Pungli Masih Terjadi di Sejumlah Objek Wisata Indonesia

0
157
Pungli - ilustrasi

SUMBA BARAT DAYA, bisniswisata.co.id: Pariwisata Indonesia masih diselimuti masalah klasik. Selain masalah sampah juga masalah pungutan liar (Pungli) masih terjadi di beberapa destinasi wisata seperti Padang Sumatera Barat, Garut Jawa Barat dan kini memghantui sejumlah obyek wisata di Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, meminta kepala daerah turun tangan untuk mengatasinya. “Kepala daerah perlu turun tangan atasi pungli objek wisata di Sumba Barat Daya mengingat kondisi ini masih marak dan menjadi kendala para pelaku wisata ketika melayani wisatawan yang datang ke sana,” kata Abed, seperti yang dikutip dari Antara, Senin (10/6).

Menurutnya praktik pungli tersebut sempat dialaminya secara langsung, bahkan rekan-rekan operator tur anggota ASITA NTT yang melayani para wisatawan ketika berwisata di Sumba Barat Daya juga mengalami hal yang sama. Kondisi ini, terjadi pada sejumlah destinasi wisata di seperti Tanjung Mareha, Watu Malando, Pantai Mbawana.

Praktik pungutan liar, ia melanjutkan, dilakukan dengan berbagai kedok seperti buku tamu untuk tiket masuk, parkiran, pemakaian toilet. Selain itu, ketika wisatawan berdiri di samping kuda untuk berpose juga harus membayar di luar dari biaya ketika ingin menunggangi kuda. “Ini yang membuat pusing kita sebagai operator tur karena akan menimbulkan kesan buruk bagi wisatawan,” katanya.

Destinasi wisata lainnya, lanjut dia, di Pulau Sumba memiliki manajemen yang cukup baik seperti di Kabupaten Sumba Timur, namun khusus di Sumba Barat Daya yang menurutnya masih terkesan adanya pembiaran. “Khusus di Sumba Barat Daya ini, sepertinya Pemda adem ayem saja,” katanya.

Untuk itu pihaknya meminta pemerintah daerah di Sumba Barat Daya agar fokus menata kembali berbagai objek wisata dengan keindahan yang sangat memikat wisatawan.

Menurutnya upaya promosi yang gencar di luar tidak akan berdampak banyak terhadap kunjungan wisatawan jika destinasi belum ditata secara baik termasuk aspek keamanannya. “Pemda hendaknya berkonsentrasi pada pembenahan destinasi, sementara untuk promosi tinggal berkoordinasi bersama para pelaku pariwisata karena itu memang tugas mereka” pungkasnya.

Tak hanya Abed, praktik pungli juga dialami oleh Pemilik operator tur PT Flores Komodo Tours, Oyan Kristian. “Anak-anak datang begitu saja berdiri di depan pintu toilet tanpa menginformasikan biaya penggunaan toilet tapi ketika selesai digunakan baru ditodong untuk bayar sekian,” kata Oyan.

Selain itu kelakuan warga pada di berbagai objek wisata setempat juga telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. “Ketika saya membawa para tamu tiba di Pantai Mbawana langsung dikerumuni warga setempat, anak-anak minta uang untuk beli permen, beli buku, dan yang dewasa menyodorkan souvenir terkesan memaksa tamu untuk membelinya,” katanya.

Kerinci Jambi

Pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kabupaten Kerinci, Jambi, untuk berlibur Lebaran dikejutkan dengan masih maraknya pungli yang terjadi dihampir seluruh objek wisata yang ada di daerah tersebut.

“Kita berharap tim Saber pungli bisa dan diminta turun langsung ke objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci agar bisa melihat langsung apa yang terjadi di sana,” kata Nety, warga yang sedang berlibur mengunjungi beberapa tempat wisata di Kerinci, Sabtu (8/6/2019), dilansir Antara.

Objek wisata di Kabupaten Kerinci kembali menjadi sorotan. Sejumlah objek wisata milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dikelola pihak ketiga diduga kuat mengangkangi Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan untuk tarif di tempat wisata. Ramai pungli jadi indikatornya.

Sesuai Perda, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menetapkan uang retribusi parkir dan tiket masuk untuk objek wisata seperti Danau Kerinci, Aroma Pecco, dan Air Terjun Telun Berasap. Untuk biaya tiket masuk anak-anak Rp2.000, Dewasa Rp4.000, sedangkan untuk parkir kendaraan roda dua Rp2.000, roda empat Rp4.000 dan roda enam Rp6.000.

Namun yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan Perda yang ada terkait biaya masuk dan parkir dimana pengelola di sana menarik biaya cukup besar hampir 100 persen kenaikannya dimana pada lokasi objek wisata Danau Kerinci dan Aroma Pecco retribusi tiket masuk yang dipungut Rp10 ribu dan parkir Rp10 ribu.

Padang, Sumatera Barat

Pungli masih terjadi di Padang, Sumatera Barat. Untungnya belum ada keterangan resmi wisatawan internasional menjadi sasaran aksi Pungli. Jika itu terjadi, pariwisata Padang jelas tercoreng, nama baiknya menjadi bulan-bulanan di media sosial skala dunia.

Pungutan liar (pungli) mulai dari minta sumbangan di jalanan, hingga memungut parkir di atas ketentuan. Untuk meminimalisir Pungli, sejumlah cara dilakukan Pemerintah Kota Padang. “Bagi wisatawan yang menjadi korban Pungli, silahkan menyampaikan keluhan dan laporan lewat nomor layanan pengaduan wisatawan ke 08116607555,” lontar Kepala Bidang Destinasi, Usaha, dan Industri Pariwisata Kota Padang Andree Algamar dalam keterangan resminya, Ahad (2/6/2019).

Selain itu, Pemkot Padang bekerjasama dengan Tim Saber Pungli memantau pengelola parkir, kuliner dan objek wisata yang mematok tarif mencekik. Jika kedapatan, tim ini akan melakukan penindakan tegas. “Untuk amankan pungli di kawasan objek wisata, kita kerjasama dengan Tim Saber Pungli. Tidak boleh ada pungli di kawasan objek wisata,” kata Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Didi Ariyadi.

Didi menyebutkan tarif-tarif yang mencekik bagi pengunjung dan wisatawan tidak boleh terjadi di Kota Padang. Hal itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung di objek wisata di Padang.

Dicontohkan untuk tarif parkir sepeda motor yaitu Rp 2.000. Jika ada tukang parkir yang meminta lebih, berarti sudah masuk pungli sehingga harus ditindak tegas. “Nanti akan kita pajang nomor tim saber pungli di kawasan objek wisata. Bagi pengunjung yang kena pungli, silahkan melapor,” kata Didi.

Bukan hanya tarif parkir, tapi juga tarif makanan dan tiket masuk. Hal itu dilakukan supaya memberikan kenyamanan ekstra kepada pengunjung sehingga bisa memajukan wisata di Padang. “Kalau pengunjung nyaman, tentunya mereka akan sering berkunjung dan mempromosikan objek wisata itu kepada keluarga dan rekannya. Begitu sebaliknya, jika tidak nyaman tentu juga akan dikabari sehingga pengunjung tidak akan datang,” tegasnya.

Ditambahkan, Pemerintah Kota Padang berupaya maksimal agar tidak ada lagi pungutan liar seperti menetapkan harga makanan di atas standar dan lainnya sehingga wisatawan bisa nyaman saat berwisata. “Untuk menjamin keamanan kami menyiagakan 1.000 personel terdiri atas Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Kelompok Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana dan petugas Dinas Pariwisata, Pemadam Kebakaran, petugas kebersihan, kelompok sadar wisata, pramuka hingga petugas PMI di objek wisata dan pusat kuliner,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga telah mengeluarkan imbauan kepada hotel, industri pariwisata, dan usaha kuliner agar memberikan pelayanan terbaik dan tidak mematok harga di atas ketentuan. “Frekuensi patroli juga lebih ditingkatkan terutama di pusat keramaian dan rawan,” kata dia.

Bahkan Dinas Pariwisata juga telah membuat satuan tugas khusus menangani keluhan wisatawan jika ada oknum pemilik rumah makan, dan tempat kuliner yang mematok harga tidak wajar. “Sanksi berupa pencabutan izin usaha akan diberikan jika terbukti memalak pengunjung,” ujar dia.

Garut Jawa Barat

Praktik pungutan liar terhadap wisatawan juga melanda di obyek wisata pemandian air panas Cipanas Garut, Jawa Barat. Pungli yang dilakukan sejumlah preman bertatto dan kadang membawa senjata tajam (sajam) untuk membuat keder korbannya menerapkan modus meminta uang parkir secara tak masuk akal juga jasa pencucian mobil wisatawan secara memaksa.

“Kami sudah berhasil mengamankan sejumlah pelaku, kasusnya biasa cuci mobil secara memaksa, sehingga merugikan wisatawan,” kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna, dalam keterangan resminya, Senin (10/06/2019),

Ia menuturkan, jajarannya sudah beberapa kali mengimbau masyarakat sekitar wisata Cipanas Garut dan melalui tokoh masyarakat agar menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat. Namun kasus itu, kata dia, kembali muncul, kemudian jajarannya melakukan tindakan tegas dengan mengamankan pihak yang melakukan pungli di kawasan wisata tersebut. “Kasusnya masih ditangani dan menjadi perhatian kami, agar jangan sampai terjadi lagi,” katanya.

Musim libur Lebaran seringkali banyak orang ingin berwisata, sehingga sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjaga citra positif Kabupaten Garut. “Garut jadi sorotan wisata, banyak orang berbondong-bondong ke Garut untuk berwisata,” ujarnya.

Bagi wisatawan yang merasa dirugikan, sambung AKBP Budi, terutama ada kaitannya dengan tindak pidana, diminta untuk segera lapor ke polisi agar secepatnya ditindaklanjuti. “Sekecil apa pun kalau ada yang berkenaan masalah gangguan keamanan segera laporkan, apalagi berkaitan dengan pidana,” katanya.

Polres Garut selama ini tidak hanya operasi pengamanan Lebaran, tetapi sedang dilakukan operasi penyakit masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Selama operasi penyakit masyarakat, tidak hanya mengamankan praktik pungli di tempat wisata, tetapi telah terungkap kasus lain seperti peredaran minuman keras, bahkan prostitusi.

“Premanisme, minuman keras, prostitusi juga masih ada, intinya kami masih dalami waktu Operasi Ketupat dan Pekat sampai sekarang masih terus dilakukan,” sambungnya. (NDY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here