MATARAM, bisniswisata.co.id: Pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, masih menyimpan segudang persoalan sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR), yang harus segera diselesaikan.
“Ada sejumlah hal perlu menjadi perhatian bersama. Poin pertama adalah pembenahan tata kelola destinasi. Persoalan ini sudah lama belum ditangani serius,” lontar Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal saat buka rapat koordinasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB bertajuk “Halal Tourism sebagai Strategi Mencapai Empat Juta Wisatawan” di Mataram, Senin (23/7/2018).
Dicontohkan, adanya wisatawan yang tidak dapat menyeberang ke Gili Trawangan dari Pelabuhan Bangsal karena alasan cuaca. Alasan cuaca buruk memang harus dipatuhi karena menyangkut keselamatan. “Namun, yang menjadi persoalan, tidak adanya kompensasi bagi wisatawan tersebut akibat pembatalan,” ungkapnya.
Selain itu, sambung dia, pembenahan tata kelola juga pada sejumlah pura yang menyimpan nilai sejarah dan budaya, seperti Pura Narmada, Pura Suranadi, dan Pura Lingsar di Kabupaten Lombok Barat. Seperti di Bali, Faozal memandang, pura-pura yang ada di Lombok juga memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata. “Namun kita lihat, apa parkirnya sudah tersedia, sentra kuliner, dan oleh-olehnya apakah sudah terpadu?” paparnya
Dinas Pariwisata NTB mencoba beberapa kali membenahi tata kelola di pura, namun belum menemukan kesepakatan dengan pengelola pura. “Kami berharap, Dinas Pariwisata di tingkat kabupaten atau kota juga memberikan perhatian lebih terkait penataan destinasi,” katanya.
Poin kedua terkait penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini penting karena faktor ini bersentuhan langsung dengan pariwisata. Faozal menginginkan adanya revitalisasi paket agar lebih menarik, baik dari segi atraksi maupun budget. Memang, kendala terbesar dalam pariwisata terutama untuk Pulau Sumbawa terletak pada aspek transportasi.
“Kemarin saya tanya sama salah satu agen travel, paket dua hari tiga malam ke Sumbawa itu enam juta rupiah. Paling tinggi cost-nya pada transportasi,” lanjutnya seperti diunduh laman Republika.
Poin ketiga ialah penguatan peran seluruh sektor, baik perangkat pemerintah maupun industri wisata. Ia meminta seluruh pihak juga bersama-sama memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat di sekitar destinasi wisata dalam mendukung tata kelola destinasi.
BPPD NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memperkuat branding Lombok sebagai destinasi wisata halal dunia. Rakor dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), pesertanya dari industri pariwisata yang ada di NTB. “Rencananya rakor ini akan diikuti sekitar 70 peserta yang berasal dari perwakilan PHRI, ASITA, INNCA, HPI, dan PUTRI,” ujar Sekretaris BPPD NTB, Nurhaidin Edo.
Menurutnya, Pulau Lombok juga disebut Pulau Seribu Masjid mendapat predikat World Halal Travel Awards sebagai destinasi wisata paling halal sedunia pada tahun 2015 dan 2016, perlu lebih mendapat perhatian secara serius dari pelaku pariwisata yang ada di NTB, terutama soal branding.
“Kami ingin dalam rakor nanti akan dapat melahirkan satu product branding yang tepat untuk memasarkan pariwisata halal, khususnya di pasar Timur Tengah,” lanjutnya sambil menambahkan selain itu perlu ada kesamaan visi, yang merupakan hal yang penting sebelum NTB melakukan promosi dalam hal destinasi wisata halal.
Sejumlah tokoh pariwisata NTB akan menjadi nasasumber, mulai dari Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal, Ketua MUI NTB Saiful Muslim, Pakar Pariwisata dari Universitas Mataram (Unram) Saudi, serta Wakil Direktur Poltekpar Lombok Farid Said. (REP)
