Buah naga diperiksa sebelum diekspor di Vina T&T Group. (Foto: MINH ANH)

SAIGON, bisniswisata.co.id: Pasar makanan Halal mengalami pergeseran besar dalam permintaan dan standar produk baru, beralih dari fokus pada sertifikasi ke pengawasan rantai pasokan yang komprehensif, bersamaan dengan kontrol yang lebih ketat terhadap badan sertifikasi dan data transaksi.

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan No. 127/2026/ND-CP tentang manajemen mutu dan kebijakan untuk pengembangan produk dan layanan Halal, menciptakan kerangka hukum untuk mendorong investasi, mempromosikan produksi dan bisnis, serta meningkatkan daya saing industri Halal Vietnam.

Meningkatkan Standar di Semua Sektor

Nguyen Thi Ngoc Hang, Direktur Pemasaran Kantor Sertifikasi Halal Vietnam, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39/2021 dan Peraturan Pemerintah No. 42/2024, Indonesia menerapkan rezim manajemen Halal wajib untuk semua produk yang beredar di pasar Indonesia.

Di mana barang impor harus sepenuhnya memenuhi persyaratan sertifikasi. Untuk produk makanan impor, batas waktu kepatuhan terakhir adalah 17 Oktober 2026. Setelah tanggal tersebut, produk tanpa sertifikasi Halal yang berlaku tidak akan diizinkan beredar di pasar Indonesia dan dapat menghadapi sanksi hukum.

Manajemen dan perizinan sertifikasi Halal di Indonesia ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama Indonesia.

Badan ini juga berfungsi sebagai titik fokus untuk mengelola seluruh sistem Halal nasional, termasuk pengakuan badan sertifikasi asing dan penerbitan nomor kode Halal untuk produk impor.

Untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan ini, bisnis Vietnam perlu memastikan implementasi yang terkoordinasi di setiap tahap, mulai dari sertifikasi di Vietnam hingga pendaftaran di Indonesia.

Pertama, perusahaan harus memperoleh sertifikasi Halal dari badan yang diakui oleh BPJPH di bawah mekanisme perjanjian pengakuan timbal balik (MRA), untuk memastikan kepatuhan terhadap program Halal Indonesia.

Kemudian, importir atau perwakilan hukum di Indonesia harus mendaftar di sistem SIHALAL untuk mendapatkan kode sertifikasi Halal asing. Proses ini meliputi pengajuan dokumen, verifikasi, pembayaran, dan persetujuan BPJPH sebelum produk dapat dipasarkan secara legal.

Selain itu, produk yang dipasarkan harus diberi label sesuai dengan peraturan, menggunakan logo Halal Indonesia bersama dengan kode sertifikasi.

Pada kenyataannya, banyak perusahaan Vietnam menghadapi kesulitan dalam implementasi karena mereka memilih badan sertifikasi yang tidak diakui oleh Indonesia, atau karena berkas pendaftaran mereka di sistem SIHALAL tidak lengkap atau tidak sesuai, yang menyebabkan penolakan atau memaksa mereka untuk memulai kembali seluruh proses, sehingga meningkatkan biaya dan memengaruhi jadwal pengiriman.

Sementara itu, pasar Halal di Timur Tengah juga memasuki fase peningkatan standar yang lebih komprehensif. Truong Xuan Trung, kepala Kantor Perdagangan Vietnam di Uni Emirat Arab (UEA), mengatakan bahwa meskipun Halal sebelumnya terutama dipahami sebagai standar keagamaan yang diterapkan pada makanan, konsep tersebut kini telah meluas ke banyak sektor.

Kini semakin dikaitkan dengan standar organik, produk non-rekayasa genetika, dan keamanan pangan absolut. Standar baru semakin erat kaitannya dengan konsep Halal hijau, termasuk kemasan yang dapat terurai secara hayati, produk rendah karbon, makanan nabati, dan perhatian yang lebih besar pada lokalisasi produk.

Pada saat yang sama, persyaratan ketertelusuran menjadi lebih ketat melalui penggunaan teknologi digital seperti kode QR dan blockchain dalam pemantauan rantai pasokan.

Desain kemasan juga diharuskan menggunakan label dwibahasa dalam bahasa Inggris dan Arab, dengan gambar yang sesuai dengan adat istiadat Islam. Dengan berkembangnya               e-commerce, dan lebih dari 80% transaksi barang konsumsi Halal terjadi melalui aplikasi super.

UEA juga meluncurkan sistem faktur elektronik dan mekanisme pelaporan untuk memastikan transparansi penuh di seluruh rantai pasokan.Hal ini menciptakan tolok ukur baru di Timur Tengah yang mengharus- kan bisnis untuk beradaptasi dengan cepat.

Meningkatkan Kapasitas Akses Pasar

Dengan latar belakang standar yang terus diperbarui dan diperluas, Le Viet Anh, Sekretaris Jenderal Asosiasi Lada dan Rempah Vietnam, merekomendasikan agar bisnis yang mengekspor ke Indonesia secara proaktif meninjau kepatuhan mereka terhadap semua persyaratan sebelum 17 Oktober 2026,

Memilih badan sertifikasi Halal yang tepat dan diakui oleh Indonesia, berkoordinasi erat dengan mitra impor selama proses pendaftaran, dan menyiapkan dokumentasi lengkap, prosedur produksi, dan kondisi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Menurut Dewan Bisnis Vietnam di UEA, perusahaan Vietnam belum dapat mengakses pasar Halal Timur Tengah secara efektif.

Beberapa telah mencoba memasuki pasar tanpa sertifikasi Halal yang valid, sementara banyak yang salah menghitung struktur harga dan biaya logistik, sehingga melemahkan daya saing produk mereka.

Kendala utama lainnya adalah kurangnya mitra distribusi lokal yang andal, yang telah mengganggu upaya akses pasar. Terutama, harapan untuk melakukan penjualan cepat juga merupakan pendekatan yang tidak tepat, karena pasar Timur Tengah membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan dan membangun jaringan distribusi yang stabil.

Untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi pasar, Ta Xuan Hien, Wakil Ketua Dewan Bisnis Vietnam di UEA, mengatakan bahwa karena pelanggan dalam rantai pasokan Halal sebagian besar adalah mitra perantara.

Conyohnya seperti importir, distributor, sistem ritel, atau pembeli sektor jasa seperti hotel dan restoran, maka bisnis harus membangun hubungan dengan jaringan distribusi sejak awal daripada hanya berfokus pada produk, untuk optimalkan biaya dan meningkatkan daya saing.

“Langkah pertama adalah menyelesaikan sertifikasi Halal dan memilih produk yang sesuai. Ini harus diikuti dengan pengiriman sampel dan berpartisipasi dalam kegiatan promosi perdagangan untuk menguji pasar.”
tegas Hien.

Dari sana, fokus harus beralih ke identifikasi distributor potensial dan bergerak menuju penandatanganan kontrak untuk pesanan pertama. Jika pasar terbukti stabil, bisnis kemudian dapat memperluas skala mereka dan memperkuat kehadiran mereka di wilayah tersebut, ungkapnya.

Poin Utama

Kementerian Perindustrian sedang mempersiapkan UKM kosmetik untuk sertifikasi halal wajib pada tahun 2026, didorong oleh meningkatnya permintaan konsumen akan produk yang aman, berkualitas tinggi, dan sesuai halal.

Program peningkatan kapasitas berfokus pada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memastikan mereka memenuhi standar, termasuk sertifikasi halal, dan tetap kompetitif di pasar domestik dan global.

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Kementerian Perindustrian meningkatkan kesiapan usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor kosmetik untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal pada tahun 2026. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya permintaan produk kosmetik dan pergeseran preferensi konsumen terhadap keamanan produk dan kepatuhan halal.

Dilansir dari rri.co.id, perubahan gaya hidup dan meningkatnya kesadaran akan perawatan diri mendorong permintaan produk kosmetik domestik. Indonesia juga memiliki potensi pasar yang signifikan, didukung oleh populasi usia kerja yang dominan dan daya beli yang meningkat.

Sejalan dengan perkembangan ini, preferensi konsumen bergeser ke arah keamanan, kualitas, dan kepatuhan halal. Oleh karena itu, industri kosmetik domestik dituntut tidak hanya untuk inovatif dan kompetitif, tetapi juga untuk memenuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam industri kosmetik halal global, didukung oleh permintaan global yang kuat untuk produk halal berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif.

“Konsumen saat ini tidak hanya mempertim- bangkan fungsi dan kualitas produk, tetapi semakin memperhatikan aspek halal dan keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa sektor kosmetik merupakan salah satu industri bernilai tambah tinggi dengan potensi ekspor yang signifikan,” ujarnya kemarin..

Untuk memperkuat daya saing, Kementerian terus mendorong bisnis untuk meningkatkan kualitas produk, dengan upaya peningkatan kapasitas yang difokuskan pada UKM untuk memastikan mereka dapat memenuhi standar, termasuk sertifikasi halal.

Menteri Agus menekankan bahwa pemerintah sedang melaksanakan berbagai program pelatihan, inisiatif fasilitasi, dan bantuan teknis bagi pelaku industri kosmetik. Program-program ini bertujuan untuk mempersiapkan UKM menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif baik di tingkat domestik maupun global.

“Kerja sama antara pemerintah, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lainnya juga terus diperkuat sebagai bagian dari strategi untuk membangun ekosistem industri kosmetik yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Lain-lain, Reni Yanita mengata- kan implementasi sertifikasi halal sedang dilakukan secara bertahap di bawah UU No. 33/2014. Persyaratan tersebut akan mencakup produk kosmetik dan barang konsumsi mulai 17 Oktober 2026.

“Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan kepastian dan perlindu-ngan bagi konsumen, sekaligus memperkuat daya saing produk dalam negeri,” kata Reni.

Untuk mendukung kebijakan ini, Kementerian akan menyelenggarakan webinar bert名为 “Tinjauan Komprehensif Sertifikasi Halal untuk Kosmetik dan Barang Konsumsi” pada 15 April. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Kosmetik 2026, yang dijadwalkan pada bulan September.

Reni menambahkan bahwa Indonesia memiliki basis konsumen halal yang kuat, dengan populasi Muslim melebihi 244 juta jiwa. Menurut laporan Statistik Pasar Halal Global 2025 oleh American Halal Foundation, 72 persen konsumen memperhatikan label halal, dan 60 persen bersedia membayar harga premium.

“Ini menunjukkan bahwa pasar sudah mapan dan terus berkembang. Sertifikasi halal bukan lagi pilihan atau fitur nilai tambah, tetapi akan menjadi persyaratan dasar untuk memasuki, bertahan, dan berkembang di pasar domestik,” kata Reni. (Anisa Putri Haniyah