Obyek wisata Lumina di Grand Maerakaca, Semarang terapkan protokol kesehatan demi keamanan pengunjung. ( Foto: HAS) 

UPAYA  memulihkan aktivitas pariwisata digaungkan oleh semua asosiasi industri pariwisata dunia dan di tanah air. Maklum pandemi COVID-19 telah menjatuhkan perekonomian banyak negara. Bahkan beberapa negara telah masuk ke jurang resesi.

Menurut data Trading Economics. sedikitnya 50 negara termasuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang telah resmi menyatakan resesi. Untuk AS hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonominya selama kuartal II nya tertekan dalam.

Tak heran organisasi dunia seperti Badan Pariwisata Dunia di bawah PBB (UNWTO), World Travel & Tourism Council ( WTTC), International Air Transport Association ( IATA) dan Airports Council International (ACI) sejak awal pandemi sudah gencar mengeluarkan berbagai rekomendasi, pernyataan sikap, seruan, himbauan dan rangkaian kampanye.

Pariwisata adalah penggerak utama ekonomi dunia, terhitung 7% dari perdagangan internasional.  Secara global, pariwisata menghasilkan secara langsung atau tidak langsung satu dari setiap sepuluh pekerjaan.  

Krisis COVID-19 telah hancurkan ekonomi pariwisata, dengan efek yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pekerjaan dan bisnis.  Pariwisata adalah salah satu sektor pertama yang sangat terpengaruh oleh langkah-langkah penahanan COVID-19.

Pembatasan perjalanan yang sedang berlangsung dan resesi global yang membayangi masih ditambah  risiko menjadi salah satu sektor yang terakhir pulih. Kini 100 juta pekerjaan di sektor ini terancam kehilangan pekerjaan.

Hidup di era New Normal, ternyata adalah hidup berdampingan dengan COVID-19 yang belum ada vaksinnya dan diwarnai perdebatan seru antara mana yang diutamakan lebih dulu ?. Kesehatan atau ekonomikah ?. Seperti halnya ayam dan telur, mana yang lebih dulu utamanya ?

Industri pariwisata termasuk industri penerbangan di dalamnya giat mengkampanyekan safe travel. Di tanah air, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sejak awal Agustus lalu juga sudah mengkampanyekan program safe travel  ini.

Inti dari seruan-seruan dan kampanye juga terkait dengan menyelamatkan industri penerbangan nasional dinegara masing-masing dengan suntikan dana tanpa harus berhutang, maupun permintaan IATA agar biaya rapid test misalnya, ditanggung oleh pemerintah bukan konsumen calon pengguna angkutan udara.

Endorse pada selebgram untuk mengajak masyarakat melakukan perjalanan aman dan nyaman dengan moda transportasi udara juga gencar dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Kementrian Perhubungan, Kemenparekraf/ Bekraf dan lainnya.

Meski belum ada pernyataan resmi atau hasil survey mana yang lebih ampuh menanamkan rasa aman perjalanan,  peranan pers nasionalkah ? atau para influencer berbayaran selangit itu ?.

Rasa jelous memang harus dikesampingkan dulu karena yang jelas perlu tindakan kuat dan terkoordinasi untuk menyelamatkan jutaan mata pencaharian baik di Indonesia maupun seluruh dunia akibat pandemi global ini.

Dengan prediksi penurunan 60-80% dalam pariwisata internasional tahun 2020, dan penurunan ekspor antara US$910 miliar dan US$ 1,2 triliun. Selain dampak langsung ini, ekonomi pariwisata bukan hanya  terkait dengan transportasi udara, darat maupun laut.

Pariwisata banyak terkait sektor lain termasuk konstruksi, agro-pangan, jasa distribusi dan lainnya  yang kesemuanya memperburuk besarnya guncangan.  COVID-19 telah mengungkapkan pentingnya ekonomi makro pariwisata di sebagian besar negara OECD dan G20.

Hal itu terungkap pada pertemuan para Menteri Pariwisata G20 tanggal 7 Oktober lalu yang menyerukan tindakan kuat dan mendesak di tiga bidang untuk menopang jutaan mata pencaharian.

Pertama, kerja sama multilateral yang diperkuat dan dukungan yang kuat sangat penting untuk mengaktifkan kembali perjalanan.

Kedua, pemerintah harus mendekati pemulihan pariwisata dengan cara yang lebih terintegrasi – melibatkan semua tingkat pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam rencana yang praktis dan dapat ditindaklanjuti untuk hidupkan kembali sektor pariwisata.

Ketiga, kita perlu membentuk kembali pariwisata yang bertanggung jawab dan inklusi.  Sektor pariwisata, dapat memiliki pengaruh lingkungan dan sosial yang penting, baik melalui emisi gas rumah kaca, dengan mempengaruhi lingkungan alam dan budaya yang rapuh atau mempengaruhi  masyarakat yang jadi tuan rumah ?.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, kemarin di Bali  menekankan pentingnya berbagai upaya atau program sinergi untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurut data UNWTO, sejak Januari hingga Juni 2020 pariwisata dunia kehilangan 440 juta turis. “Indonesia diperkirakan kehilangan devisa sebesar  US$14,5-15,8 miliar  karena adanya penurunan kunjungan wisman karena sektor ini  sangat andalkan pergerakan manusia,” kata Angela.

Pihaknya telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan bantuan untuk membantu para pelaku pariwisata yang terdampak oleh pandemi ini dan dari segi ketahanan industri pariwisata, fokusnya saat ini adalah untuk peningkatan kualitas dari destinasi dan persiapan industri dalam adaptasi kenormalan baru serta pascapandemi COVID-19.

Selain itu, Kemenparejraf juga telah mengalokasikan lebih dari 119 miliar untuk sertifikasi Clean Health Safety Environement ( CHSE) secara gratis dengan lembaga independen, yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sektor pariwisata.

Sementara, untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Tanah Air, Angela menuturkan pihaknya akan memberdayakan wisatawan nusantara melalui program diskon pariwisata yang rencananya akan diluncurkan pada 2021 atau setelah vaksin COVID-19 rampung.

“Diskon pariwisata ini gunanya untuk mendorong paket wisata domestik. Karena di masa pandemi ini, selain faktor kepercayaan masyarakat atas kebersihan destinasi wisata, daya beli masyarakat juga tengah menurun di masa pandemi ini,” ucap Angela.

Kebijakan ini in line dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo yang menyatakan sektor pariwisata bisa kembali bergeliat dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Untuk itu, wilayah destinasi pariwisata wajib menerapkan Protokol kesehatan (Prokes) sebagai standar baru dalam prosedur pelayanan kepada wisatawan agar dapat terhindar dari infeksi virus COVID-19 yang masih mewabah.

“Mengedepankan Prokes dalam setiap prosedur pelayanan kepada wisatawan yang tidak boleh ditawar oleh siapapun,” ujarnya.

Pernyataan Widodo Muktiyo beralasan karena saat sata melakukan perjalanan ke tiga provinsi dan satu Kabupaten sejak 21 September hingga 13 Oktober 2020 lalu, pengalaman berada di obyek-obyek wisata terutama setelah makan atau foto-foto banyak pengunjung obyek wisata yang lupa memakai maskernya lagi.

Masker dan aturan jaga jarak terutama untuk rombongan keluarga harus disiplin ditegakkan agar obyek wisata tidak menjadi kluster baru COVID-19. Cukuplah warung soto di Solo menjadi kluster baru virus ini dengan jumlah tracing yang mengejutkan gara-gara satu pengunjung.

Perlu ekstra pengawasan bagi pengelola obyek wisata untuk mengingatkan pengunjung untuk melaksanakan protokol kesehatan itu. Kalau perlu lewat pengumuman menggunakan pengeras suara dengan santun sehingga pengunjung juga tidak terganggu. 

KITA semua sudah paham, semua kesusahan dalam masa pandemi COVID-19 ini disebabkan oleh terbatasi ruang gerak secara global. Masyarakat, baik pengusaha mau pun pekerja hanya dalam posisi bertahan hidup selama dua triwulan berturut-turut. Untuk pemulihan ekonomi kuncinya hanya ada di pandemi.

Aksi pemerintah melakukan percepatan dengan membuka akses lintas-batas domestik masih terhambat dengan peningkatan area-area yang secara paparan  angka menunjukkan peningkatan resiko tertular dari sang virus tipe super-spreader ini. Pemerintah telah menawarkan dan melakukan aksi solusi berjenjang.

Kalau kita amati, masa pandemi di Indonesia bisa menjadi lebih lama lagi, karena faktor ketaatan masyarakatnya.

Mengapa bisa tidak taat?

Pasalnya penduduk kehilangan penghasilan dan harus tetap bergerak —terutama yang bergantung pada penghasilan harian—. “Tetaplah bergerak supaya kau tidak tenggelam.” Begitu kata salah satu kata bijak. Maka tidak ada pilihan, interaksi jual-beli harus tetap berlangsung, bahkan naik tajam di area mikro — UMKM–.

Selanjutnya, kita yang mengikuti berita dan menelisik data-data yang disampaikan oleh para juru bicara pemerintah dan otoritas terkait, sekarang sudah bisa mengambil kesimpulan.– Ini bisa menjadi suatu kelegaan karena parameternya tersedia–.

Secara umum bisa dikatakan pemerintahan NKRI dalam menanggulangi pandemi COVID-19 saat ini fokus pada ketersediaan vaksin. Penanggulangan berdasarkan adanya vaksin, “bukan” terhadap pandeminya, walau pun pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melakukan PSBB – lockdown locally – termasuk pembuatan peraturan dan payung hukumnya.

Yang menarik dari sini adalah informasi “jadwal” ketersediaan vaksin. Sehingga kemudian bisa kita perhitungkan dan tentukan periode pandemi COVID-19 di Indonesia akan masuk dalam fase under-control tertanggulangi. Kemudian diikuti pergerakan pemulihan ekonomi dan kontrakasi sektor industri pariwisata yang bisa bergerak lebih awal.

Terkonfirmasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang vaksin COVID-19. Aturan tersebut mengatur pengadaan dan pelaksanaan vaksin virus corona — rencananya dimulai pada akhir tahun 2020–. Impor vaksin COVID-19 tiba di Indonesia bulan depan (November 2020). Vaksin virus corona yang didatangkan dari luar negeri tersebut tahap pertama akan diberikan untuk tenaga medis atau garda depan.

 Selain vaksin impor, Indonesia tengah mengembangkan vaksin di dalam negeri. Vaksin tersebut saat ini masih dalam tahap III uji klinik yang kemudian akan diproduksi secara massal oleh Biofarma. Keputusan relevan dari hasil uji klinis masih harus kita tunggu sampai bulan Desember mendatang. Kita semua tentu berharap  vaksin produksi dalam negeri dinyatakan berhasil. Dengan begitu, vaksin bisa diproduksi secara massal pada Januari 2021. Masyarakat dengan risiko tinggi kemungkinan mendapatkan vaksin pada awal tahun depan, triwulan pertama memasuki tahun baru.

Baru-baru ini dari hasil berbincang bersama Direktur Riset CORE Indonesia, Piter A. Redjalam pada  webinar iDEATE, saya mendapatkan insight tentang dampak pandemi bagi perekonomian bangsa. Pak Piter pada penutupan presentasinya menyuntikkan semangat akan adanya kontraksi di sektor industri pariwisata Bali, bahkan mampu menyampaikan periodenya.

CORE adalah kependekan dari Center of Reform on Economics atau terjemahannya Pusat Pemulihan Ekonomi Nasional. Sedangkan acara webinar berbayar diprakarsai oleh KHAS Studio dengan moderator Elprisdat Zen yang juga adalah Managing Director studio tersebut.

Berita baiknya, tinggal satu langkah lebar lagi untuk masuk ke momentum “pemulihan ekonomi nasional”. Tentunya termasuk industri pariwisata dimana Bali sebagai fokus utama untuk percepatan.

Status under control adalah triwulan pertama 2021 karena sudah ada vaksin untuk garda depan.

Lalu masuk triwulan kedua mulai April 2021, kita  sudah masuk masa pemulihan/recovery dengan  vaksin  buatan Indonesia sendiri mulai dipakai.

Selanjutnya pada triwulan ketiga pada Juli  2021, bisa dipastikan  lalu lintas pariwisata sudah meningkat dengan perhitungan pemulihan ekonomi telah berjalan dan masyarakat mulai berpenghasilan baik.

Sehingga pada triwulan keempat mulai bulan Oktober 2021 akan ada lonjakan minat berwisata yang utuh. Permintaan sudah bisa dikatakan menuju normal karena euforia para pelaku wisata untuk melakukan perjalanan.

Apa rekomendasi kita terhadap pemerintah dalam konsep pentahelix pariwisata untuk memasuki triwulan per triwulan?

Ini adalah momentum. Jangan sampai dilewatkan.

Saat pandemi berakhir pemerintah hendaknya siap dengan program-program pemulihan ekonomi. Salah satu untuk mendukung pariwisata adalah memberikan berbagai diskon tiket pesawat dan saran transformasi lainnya yang diluncurkan lebih awal,— early-bird.

Jadi, apakah pekerjaan rumah  kita dalam dua triwulan ini, agar tepat waktu masuk ke masa recovery yang secara logis realistis kita perhitungkan di atas kertas?

1. Fokus pada penanggulangan wabah dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
2. Pemerintah turut andil untuk memberikan jaring pengaman sosial dan meningkatkan ketahanan masyarakat terdampak
3. Pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan ketahanan dunia usaha.

Bagaimana pemikiran Anda?