasuk Asia Timur Laut, yang disebut Mario Hardy, Economic Research Institute for Northeast Asia  memberi definisi bahwa Asia Timur Laut juga meliputi  Mongolia, Nepal, Semenanjung Korea, Tiongkok dan wilayah bagian timur Rusia.

Negara-negara Mikronesia biasa dimasukkan ke Asia Timur. Sedangkan data menunjukkan lebih dari 1,5 milyar jiwa, atau sekitar 40 persen seluruh penduduk Asia dan seperempat penduduk dunia tinggal di Asia Timur. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah terpadat di dunia. Kepadatan penduduk Asia Timur, 230 per km², adalah lima kali rata-rata dunia.

PATA Gandeng ADB Perkuat Kebangkitan  Pariwisata Aspak

this formate

ADB bantu PATA termasuk Subregion Mekong Besar yang  memiliki destinasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. (Photo: iStock.com)

BANGKOK, bisniswisata.co.id:  Asosiasi Perjalanan Asia Pasifik (PATA) bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk perluasan layanan dan tanggung jawab Crisis Resource Center (CRC) bagi kebangkitan industri pariwisata di kawasan Asia Pasifik.

 “Informasi tepat waktu, akurat, dan berguna adalah kebutuhan saat ini bagi anggota kami karena mereka mengelola pemulihan mereka dari COVID-19,” kata Trevor Weltman, Kepala Staf PATA. 

 Dukungan dana yang diperolah dari ADB memungkinkan CRC berinvestasi dalam memberikan cara-cara penting di wilayah Aspak pada saat yang kritis ini. “Karena 65% anggota PATA yang disurvei tidak memiliki rencana krisis sebelum COVID, CRC akan menjadi tawaran permanen dari PATA  maju untuk terus memenuhi kebutuhan mereka yang berkembang untuk kesiapan krisis, manajemen dan pemulihan dari krisis ini, dan seterusnya. “

Pusat Sumber Daya Krisis PATA dan Monitor Pemulihan Pariwisata diluncurkan pada April 2020, untuk memberikan kebijakan yang andal dan terkini, informasi resmi, dan indikator pariwisata dari seluruh dunia.  CRC baru akan secara resmi diluncurkan pada hari Selasa, 14 Juli 2020.

Visi utama CRC adalah memimpin, mengkordinasikan dan mempertahankan sumber daya digital kelas dunia yang komprehensif untuk respons krisis, manajemen, dan pemulihan untuk Industri Perjalanan Asia Pasifik. 

Dalam jangka waktu dekat, PATA percaya Asia Pasifik akan menjadi kekuatan utama pemulihan global pariwisata dari COVID-19, baik sebagai tujuan wisat maupun pasar sumber yang kuat.

 “Industri pariwisata menyumbang sejumlah besar pekerjaan sektor swasta dan investasi di Asia Pasifik, terutama di dalam Subregion Mekong Besar. Pandemi COVID-19 telah membuktikan betapa rentannya industri pariwisata terhadap krisis,” 

Melalui Pusat Sumber Daya Krisis, PATA membangun banyak hal.  Diperlukan infrastruktur untuk membuat sektor pariwisata Asia Pasifik lebih tangguh, ”kata Dominic Mellor, Spesialis Investasi Senior ADB dan kepala Prakarsa Bisnis Mekong, yang mendukung CRC melalui bantuan teknis.

Sebagai bagian dari perluasan, Asosiasi telah membentuk tim penasehat CRC untuk membantu menyediakan konten dan pengembangan lebih lanjut mengenai perangkat dan sumber daya online bagi para pemangku kepentingan industri untuk menavigasi jalan mereka melalui tantangan pandemi global COVID-19.

Ahli pemasaran tujuan dan manajemen krisis,  Damian Cook akan menyediakan sumber daya dan kit rekomendasi untuk maskapai penerbangan dan bandara, perhotelan, operator tur dan UKM;  sementara pakar strategi komunikasi

krisis komunikasi John Bailey, akan menyusun dokumen panduan praktik terbaik tentang bagaimana mengembangkan dan menerapkan strategi komunikasi holistik untuk mendukung kampanye pemulihan destinasi wisata.

Damian Cook adalah CEO dan Pendiri E-Tourism Frontiers, sebuah inisiatif global untuk mengembangkan pariwisata online di pasar negara berkembang.  Dia telah tinggal dan bepergian ke seluruh Afrika dan pengalamannya bekerja di bidang pariwisata, media, dan pemasaran membawanya untuk melihat bahwa kegagalan Afrika untuk mengakses sektor online menghadirkan ancaman besar bagi masa depan pariwisata yang berkelanjutan. 

Setelah bekerja sebagai konsultan di sektor publik dan swasta kembangkan situs web dan kampanye pemasaran online. Dia nendirikan E-Tourism Afrika, yang bekerja di seluruh benua, melatih dan memfasilitasi bisnis untuk sektor ini. Cook juga membantu mengelola krisis pariwisata global termasuk wabah SARS dan Ebola

John Bailey, Managing Consultant di Global Communications Consulting, telah menghabiskan lebih dari 25 tahun membantu perusahaan di seluruh dunia untuk mempersiapkan, dan merespons, tantangan reputasi dan krisis.

Dia adalah penulis Pedoman Praktik Terbaik tentang Komunikasi Krisis dan Manajemen Reputasi di Era Digital, yang diterbitkan oleh International Air Transport Association (IATA).  Dia juga terlibat dalam solusi berbagai krisis, termasuk beberapa kecelakaan penerbangan dan Tsunami Samudra Hindia Desember 2004. 

Baru-baru ini, John Bailey adalah bagian dari tim penasehat manajemen senior Malaysia Airlines terhadap hilangnya penerbangan MH370, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penerbangan.

Tim Penasihat CRC juga termasuk Sarah Mathews, yang memimpin pilot Expert Task Force (ETF) yang awalnya menciptakan sumber daya online untuk mengumpulkan pengetahuan, menghasilkan dukungan, dan membantu anggota.

Dia juga membantu pemangku kepentingan industri di seluruh dunia mengakses solusi dengan  pemerintah serta juga membantu pemerintah dalam memahami tantangan melalui survei dampak perjalanan.

Thailand akan Tunda Rencana  Travel Bubble Khawatir Virus Baru

this formate

Thailand tahun 2019 capai rekor dikunjungi 39,8 juta wisman dengan devisa 1,93 triliun baht. Kini tunda membuka pintu bagi wisman dari negara tertentu ( Travel Bubble) akibat kemunculan inveksi baru COVID-19 ( Foto: Reuters)

BANGKOK, bisniswisata.co.id: Thailand agaknya akan menunda rencana melakukan travel bubble ( gelembung perjalanan)  di akhir tahun dengan negara-negara seperti Australia, Selandia Baru dan Hong Kong yang telah mampu mengelola  gelombang virus COVID-19.

Penundaan tersebut karena mempertimbangkan adanya kebangkitan infeksi virus corona di negara-negara yang berhasil menahan wabah awal, kata seorang pejabat senior kepada Reuters, Rabu

Semula Thailand akan mencabut sebagian mencabut larangan setelah  tiga bulan turis asing dilarang masuk  untuk meningkatkan pariwisata sebagai kontributor utama perekonomiannya.

 Diawali dengan dengan menciptakan gelembung perjalanan di akhir tahun dengan negara-negara seperti Australia, Selandia Baru dan Hong Kong yang telah mengelola  mengandung virus. Namun wabah baru menciptakan ketidakpastian, kata Otoritas Pariwisata Thailand, Yuthasak Supasorn.

“Gelembung perjalanan yang akan dimulai pada kuartal keempat bisa ditunda,” tambahnya.  Pemerintah sebelumnya mengatakan gelembung perjalanan bisa dimulai pada bulan September 2020.

Tourism Authority Thailand  ( TAT) menyesuaikan perkiraani untuk kedatangan wisatawan  asing tahun ini menjadi 8,2 juta dari 10-12 juta, kata Yuthasak.Thailand mencatat 6,7 juta kedatangan asing dalam lima bulan pertama dan memungkinkan pelancong bisnis dan wisatawan yang mencari perawatan medis untuk masuk selama sisa tahun ini.

Pemerintah bulan ini akan meluncurkan stimulus pariwisata domestik senilai $ 722 juta untuk meningkatkan pendapatan. Kunjungan wisman,  sangat penting bagi perekonomian Thailand. Tahun lalu jumlah wisman yang datang ke Thailand capai rekor 39,8 juta  orang, menghabiskan 1,93 triliun baht dan berkontribusi 11% pada PDB-nya.

Negri gajah putih itu, Rabu menandai 44 hari tanpa transmisi lokal. Pemerintahnya telah melaporkan total 3.197 infeksi virus, dengan warga negara Thailand kembali dari luar negeri untuk kasus baru.

 

Wamen Parekraf: Kembali Produktif Secara Aman, Mari Kita Bersama Jaga Indonesia

this formate

Angela Tanoesoedibjo buka “Sosialisasi Kebijakan & Simulasi Protokol Kesehatan bagi Industri Parekraf di Masa COVID-19” di Hotel JS Luwansa, hari ini. ( Foto: Kemenparekraf)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Kemenparekraf dan Baparekraf meyakini kebijakan dan protokol kesehatan sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) di tanah air untuk dapat melakukan kembali aktivitasnya secara aman sehingga lebih produktif.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya saat membuka “Sosialisasi Kebijakan & Simulasi Protokol Kesehatan bagi Industri Parekraf di Masa COVID-19” di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Angela Tanoesoedibjo juga menjelaskan bahwa protokol kesehatan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan aktivitas yang produktif dengan cara yang aman serta berdampak positif dalam membangun kembali kepercayaan wisatawan domestik dan mancanegara.

Pandemi COVID -19 telah menyebabkan munculnya era adaptasi kebiasaan baru dimana terjadi perubahan kebiasaan masyarakat, seperti: menggunakan masker, jaga jarak, tidak berjabat tangan, serta menggunakan teknologi untuk menghindari terjadinya kerumunan.

“Pandemi COVID-19 juga telah mengubah perilaku konsumen baik dalam menentukan pembelian produk/jasa kreatif maupun dalam menentukan perjalanan wisata.” tanbah Angela.

Sebelumnya Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Kesehatan, sesuai arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang melibatkan peran serta para asosiasi di sektor Parekraf.

Koordinasi tersebut membuahkan hasil yang baik, yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum untuk pencegahan  dan pengendalian COVID-19, dimana di dalamnya terdapat protokol yang mengatur kebiasaan baru untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Wamen Parekraf, Angela Tanoesoedibjo.

Agar berkesinambungan, saat ini pihaknya sedang  menyusun sejumlah panduan teknis sebagai turunan dari Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, dalam bentuk handbook, antara lain untuk Hotel, Restoran dan Rumah Makan, Daya Tarik Wisata, Homestay, Spa, Usaha Perjalanan Wisata, Kegiatan Wisata Minat Khusus, MICE dan Event, serta Ekonomi Kreatif.

“Panduan teknis ini dibuat dengan memerhatikan indikator kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.” tandas Wamen Angela.

Dibutuhkan kedisiplinan untuk menjalankan petunjuk yang tercantum dalam protokol dan dibutuhkan kerja sama yang erat dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Asosiasi dalam mengawasi penerapannya agar usaha sektor Parekraf tidak menjadi titik penyebaran COVID-19 yang baru.

“Mari kita Kembali produktif secara aman, kita jaga keselamatan diri, jaga saudara, teman kita, keluarga kita, sesama kita, kita bersama jaga Indonesia”. kata Wamen Angela.

Sebelumnya Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Kesehatan, sesuai arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang melibatkan peran serta para asosiasi di sektor Parekraf.

Koordinasi tersebut membuahkan hasil yang baik, yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum untuk  pencegahan dan pengendalian COVID-19) yang mengatur kebiasaan baru untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hadir di acara ini pula Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria; Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M Manuhutu; Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari

Ada juga Direktur Penyuluhan, Kementerian Keuangan, Hestu Yoga; Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam, BNPB, Yolak Dalimunthe; Pejabat Eselon I dan Staf Ahli di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, Perwakilan Asosiasi, serta sekitar 2.500 peserta yang hadir secara virtual.

Para pembicara yang turut hadir dalam acara tersebut mensosialisasikan kebijakan fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di sektor Parekraf, sekaligus mensosialisasikan protokol kesehatan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta mensimulasikan adaptasi kebiasaan baru terkait operasional hotel di masa pandemi

 

 

Pelaku industri Hotel-Restoran Agar Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan

this formate

Kemenparekraf Whisnutama saat sosialisaai di Hotel JS Luwansa, ( Foto: Kemenparekraf.)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Pelaku industri hotel dan restoran agar meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga usahanya tetap produktif dan aman.

Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio saat “Sosialisasi Kebijakan & Simulasi Protokol Kesehatan bagi Industri Parekraf di Masa COVID-19” di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Pihaknya mengaku sudah mengecek secara langsung protokol di restoran dan hotel yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Namun protokol kesehatan saja tidak cukup, karena perlu didukung kedisiplinan baik dari para stakeholder pariwisata, pelaku, dan wisatawan itu sendiri agar tidak menimbulkan gelombang kedua COVID-19.

“Tadi saya melihat langsung protokol kesehatan di Hotel JS Luwansa, dari kesiapan kamar, restoran, buffet, dan lain sebagainya. Saat melihat persiapan yang dilakukan dengan baik timbul rasa semangat dan optimisme untuk kebangkitan dari sektor pariwisata khususnya di hotel dan restoran. Namun, perlu ditingkatkan terus dan dijaga kedisiplinannya sehingga sektor ini bisa produktif dan aman,” ujarnya.

Wishnutama menjelaskan, penerapan protokol kesehatan tidak hanya untuk restoran yang berada di dalam hotel saja. Restoran yang berada di luar hotel juga perlu menunjukan keseriusan dan kedisplinannya dalam menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat dan konsumen. 

Dia menekankan bahwa protokol kesehatan jika dilakukan dengan baik, maka tidak hanya konsumen di Indonesia tapi juga bagi wisatawan mancanegara, akan meningkat kepercayaan.

“Dalam pelaksanaanya nanti berdampak positif untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sehingga bisa segera memulihkan sektor pariwisata yang paling terpuruk dari berbagai sektor yang ada di tanah air,” katanya. 

Ia berharap dukungan semua pihak mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kedepan Wishnutama berharap penerapan protokol kesehatan di subsektor MICE yang telah disiapkan juga segera dilaksanakan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PHRI Haryadi Sukamdani menyatakan kesiapan industri perhotelan dan restoran untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Begitupa dalam melaksanakan panduan pencegahan protokol kesehatan baik dari tata cara penyajian makanan di buffet, aktivitas di kolam renang, dan serta penggunaan fasilitas kebugaran.

“Kita siap, karena saat ini industri pariwisata khususnya hotel dan restoran merupakan industri yang paling siap menjalankan protokol kesehatan,” kara Haryadi.

Mewakili seluruh industri hotel dan restoran, pihaknya menyampaikan terimakasih kepada Menparekraf dan jajaran Kemenparekraf dan Kemenkes yang terus mensupport. “Kami sadari kita dalam satu perahu yang sama untuk mengatasi masa yang sulit ini,” katanya.

Haryadi juga menjelaskan, saat ini situasi yang paling terpenting adalah bagaimana mengembalikan demand. Untuk itu peran pemerintah dianggap penting untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam hotel kembali seperti meeting dan perjalanan.

Demandnya ini yang mentrigger harus pemerintah, karena kalau pemerintah tidak memulai kegiatannya terutama pada kegiatan meeting dan perjalanan, masyarakat tidak akan memulainya,” ujarnya.

Sebelumnya hadir Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang menjelaskan, telah melakukan Sertifikat Sehat Atau Lolos Uji protokol kesehatan pencegahan Corona (COVID-19) kepada destinasi wisata, hotel, homestay, kafe, dan restoran agar bisa kembali buka di tengah persiapan normal baru.

“Sertifikasi terhadap fasilitas tersebut dilakukan untuk memberi jaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi semua yang terlibat di sektor ini. Jadi semua sama-sama aman. Pengunjung dan wisatawan yang berkuliner di restoran hingga warung rakyat aman. Pekerjanya pun aman. Semua itu akan terjadi jika protokol kesehatan dijalankan dengan baik,” katanya.

 

Desa Spa Berusia Ratusan Tahun ini Dijual Seharga Rp 101 Miliar

this formate

Desa spa ini dijual seharga Rp 101 miliar (foto: businessinsder)

VASTMALAND COUNTY, bisniswisata.co.id: Jika dunia saat ini membuat Anda jengah, bayangkan saja betapa dahsyatnya memulai sesuatu yang baru. Apalagi kalau bisa mengumpulkan uang sebanyak 7 juta dollar AS, atau setara Rp 101 miliar.

 Sebuah desa bernama Satra Brunn yang terletak di Vastmaland County, Swedia (sekitar 90 menit di utara Stockholm) menawarkan kesempatan langka bagi siapapun yang ingin memilikinya. Seluruh desa dengan fasilitasnya dijual seharga 7 juta dollar AS.

Desa ini dibangun pada abad ke-18. Satra Brunn adalah potret sempurna arsitek desa Swedia, lengkap dengan gereja, sekolah, sebuah hotel, dan pabrik untuk mengemas mata air lokalnya sendiri.

Selama 320 tahun, Satra Bunn juga dikenal sebagai desa spa. Pemilik saat ini membelinya di awal tahun 1990. Jonas Martinsson yang menangani penjualan untuk Real Estate Internasional Christie mengatakan ada 15 kelompok terbentuk yang dengan penuh kasih sayang memelihara desa ini.

Jonas Martinsson menambahkan: “Ini adalah struktur yang sangat kompleks yang berkembang selama bertahun-tahun.” “Tidak ada yang bisa membangun desa jenis ini dalam beberapa tahun,” tambahnya, seperti dilansir CNN.

Bukan hanya itu, desa Sastra Brunn juga memiliki pra-sekolah yang mendidik 40 anak-anak setempat, pusat konferensi pers, spa dengan kolam renang, gym dan sauna.

Luas Sastra Bun mencapai lebih dari 70 hektar dan memiliki lebih dari 70 bangunan selama hampir 30 tahun. Penduduknya juga membuat acara perayaan rutin, pesta musim panas tahunan yang menarik  sekitar 6.000 pengunjung.

Namun, usia yang semakin tua membuat para penduduk mencari orang lain untuk menjadi pemimpin. Saat ini, sang pemilik sering menghabiskan waktu di desa, tapi mereka menyiapkan adanya kemungkinan jika seseorang bisa membawa desa pada perubahan yang lebih baik.

Semula, penawaran ini berakhir pada 31 Mei, tapi karena pandemi virus Corona membuat desa ini sulit menemukan pembeli. Sehingga, batas waktu pun diperpanjang hingga 16 Agustus 2020.

Biasanya Sastra Brunn menjadi kawasan liburan musim panas bagi wisatawan dari Skandinavia dan penduduk setempat, serta daerah di mana suhu musim dingin mencapai minus 10 atau lebih rendah.

 

 

I Gede Pitana: Banyak Cara Selain Berikan Subsidi Untuk Wisatawan

this formate

JAKARTA, bisniswisata.co.idLockdown sudah dicabut, pelonggaran aktivitas masyarakat dunia juga sudah dilakukan di banyak negara. Namun melorotnya daya beli menyebabkan pemulihan ekonomi tersendat, terutama di negara-negara di mana pariwisata berkontribusi signifikan pada pendapatan nasional.

Di kawasan Asia, misalnya, Jepang dan Thailand yang sama-sama menjadi tujuan wisata favorit bagi wisatawan Indonesia  memberikan subsidi bagi warganya untuk berwisata.

Kegiatan wisata domestik kini menjadi tumpuan harapan untuk pulihkan industri travel & tourism dengan julukan negara gajah putih itu karena memiliki dampak berganda pada perekonomian nasionalnya. 

Pemerintah Thailand memberikan subsidi untuk diskon hotel dan pesawat, komponen biaya terbesar yang harus dikeluarkan seorang traveler.

Negara yang membukukan 39 juta kunjungan turis asing pada 2019 ini  berupaya memulihkan pariwisatanya dengan memacu liburan domestik. Dikutip dari Bangkok Post, pemerintah siap mengguyurkan stimulus bagi warga agar sudi pelesir tahun ini. Di tahap awal, pemerintah membiayai liburan 1,2 juta sukarelawan dan tenaga medis. 

Tahap kedua ialah memberi diskon 40 persen kamar hotel dengan plafon 3.000 baht (Rp1,3 juta) per malam. Di tahap terakhir, memberi subsidi tiket pesawat domestik untuk dua juta penumpang dengan nilai maksimum 1.000 baht (Rp500.000) per orang.

Jepang juga memberikan subsidi berupa diskon biaya perjalanan bagi warganya akibat COVID-19 dan gagal meraih dua target besar 2020 berupa gelaran Olimpiade dan menarik kunjungan 40 juta turis asing. 

Agar pariwisata tak tenggelam kian dalam di sumur pandemi, pemerintahnya meluncurkan inisiatif Go to Travel, semacam bantuan biaya perjalanan bagi pelancong domestik. Kebijakan itu diumumkan lewat akun Twitter Japan Tourism Agency. 

Detailnya belum dilansir, tapi menurut Kyodo News, pemerintah Shinzo Abe akan memberi korting kebutuhan trip hingga ¥20.000 (Rp2,6 juta) per orang. Warga dari satu kota di dorong untuk berwisata ke perfektur lain di wilayah Jepang.

I Gede Pitana ( Foto: Dok. pribadi)

Bagaimana dengan Indonesia yang pergerakan wisatawan domestiknya domestiknya mencapai 273 juta dengan pengeluaran Rp 800 ribu per trip ?Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana, Prof I Gede Pitana mengatakan subsidi untuk mendorong pergerakan wisatawan domestik atau disebut juga wisatawan nusantara ( wisnus) bisa saja diberikan subsidi oleh pemerintah. 

Tapi mengingat kurva yang belum melandai dan sebaran di 34 provinsi Pitana merasa subsidi wisata kurang tepat dilakukan. “Biaya untuk yang terpapar COVID-19 jadi prioritas dan jauh lebih pantas untuk dialokasikan,” tambahnya.

Namun dia mengakui belajar dari pengalaman kasus Bom Bali 1 ( tahun 2002) , terbukti wisatawan nusantara yang dianggap sebagai pelengkap saja ternyata sangat membantu pemulihan pariwisata Bali saat itu dan menyelamatkan perekonomian destinasi wisata utama RI.

Menurut Pitana banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah mengingat masalah pandemi ini menjangkiti seluruh dunia sehingga semua orang sedang kesulitan secara finansial.

Jadi pelaku pariwisata diberikan insentif pajak yang dapat menjaga keberlangsungan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, di tengah tekanan dari dampak COVID-19.Sedangkan wisatawannya juga mendapat penghapusan retribusi, kata I Gede Pitana.

” Jika turis membeli tiket pesawat ada PPN, memanfaatkan hotel dan restoran ada PB 1, di restoran ada tax & service dan sampai kita belanja juga kena pajak. Jadi kurangi atau hilangkan rektribusi pajak agar wisatawan baik domestik maupun mancanegara senang datang ke Indonesia,” ungkapnya.

Menurut I Gede Pitana, Pemerintah dan para pelaku pariwisata dapat membuat paket-paket hot deal yang sangat efektif meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian rakyat.” Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif biasa mengemas hotdeal, menggabungkan berbagai fasilitas yang tidak terpakai dengan harga dibawah normal. ” ujarnya.

Mantan pejabat Kemenparekraf ini memberikan ilustrasi hotel di Batam terisi penuh pada Week-end, sementara tingkat hunian kosong pada Selasa, Rabu. Kemenparekraf dan industri wisata lalu mengemas paket hot deal.

Paket wisata itu  agar warga Singapura terutama ibu rumah tangga bisa main golf, spa, ke salon dengan harga murah menggunakan transportasi  ferry kurang dari sejam juga dengan tarif khusus.

” Paket hot deal jadi pancingan, setelah itu mereka juga banyak membeli oleh-oleh sehingga berdampak pasa perekonomian daerah Batam juga,” kata I Gede Pitane.

Whisnutama: Keterlibatan aktif UMKM di Program #BanggaBuatanIndonesia Ciptakan Demand Tinggi

this formate

Menparekraf Whisnutama ( tengah) saat di kantor BPOM bersama ketua BPOM, Penny K. Lukito dan Menko Marvest  Luhut Binsar Panjaitan. ( Foto: Kemenparekraf) 

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Keterlibatan aktif UMKM dalam gerakan #BanggaBuatanIndonesia akan mendorong dan menciptakan permintaan (demand) yang tinggi terhadap produk-produk lokal Indonesia, kata Menparekraf/Kepala Bejraf Whisnutama Kusubandio, hari ini.

“Kami mendorong lebih banyak lagi pelaku UMKM untuk ikut bergabung. Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang besar, namun di sisi lain juga mendorong kita untuk dapat lebih meningkatkan kehadiran produk-produk lokal yang inovatif dan memiliki daya saing tinggi,” kata Wishnutama Kusubandio

Berbicara saat  mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam peninjauan fasilitas pelayanan publik BPOM di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta, Selasa (7/7/2020), dia mengapresiasi keterlibatan aktif UMKM dalam gerakan #BanggaBuatanIndonesia ini.

” Penting bagi pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan mempelajari potensi-potensi yang ada. Juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam hal ini platform digital,” ujarnya.

Pemerintah akan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi UMKM. Termasuk mempermudah UMKM untuk mendapatkan perizinan usaha maupun sertifikasi produk melalui BPOM. #BanggaBuatanIndonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pelaku UMKM bertransformasi dari offline ke online.

Melalui platform e-commerce yang akan diluncurkan dalam waktu dekat, sedikitnya sudah sebanyak 800.000 UMKM yang bergabung dalam gerakan #BanggaBuatanIndonesia dari target 2 juta UMKM.

“Dengan memanfaatkan gerakan melalui platform digital tentunya kebutuhan terhadap produk-produk buatan Indonesia bisa meningkat. Itu yang menjadi sangat penting sehingga tidak melulu mencari produk-produk dari negara lain. Inilah yang perlu kita ciptakan sehingga pada kondisi normal baru ini era digital terakselerasi dengan baik,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam kesempatan tersebut meminta BPOM agar memberikan perhatian yang besar terhadap UMKM, terutama dalam memberikan relaksasi perizinan bagi UMKM pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Untuk itu ia mendorong agar BPOM menjalankan tiga fungsi terhadap UMKM yakni percepatan, penyederhanaan, dan pembinaan. Percepatan adalah upaya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bagi UMKM.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, terutama di masa pandemi karena rebound dari UMKM akan jauh lebih cepat dari perusahaan-perusahaan besar,”.kata Luhut.

Presiden Joko Widodo menyampaikan produk-produk buatan dalam negeri harus menjadi andalan bangsa, menumbuhkan kepercayaan diri bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bangga terhadap karya bangsa sendiri,” tambahnya.

Kemudian penyederhanaan dalam mempermudah UMKM mendapatkan sertifikasi namun dengan tetap memperhatikan standar yang ada. Menurutnya penerapan inovasi berbasis teknologi dapat memangkas tahapan penerbitan sertifikat.

“Presiden berkali-kali meminta kami bagaimana dapat melakukan efisiensi dan efektivitas, kedua hal itu saling berkaitan,” ujar Luhut.

Yang ketiga adalah proses pendampingan, bahwa BPOM harus dapat mengedukasi UMKM dalam melahirkan produk-produk yang aman.

Sementara Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM. BPOM dikatakannya juga telah menjalankan berbagai program dalam mendukung UMKM.

Bentuk dukungan diantaranya peningkatan kapasitas melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi serta pendampingan untuk pemenuhan standar maupun inovasi dan pengembangan produk.

Selain itu juga secara aktif melakukan pendampingan dan coaching clinic bagi UMKM. Diantaranya coaching clinic serta konsultasi online peraturan, standar, sertifikasi sarana, dan registrasi produk.

“BPOM juga memberikan insentif untuk UMKM seperti keringanan biaya PNBP pelayanan publik untuk UMKM,” kata Penny K. Lukito.

 

Perum Bulog Distribusikan Bantuan Beras, Harga Beras Ikut Stabil

this formate

 

JAKARTA, bisniswisata.co.id:  Di tengah pandemi COVID-19, Perum Bulog telah melaksanakan mandat pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat terdampak virus corona.  Satu hal yang menggembirakan, pendistribusian beras bantuan mampu menstabilkan harga pangan pokok itu di pasaran.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengemukakan hal itu saat kunjungan silaturahim ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020).

Awaludin yang didampingi tim Humas Perum Bulog dan stafnya diterima Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wasekjen Suprapto, Ketua PWI Peduli M Nasir, Ketua Bidang Publikasi dan Informasi PWI Peduli Nurcholis MA Basyari, dan sejumlah pengurus PWI Pusat/PWI Peduli.

Selain berdiskusi, dalam kunjungan silaturahim tersebut, Awaludin secara simbolis menyerahkan bantuan paket sembako kepada Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari. Paket berupa beras, minyak tanah, telur, dan bahan pangan lainnya itu akan disalurkan oleh PWI Peduli kepada korban terdampak COVID-19.

Total bantuan tersebut senilai Rp20 juta. Prioritas penerima terutama kalangan keluarga wartawan yang perekonomian keluarganya terdampak oleh mewabahnya virus korona jenis baru yang kini telah menjangkau 215 negara menurut catatan situs www.waldometers.

Humas Bulog Benny Butarbutar mengutip pernyataan Henry Kissinger, Penasihat Keamanan Nasional era Presiden Amerika Richard Nixon bahwa siapa yg mengendalikan pangan akan bisa mengendalikan masyarakat. Benny, mantan wartawan senior itu menyebut bahwa Amerika mempunyai stock pangan hingga 10 tahun ke depan.

Awaludin menambahkan, saat pandemi korona, keberadaan dan kiprah Bulog makin terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ini juga berkat dukungan pemberitaan yang luas dari rekan-rekan wartawan.

Di wilayah DKI Jakarta, misalnya, Bulog dalam waktu singkat dapat mendistribusikan beras Bantuan Presiden yang dua pekan sebelum dan dua pekan setelah Lebaran (Idhul Fitri 1441 H),” katanya.

Menurut Awaludin, pendistribusian beras oleh Bulog terbukti dapat mengurangi tekanan terhadap pasar sehingga tidak bergejolak. Hal itu tampak dari stabilnya stok dan harga pangan, khususnya beras, pada masa menjelang dan setelah Idhul Fitri 1441 H pada akhir Mei silam.

Bersamaan dengan itu, sejumlah wilayah sedang gencar-gencarnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Biasanya, pada masa-masa menjelang dan setelah Lebaran terjadi gejolak pasar yang ditandai dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. “Alhamdulillah, kali ini distribusi pangan lancar-lancar saja dan stok tetap terjaga,” kata Awaludin

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengapresiasi kepedulian Bulog untuk berbagi kepada para korban terdampak Covid-19, terutama dari kalangan keluarga wartawan.
“Bantuan Bulog ini sangat berarti bagi wartawan dan keluarganya yang terdampak Covid-19. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir,” ujar Atal.

Awaludin mengakui wartawan dan media jurnalistik punya posisi strategis dalam menenangkan masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan yang tak berdasar. Dalam banyak kasus, kepanikan masyarakat dalam menyikapi suatu keadaan, seperti stok pangan, lebih banyak dipicu oleh faktor psikologis ketimbang kondisi pasar atau kenyataan di lapangan.

Ketika diberitakan stok pangan “tinggal” sekian. Masyarakat panik sehingga terjadi gejolak pasar. Padahal, sesungguhnya yang terjadi selama ini ialah bahwa berkurangnya stok pangan di pasar masih tergolong aman dan dan kenaikan harga yang terjadi itu lantaran mengikuti hukum pasar.

“Kepanikan itu yang sesungguhnya memicu gejolak pasar. Belum lagi jika ada oknum tertentu yang memainkan kondisi psikologis masyarakat itu,” ujar Awaludin.

Dia mengimbau masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi peristiwa semacam itu karena sesaui dengan mandat yang dituagaskan pemerintah, Bulog mati-matian menjaga distribusi, kualitas, dan stok pangan, khususnya beras, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pandangannya, harga pangan pokok sesungguhnya dapat dikendalikan.

Pertama, konsumsi pangan, khususnya beras, oleh masyarakat relatif flat alias stabil. Kedua, masa panen dan jumlah produksinya dapat diprediksi. Dengan begitu, pengaturan distribusi dan stok dapat dilakukan secara baik sehingga dapat mengurangi gejolak pasar dan kepanikan masyarakat yang dilandasi aksi-aksi spekulatif.

Atal Depari mengharapkan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan stok dan harga pangan agar tetap terjangkau tanpa terjadi kepanikan dan gejolak pasar. Gejolak seperti itu bukan hanya merugikan masyarakat selaku konsumen melainkan juga para petani sebagai produsen pangan.

“Saya kira, Bulog perlu diberikan mandat dan kesempatan untuk juga mengelola sektor pertanian sebagai corporate farming selaku BUMN. Bulog perlu didukung instrumen yang memadai agar mampu menjalankan mandat pemerintah untuk mengamankan sektor hulu-hilir pangan, khususnya beras atau padi, jagung, dan kedelai (pajale),” kata Atal.

Ketua PWI Peduli M Nasir menambahkan bahwa kerja sama antara Bulog dan PWI sudah berlangsung baik selama ini. Misalnya sewaktu pelaksanaan Bakti Sosial pada Hari Pers Nasional di Banjarmasin. “Kedepan masih banyak yang bisa dikerja samakan,” kata Nasir.