JAKARTA, bisniswisata.co.id: Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin meningkatkan devisa negara melalui pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah. Dari 10 destinasi wisata baru yang dikembangkan, pemerintah tengah fokus mengembangkan lima destinasi wisata pada dua tahun terakhir ini. Kelima destinasi wisata itu: Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, Manado.
“Kita memiliki Bali, iya. Tapi kita sekarang ini baru mengembangkan 10 Bali baru yang kita fokus sekarang ini dalam 2 tahun ini hanya 5 dulu. Sudah, bekerja kita sekarang tidak usah terlalu kemana-mana. 5 itu kerjakan dulu, 5 selesai nanti fokus lagi ke 5 berikutnya,” pesan Presiden Jokowi dalam acara yang digelar di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Kuningan Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Kelima destinasi ini, lanjut kepala negara, memiliki segmentasi yang berbeda-beda. “Jadi Sudah kita atur semuanya, mana yang super premium, mana yang medium ke bawah. Mana yang untuk wisata rame-rame, mana yang wisata khususnya, semuanya sekarang sudah,” ungkap Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Dicontohkan destinasi wisata di Labuan Bajo yang akan dikembangkan sebagai destinasi super premium. Karena itu, pemerintah pun akan memberlakukan kuota wisatawan yang diizinkan untuk memasuki Labuan Bajo dalam satu tahun. Selain itu, pemerintah juga akan membenahi produk-produk kerajinan tangan dan ekonomi kreatif untuk mendukung pengembangan wisata baru ini.
Presiden mengingatkan, hati-hati, jangan sampai campur aduk dengan yang super premium dengan yang menengah bawah. “Beda-bedain, kalau perlu ada kuotanya berapa orang yang boleh masuk ke Labuan Bajo dalam satu tahun. Saya sudah memberikan arahan seperti itu kepada Menteri Pariwisata Pak Wishnutama,”kata Presiden Jokowi.
“Saya berikan contoh yang lain, misalnya Borobudur. Bulan Maret nanti Yogyakarta International Airport juga sudah akan selesai 100%. Dari situ nanti langsung ada jalan baru menuju ke Borobudur yang lebih dekat, sehingga turis gampang menuju ke Borobudur,” jelasnya seperti dilansir laman Setkab.go.id
Selain itu Lingkaran di sekitar Borobudur jalannya semuanya akan dilebarkan dan diperbaiki dalam rangka mendukung itu, termasuk juga penyiapan lahan yang dikhususkan untuk mendukung Borobudur sebagai sebuah tempat wisata yang memang wajib untuk dikunjungi oleh turis-turis dari luar, terang Presiden.
Presiden berharap nanti di akhir tahun 2020 semua infrastruktur, calender of event, kemudian perbaikan terhadap produk handycraft yang akan ekonomi kreatif yang akan mendukung destinasi wisata baru ini akan selesai akhir tahun depan. “Kita harapkan di tahun 2020 akhir semua infrastruktur calender of event, perbaikan produk-produk handycraft ekonomi kreatif yang akan dukung wisata baru ini selesai tahun depan,” tambahnya.
Jika nanti produknya selesai, Presiden mempersilakan promosi besar-besaran. Jangan sekarang promosinya. “Produknya dulu diselesaikan biar baik, biar bagus, sehingga nantinya wisatawan datang itu akan berpromosi sendiri karena memang melihat sesuatu yang berbeda kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain kemudian,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa pada Desember nanti, pemerintah akan mengajukan omnibus law untuk perpajakan. Kemudian nanti di awal Januari, pemerintah mengajukan omnibus law untuk iklim investasi, yaitu undang-undang cipta lapangan kerja.
Menurut Presiden, ada kurang lebih 74 undang-undang yang semuanya dikumpulkan kemudian diajukan menjadi satu undang-undang kepada DPR RI. Diharapkan dengan undang-undang yang baru ini nanti kecepatan tindakan-tindakan kita di lapangan itu akan kelihatan cepat atau tidaknya.
“Tetapi sekali lagi, ini masih tergantung kepada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kita. Apabila itu disetujui, saya meyakini akan terjadi perubahan yang besar dari regulasi-regulasi yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi.
Kemudian birokrasi, menurut Presiden, tahun depan akan dilakukan pengurangan eselon. Jika saat ini kita memiliki eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, yang 3 dan 4 ini akan dipotong. Presiden mengaku sudah memerintahkan kepada Menteri PANRB untuk mengganti dengan AI, sehingga kecepatan.
“Kalau kau ganti dengan artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian kita akan lebih cepat, saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga nanti akan sangat tergantung sekali pada omnibus law yang kita ajukan kepada DPR,” pungkas Presiden Jokowi. (end)
