Foto: Unsplash

Uni Eropa akan memperkenalkan peraturan baru untuk penyewaan jangka pendek, seperti yang ditawarkan oleh Airbnb, dalam upaya mengatasi krisis keterjangkauan perumahan di seluruh blok.

Dilansir dari hotelnewsresource.com, inisiatif ini, yang dipimpin oleh komisaris perumahan pertama Uni Eropa, Dan Jørgensen, bertujuan untuk mengatasi isu-isu seperti spekulasi properti dan hak penyewa, serta dampak sosial dari penyewaan turis.

Uni Eropa sedang bersiap untuk meluncurkan rencana komprehensif pertamanya untuk mengatasi krisis keterjangkauan perumahan yang semakin meningkat, yang diperparah oleh platform penyewaan jangka pendek seperti Airbnb dan Booking.com.

Inisiatif ini dipelopori oleh Dan Jørgensen, komisaris perumahan perdana Uni Eropa, yang menekankan urgensi situasi ini, menyebutnya sebagai “krisis sosial.” Rencana tersebut, yang awalnya dijadwalkan untuk dirilis pada tahun 2026, telah dipercepat hingga Desember karena kekhawatiran yang mendesak.

Penyewaan Jangka Pendek dan Dampaknya

Penyewaan jangka pendek telah melonjak popularitasnya di kota-kota Eropa, yang menyebabkan kenaikan harga sewa yang signifikan dan kekurangan perumahan.

Platform-platform ini telah dikritik karena menaikkan biaya, menggusur penduduk dari lingkungan bersejarah, dan mengubah kawasan permukiman menjadi pusat wisata.

Jørgensen menyoroti perlunya regulasi Eropa yang lebih kuat untuk mengatasi masalah ini, dan mengakui bahwa kebijakan yang ada saat ini belum memadai.

Meningkatnya Biaya Perumahan dan Tekanan Ekonomi

Kenaikan biaya perumahan secara umum di seluruh Uni Eropa semakin memperparah krisis perumahan. Dari tahun 2010 hingga 2023, harga rumah meningkat sebesar 48%, sementara harga sewa naik sebesar 22%, melampaui inflasi yang tumbuh sebesar 36% selama periode yang sama.

Beberapa negara, seperti Estonia, Lituania, dan Irlandia, telah mengalami kenaikan biaya sewa yang lebih tajam. Pada tahun 2023, hampir 9% penduduk Uni Eropa menghabiskan 40% atau lebih dari pendapatan mereka untuk perumahan, dengan Yunani, Denmark, dan Jerman khususnya terdampak.

Solusi Potensial dan Usulan Kebijakan
Rencana perumahan terjangkau Uni Eropa bertujuan untuk mengatasi “finansialisasi” perumahan, di mana properti diperlakukan sebagai komoditas untuk spekulasi, seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Meskipun detail kebijakan spesifiknya masih dirahasiakan, rencana tersebut diharapkan akan memanfaatkan berbagai strategi nasional, seperti mewajibkan pengembang untuk memasukkan perumahan terjangkau dalam proyek-proyek baru.

Selain itu, Komisi Eropa sedang menjajaki cara-cara untuk memperkuat hak-hak penyewa dan menyesuaikan aturan bantuan negara untuk memfasilitasi dukungan pemerintah terhadap inisiatif perumahan.

Pertimbangan Politik dan Ekonomi
Krisis perumahan telah menjadi isu politik yang signifikan, memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu-pemilu terakhir di mana partai-partai nasionalis dan sayap kanan memperoleh dukungan.

Meningkatnya biaya hidup menjadi perhatian utama para pemilih, sebagaimana disoroti oleh survei Parlemen Eropa. Menanggapi hal ini, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen telah menyerukan “perombakan radikal” kebijakan perumahan dan mengumumkan rencana KTT perumahan Uni Eropa untuk memprioritaskan isu tersebut.

Tantangan dan Arah Masa Depan

Meskipun mendesak, langkah-langkah yang diusulkan menghadapi tantangan, termasuk menyeimbangkan pasar perumahan yang beragam di 27 negara anggota Uni Eropa.

Beberapa proposal, seperti dana hibah dan pinjaman perumahan senilai €300 miliar, telah memicu perdebatan dan mungkin akan menimbulkan kontroversi.

Jørgensen enggan menentukan target pengeluaran, tetapi mengakui perlunya investasi publik yang substansial untuk menarik modal swasta.

Pendekatan Uni Eropa terhadap perumahan sedang bertransformasi, sejalan dengan respons kolektif terhadap pandemi Covid-19.

Seiring blok tersebut menavigasi isu yang kompleks ini, KTT perumahan mendatang akan menjadi platform bagi para pemimpin untuk mengartikulasikan strategi mereka dan berkolaborasi dalam mencari solusi.Temukan lebih lanjut di The Guardian.