Produk Kerajinan hasil kreativitas para pelaku usaha mikro yang menunjang sektor pariwisata
JAKARTA, bisniswisata.co.id: -Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) memperkirakan tidak akan banyak terjadi perubahan terhadap kondisi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkait wacana penurunan pajak bagi UMKM menjadi 0,5 persen.
Ketua Akumindo Ikhsan Ingrabutun mengatakan pengurangan pajak ini hanya mengurangi biaya Pajak. Jadi tidak berdampak apa-apa terhadap pertumbuhan dan juga ketahanan dari UMKM, hanya menurunkan biaya pajak.
“Jika ingin mendapatkan capaian kepada pertumbuhan UMKM yang jumlahnya lebih kurang 60 juta, diperlukan badan khusus atau Menteri UMKM agar bisa fokus pembinaan terhadap UMKM,” ungkapnya, hari ini.
Hal ini terkait dengan rencana Presiden Joko Widodo yang mengatakan pemerintah akan menurunkan pajak penghasilan final pelaku UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen mulai akhir bulan ini.
Menurut Ikhsan, solusinya bukan di sana tapi perlu ada terobosan kebijakan terkait bidang ekonomi agar capaian pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kesempatan kerja terus ada juga berkembang.
Dia melihat masalah paling banyak yang dikeluhkan adalah sektor sulitnya akses permodalan walau penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) terus ditingkatkan.
“KUR hanya menyasar kepada pengusaha UMKM yang mapan. Bagaimana yang belum mapan atau yang UMKM-nya bangkrut? Di sinilah pemerintah wajib hadir sebagai amanah UU No. 20/2008 untuk memberikan pembinaan dan akses permodalan diberikan,” ujarnya.
Selain itu pembinaan terhadap pelaku usaha masih sangat kurang. Ini dapat dibuktikan dengan sektor ekonomi pemerintahan Joko Widodo yang rapornya masih merah.
“Banyak lembaga atau badan dari pemerintah sendiri yang juga mengurusi bidang UMKM, sehingga malah tidak fokusnya pembinaan para pelaku UMKM,” kata Ikhsan.
Seharusnya dengan sekitar 60 juta pelaku UMKM perlu pembentukan badan atau kementerian khusus itu supaya pemerintah fokus dalam mengurusi UMKM di Indonesia sehingga keberpihakan kepada UMKM bisa bertambah lagi, kata Ikhsan.
Pemerintah yang berupaya menjaring 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini juga perlu memikirkan pembinaan dan peemodalan pelaku usaha mikro.
“Pelaku usaha mikro dibidang suvenir, makanan oleh-oleh serta sektor kuliner yang selama ini telah menunjang sektor pariwisata,” tegasnya.
