JAKARTA, bisniswisata.co.id: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai untuk capai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia diperlukan dukungan investor di sektor pariwisata sekaligus pembiayaan. Sebagai sektor multidimensi, Pariwisata perlu didukung secara multidimensional, termasuk dalam hal investasi dan pembiayaan.

“Target 20 juta wisatawan pada 2019, bukan hanya tugas Kementrian Pariwisata namun target kita semua untuk mensukseskannya. Kemenkeu mendukung melalui berbagai channel policy yang kita punya. Semua instrumen dan policy keuangan ditujukan untuk mendukung pariwisata agar bisa sukses dan berhasil,” papar Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (28/09/2018).

Diakui, sektor jasa ini kini berkembang pesat dan menjadi andalan dalam menghasilkan devisa sekaligus memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Karenanya pembangunan 10 destinasi prioritas pariwisata (DPP) yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung target 20 juta kunjungan wisman pada 2019, harus didukung secara multidimensional oleh pemerintah dan dunia swasta.

Guna mendukung pembangunan destinasi wisata unggulan itu, kemudian dipilih 4 DPP sebagai super prioritas (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Borobudur), membutuhkan dana investasi Rp500 triliun, yang sebagian dibiayai pemerintah dan diharapkan lebih banyak dari dunia swasta, lanjutnya.

Dilanjutkan dari sisi dimensi aksesibilitas, pemerintah melalui masing-masing instansi teknis telah membangun insfrastruktur berupa jalan, rel kereta api, airport, dan seaport. Juga air bersih, listrik, dan telekomunikasi. “Dari dimensi amenitas, selain belanja tak langsung, pemerintah juga memberikan dukungan melalui policy perpajakan antara lain untuk perhotelan,” lontarnya.

Dukungan dalam dimensi atraksi juga dilakukan dengan mengalokasikan anggaran kepada kementerian dan lembaga teknis, misalnya, Badan Ekononi Kreatif (Bekraf). “Suksesnya acara pembukaan Asian Games 2018 jadi trending topic dunia tidak lepas dari dukungan dalam anggaran APBN. Sukses dalam pembukaan itu menjadi ajang promosi pariwisata yang sangat efektif,” jelasnya serius.

Bahkan, dukungan langsung juga diberikan Lembaga Pembiayaan seperti LPEI, PT SMI, PT SMF, dan PT PII (BUMN) di bawah Kemenkeu. Dan untuk menggerakkan dunia swasta, Menkeu berencana bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membahas mengenai upaya pengembangan pariwisata Indonesia. Dalam pertemuan nanti, pemerintah mendengarkan hambatan dan solusi yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk memaksimalkan penerimaan negara dari pariwisata.

“Saya sudah berjanji bertemu dengan pak Haryadi (Ketua Apindo) untuk diskusi apa yang harus disiapkan. Kemarin sudah sektor properti, sekarang pariwisata, kami akan pahami per sektor. Bahwa pemerintah dari Presiden, Wapres, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota punya komitmen membangun industri pariwisata,” ujarnya

Ditegaskan pemerintah akan menggunakan seluruh insentif untuk menjadikan sektor pariwisata ini menjadi menarik. Saat ini pemerintah memiliki dua insentif yang diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi sektor pariwisata.

“Kita akan menggunakan semua insentif, mungkin saya akan melihat bagaimana industri di bidang pariwisata membutuhkan insentif khusus. Tapi kita sudah punya toolsnya seperti tax holiday maupun tax allowance itu harus masuk dalam kategori yang seattle,” jelasnya.

Menurutnya, pariwisata ini bukan saja menjadi pekerjaan Kementerian Pariwisata tetapi juga seluruh kementerian/lembaga. Bahkan Presiden Jokowi, secara terang-terangan meminta kepada Menteri Keuangan untuk tidak memotong anggaran pengembangan wisata.

“Tentu dalam hal ini dukungan terhadap Kemenpar yang secara nama dan fungsi tugas di bidang pariwisata kita tingkatkan. Ini termasuk anggaran yang bahkan Presiden bilang tolong untuk anggaran di sektor ini tidak dipotong, jangan disunat. Jadi itu yang kita lakukan dalam mendukung. Bagaimana membangun 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia,” jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, sejauh ini ada empat hal yang terus dibenahi pemerintah dalam mendorong industri pariwisata. Pertama akses menuju daerah wisata. Kedua, ketersediaan air bersih. Ketiga kelistrikan dan keempat telekomunikasi. (EP)