Dr . Ir. Hari Santoso Sungkari, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastuktur Kemenparekraf ( paking kanan) saat membuka acara. ( Foto: HAS).
Direktorat Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Parekraf mengundang bisniswisata. co.id untuk menghadiri Rapat Kordinasi Desa Wisata Super Prioritas Borobudur di Hotel The Phoenix Hotel Yogyakarta – MGallery Collection. Berikut tulisan ke dua.
YOGYAKARTA, bisniswisata.co.id: Pengembangan desa wisata saat ini menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024 sebagai pendukung pencapaian percepatan pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) termasuk salah satu diantaranya adalah DSP Borobudur dan sekitarnya.
“Dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024 tersebut, tujuan pengembangan desa wisata di DSP Borobudur adalah sebagai pendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan kualitas produk pariwisata berbasis masyarakat dalam mendorong peningkatan perekonomian desa,” kata Ir Oni Yulfian MBTM, Direkrur Pengembangan Destinasi Regional I, Kemenparekraf.
Berbicara pada Rakor Desa Wisata DSP Borobudur di Hotel Phonix, Yogyakarta, Oni Yulfian melaporkan pada Dr . Ir. Hari Santoso Sungkari, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastuktur Kemenparekraf dan para peserta bahwa desa wisata di kawasan Borobudur ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.
“Untuk itu, tentu posisinya harus terus diperkuat. Pada tahun anggaran 2020, kemenparekraf memiliki pilot project pengembangan 50 desa wisata di 5 Destinasi Super Prioritas. Pengembangan desa wisata di DSP Borobudur dalam tahun anggaran ini meliputi 12 Desa Wisata yang termasuk dalam dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta mencakup 6 kabupaten, ” tambah Oni Yulfian.
Desa wisata prioritas dalam cakupan wilayah Destinasi Super Prioritas (DSP) Borobudur yang termasuk dalam wilayah Prov. Jawa Tengah terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kab. Magelang dan Kab Purworejo.
Untuk kabupaten Magelang ada 3 (tiga) desa wisata yang menjadi prioritas pengembangan, yaitu Desa Wisata Karanganyar, Desa Wisata Karangrejo, dan Desa Borobudur sedangkan untuk Kab. Purworejo hanya 1 (satu) desa yaitu Desa Kaligono.
Desa Wisata yang termasuk Prov. DI. Yogyakarta mencakup 4 (empat) Kabupaten yaitu Kab. Kulonprogo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman dan Kab. Bantul. Kab. Kulon Progo ada 4 (empat) desa yang menjadi prioritas pengembangan.
Desa-desa itu adalah Desa Glagah, Desa Segajih, Desa Tinalah dan Desa Jatimulyo. Untuk Kab. Gunung Kidul 1 (satu) desa yaitu Desa Bleberan Sri Getuk. Kab. Sleman 2 (dua) desa wisata yaitu Desa Pulesari dan Desa Garongan. Sedangkan untuk Kab. Bantul 1 (satu) desa wisata yaitu Desa Mangunan.
“Sekarang ini Kemenparekraf sedang dalam proses menyusun roadmap pengembangan desa wisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Borobudur dengan memetakan dan membuat profil terkait 12 Desa Wisata Prioritas 2020 tersebut yang dibantu dengan tim peneliti dari P2Par ITB,”
Roadmap ini dibuat sebagai pedoman pengembangan desa wisata dalam jangka waktu lima tahun kedepan dan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan desa wisata dalam Ripparnas, RPJMN dan Rencana Terpadu Kawasan.
Sasaran dari pembentukan roadmap pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat menggambarkan :
- Profil dari masing-masing desa yang mencakup kebijakan pengembangan desa wisata baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota,
- Karakteristik dan tingkat perkembangan desa
- Potensi dan tantangan pengembangan
- Strategi dan indikasi program kegiatan pengembangan desa wisata di DSP Borobudur
Rapat koordinasi hari ini, tanggal 22 September 2020 diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Destiansi Regional 1 sebagai media transformasi informasi dan pengetahuan baru bagi para peserta terkait pengembangan desa wisata sebagai upaya pendorong perekonomian di Destinasi Super Prioritas Borobudur.
Narasumber yang mengisi materi dalam kegiatan rakor ini terdiri dari : Oneng Setyaharini, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kemenparekraf; Sinoeng Nugroho Rahmadi, Kadispar Prov. Jawa Tengah ; Singgih Raharja, Kadispar Prov. DI Yogyakarta; Yani Adriani, Peneliti Senior P2Par ITB dan Wiwiek Mahdayani, Direktur Desma Center.
Secara umum para nara sumber menyampaikan konsep pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang dapat mendukung perekonomian desa terutama di desa wisata yang termasuk ke dalam kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) Borobudur.
Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini sekitar 75 orang dari Dispar Kab. Magelang, Dispar Kab. Purworejo, Dispar Kab. Kulonprogo, Dispar Kab. Bantul, Dispar Kab. Gunungkidul, Dispar Kab. Sleman, dan Perwakilan dari Pengelola 12 Desa Wisata.
“Kemenparekraf sangat mengapresiasi upaya Pemerintah daerah dalam membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pendemi covid-19 ini, namun tentu saja perlu didukung dengan kesamaan visi-misi antar seluruh stakeholder pariwisata terutama terkait pengembangan desa wisata,” kata Hari Santoso Sungkari, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastuktur Kemenparekraf
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan beragam masalah terkait akselerasi desa wisata akan diurai sehingga potensinya tentu dapat didorong agar optimal mengingat pengembangan desa wisata adalah bagian janji kampanye Presiden Jokowi yang sangat strafegis.
” Kita punya kewajiban mewujudkan harapan Presiden untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan desa wisata itu,” kata Hari.
Oleh karena itu harus membuat program berdasarkan pengalaman seperti Live In, yang merupakan kearifan lokal dan tantangannya adalah kesiapan SDM dan paradigma desa wisata bisa menghibur wisatawan.
“Desa wisata tidak hidup sendirian tapi hidup berjejaring sehingga antara 12 desa di DSP Borobudur bisa mengemas satu paket tour menarik yang saling melengkapi. Kolaborasi yang baik antar desa wisata dan mitra-mitra lainnya akan menaikkan dampak positif pada penduduk lokal, kata Hari Santoso Sungkari.
