PADANG, bisniswisata.co.id: Upaya Sumatera Barat (Sumbar) menggaet kunjungan wisatawan ke Ranah Minang menampakkan hasil. Terbukti jumlah kunjungan wisatawan ke Sumbar pada 2018 diperkirakan mencapai 8,1 juta jiwa atau mengalami penambahan tipis dari target 8 juta orang. Dari 8,1 juta orang tersebut terdiri atas 8.073.070 wisatawan nusantara dan 57.638 wisatawan mancanegara atau wisman.
Memasuki 2019, ditetapkan tiga agenda di Sumbar masuk dalam kalender pariwisata nasional, yaitu Pasa Harau Art dan Culture Festival pada 11 Agustus, Tour de Singkarak (10/11/2018) dan Festival Pesona Budaya Minangkabau pada 7 Desember, menjelang akhir tahun.
Berbicara soal pariwisata, sebagai provinsi yang berada di sisi barat Pulau Sumatera, Sumbar memiliki paket lengkap mulai dari pantai, laut, pulau, danau, bukit, lembah, pegunungan, kuliner hingga kekayaan adat istiadat.
Keindahan alam bumi Ranah Minang nan elok bukan gembar-gembor semata, karena mengacu pada penelitian Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE) Universitas Negeri Padang, ternyata sebagian besar wisatawan yang berkunjung mengakui daerah ini memiliki daya tarik berupa alam yang indah.
Untuk wisata bahari Sumbar memiliki Pantai Padang dengan pesona matahari terbenam, hingga Pantai Air Manis yang dikenal lewat legenda si Malin Kundang anak durhaka. Bagi pecinta wisata air sejumlah pulau kecil di Padang juga tak kalah menggoda untuk dikunjungi mulai dari Pasumpahan, Pamutusan hingga kawasan Mande yang disebut sebagai Raja Ampat-nya Sumbar.
Untuk yang suka rekreasi ke pegunungan Bukittinggi menjadi pilihan. Sejuknya hawa kota dengan ikon jam gadang hingga pemandangan eksotik Ngarai Sianok membuat mata tak jemu memandang. Belum lagi Danau Kembar, Danau Maninjau hingga Danau Singkarak juga tak kalah menarik untuk disinggahi.
Semua itu kian sempurna dengan sajian kuliner yang kaya mulai dari nasi Padang, nasi kapau, sate, gulai kepala ikan, soto padang, rendang sampai beragam penganan tradisional yang menggugah selera. Sejumlah daerah di Sumbar juga punya aktraksi budaya yang unik seperti Hoyak Tabuik di Pariaman, Pacu Jawi di Tanah Datar hingga wisata religi ke sejumlah masjid yang indah dan memesona.
Genjot Kunjungan Jika selama ini perekonomian Sumbar ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan ke depan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Namun, untuk bisa menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru dibutuhkan sejumlah upaya agar angka kunjungan wisatawan terus meningkatkan dan mengoptimalkan daya tarik objek wisata. Untuk itu, Sumbar mematangkan rencana pengembangan pariwisata agar jelas seperti apa target yang hendak dicapai.
“Dari 10 kabupaten dan kota yang mengembangkan pariwisata selama ini belum ada keterkaitan satu sama lain serta perencanaan yang matang. Juga belum ada tata ruang yang siap dibangun, kajian Amdal hingga rencana pembangunan yang detail, jadi semua masih mentah dan belum siap,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit seperti dilansir laman Antara, Ahad (6/1/2019).
Juga terus melakukan pembenahan pada sejumlah objek wisata yang ada di daerah itu untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Saat ini yang fokus dibenahi adalah tempat wisata untuk dilengkapi infrastruktur dan sarana penunjang lainnya.
Menurutnya persyaratan yang wajib ada di lokasi objek wisata adalah WC, kamar mandi, mushala, kuliner hingga pusat penjualan cendera mata. Pemerintah provinsi juga mempersilahkan seluruh kabupaten dan kota berinovasi untuk menarik orang datang ke daerah masing-masing.
Wisata Halal Salah satu potensi yang bisa dikembangkan di Sumbar adalah wisata halal karena provinsi ini dikenal memiliki falsafah adat yang mendukung yaitu Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah yang berarti adat berdasarkan syarak dan syarak mengacu kepada Al Quran.
Sejalan dengan itu Sumatera Barat juga masuk lima besar daerah tujuan wisata halal di Indonesia berdasarkan data yang dihimpun oleh Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI). Lima besar daerah yang menjadi tujuan wisata halal berdasarkan survei yang dilaksanakan PPHI tersebut yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat dan Lombok.
Ketua PPHI pusat Riyanto Sofyan mengingatkan pemerintah daerah ikut berperan membenahi tujuan wisata halal yang ada di Sumbar bukan hanya dari sisi kebijakan namun juga komitmen rencana aksi dan anggaran. “Belajar dari Lombok dalam mengembangkan destinasi peran pemerintah daerahnya amat kuat sehingga mau memberi subsidi pengurusan sertifikasi halal,” kata dia.
Ia mengatakan ketika pemerintah berkomitmen lewat anggaran pada akhirnya yang akan mengambil manfaat juga pemerintah daerah karena akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Kalau bisa di pemerintah daerah ada satu pejabat yang khusus menangani wisata halal karena ini butuh suatu kompetensi khusus.
Diakuinya, perlu ada standardisasi agar wisatawan yang berkunjung tidak kecewa serta meningkatkan pamor wisata halal lewat pengembangan pemasaran. “Malaysia yang populasi muslimnya 60 persen sudah mulai mengembangkan wisata halal sejak 1990, sementara Indonesia baru memulai pada 2012 padahal 80 persen populasi muslim,” ujarnya.
Ia menilai yang dibutuhkan bukan hanya menjual merek namun juga promosi langsung wisata halal. Melihat potensi tersebut Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat berharap Perda tentang wisata halal segera diterbitkan oleh pemerintah setempat sebagai payung hukum dalam pengembangan di Ranah Minang.
“Potensi wisata halal di Sumbar terbilang besar, apalagi sejak 2016 Kementerian Pariwisata menetapkan provinsi ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata halal, agar pengelolaanya lebih optimal perlu ada payung hukum dalam bentuk peraturan daerah,” kata Ketua PPHI Sumbar Havid Dt Rang Kayo Basa.
Menurutnya jika potensi wisata halal dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Sumbar seperti dari Timur Tengah. Selain itu wisata halal tidak hanya diperuntukan bagi muslim semata karena identik dengan bersih, higienis sehingga dapat dinikmati semua kalangan.
Penambahan Penerbangan Guna meningkatkan kunjungan wisatawan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumatera Barat menilai perlu penambahan rute penerbangan dari Jakarta ke Padang untuk menekan harga tiket yang tergolong mahal akibat tingginya permintaan.
“Info dari maskapai, pada 2018 tingkat keterisian pesawat lumayan tinggi, ini menyebabkan tiket mahal, jika pemerintah provinsi ingin meningkatkan kunjungan wisatawan solusinya penambahan jadwal penerbangan,” kata Ketua Asita Sumbar Ian Hanafiah.
Dibandingkan rute Pekanbaru-Jakarta dengan Padang-Jakarta yang jaraknya relatif berbeda, tiket ke Padang jauh lebih mahal. “Ini terjadi karena hukum pasar saat permintaan tinggi harga naik, menandakan orang juga ramai ke Padang, maskapai tentu saja akan mengambil untung karena dijual mahal saja laku,” katanya.
Ia mengatakan mahalnya harga tiket juga menjadi keluhan pemerintah provinsi yakni Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang meminta maskapai tidak menjual dengan harga terlalu mahal. “Karena itu pemerintah harus melakukan intervensi lewat penambahan jadwal sehingga harga tiketnya dapat lebih murah,” katanya sambil menambahkan tahun 2019 kunjungan wisatawan ke Sumbar merupakan yang terbaik dibanding tahun sebelumnya.
Humas PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Internasional Minangkabau Fendrick Sondra menyebutkan saat ini pihaknya setiap hari melayani 81 penerbangan domestik dan 6 rute internasional. Dari 81 penerbangan tersebut sebanyak 69 penerbangan merupakan rute Padang-Jakarta, ujarnya.
Ia menyebutkan jumlah penumpang yang tiba dan berangkat setiap hari mencapai 10 ribu orang dengan tingkat keterisian penumpang rata-rata 76 persen dengan jam operasional mulai pukul 06.00 WIB hingga jam 22.00 WIB. Terkait dengan penambahan jadwal ia memastikan PT Angkasa Pura II siap untuk melayani karena yang dilakukan tinggal mengatur slot yang ada.
Sinergi semua pihak, membenahi destinasi, membangun komitmen untuk menghadirkan layanan yang ramah merupakan langkah awal untuk meningkatkan pamor pariwisata Sumbar yang berujung pada peningkatan perekonomian/kesejahteraan masyarakat. (EP)
