BANJARMASIN, bisniswisata.co.id: MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi pada Hari Pers Nasional (HPN) 2020 mendapat predikat sebagai Anggota Kehormatan dari PWI Pusat. Penganugerahan dilakukan Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari saat berlangsung Pembukaan Dialog Kebudayaan di Hotel Mercure Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemberian gelar ini bukan tanpa alasan, Atal menyebut sebelum menjadi menteri, Muhadjir Effendi pernah menjadi wartawan, meski pun tidak pernah bergabung dalam organisasi PWI. PWI memberikan anugerah, sebagai anggota kehormatan. Ketua SIWO pusat itu juga memuji profesionalitas Muhadjir selama menjadi wartawan.
PWI Pusat juga menganugerahkan Press Card Number One (PCNO) kepada belasan wartawan senior yang dinilai layak menerimanya. PCNO diberikan kepada wartawan senior berusia 50 tahun ke atas, telah lebih 30 tahun mengabdikan dirinya di dunia jurnalistik. Anugerah PCNO diberikan sejak HPN X 2010 di Palembang, Sumsel. Tokoh no 1 adalah Rosihan Anwar, Jacob Oetama, Herawati Dyah, Dahlan Iskan, Gunawan Muhamad, Fikri Jufri, Karni Ilyas, Alwi Hamu.
Stunting
Kehadiran Menteri Koordinator PMK pada peringatan HPN 2020, tidak sekedar untuk menerima anugerah PCNO. Menko PMK Prof Dr Muhadjir Effendy pada seminar HPN2020 dengan tema 5W + 1H, Pemetaan Masalah dan Solusi Penanganan Stunting Guna Menyiapkan Generasi SDM Unggul Menuju Indonesia Emas.
Menurut Menko PMK, pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari kehamilan selama 9 bulan sampai anak berusia 2 tahun. Kecukupan gizi selama hamil hingga tahun-tahun pertama kehidupan anak, berperan dalam membentuk fungsi otak hingga membantu memperkuat sistem imun.
“1.000 hari pertama adalah masa window of opportunity yang krusial untuk menciptakan generasi handal. Kalau kita tidak mempersiapkan mulai dari awal kehamilan, maka kita tidak mampu menyiapkan manusia yang sempurna, kreatif dan siap berkompetisi dimasa depan,” ungkap Muhadjir Effendy, Sabtu (8/2/2020).
Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting balita di Indonesia menyentuh angka 14 persen pada 2024, sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Bappenas menargetkan penurunan sebesar 20 persen. arget penurunan stunting itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun untuk menurunkan prevalensi angka stunting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata namun juga perlu kerjasama dengan lintas sektoral baik dari pemerintah pusat, daerah, industri, akademisi, hingga masyarakat agar program terlaksana secara konvergen, efektif dan terukur.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Letjen TNI Terawan Agus Putranto memaparkan titik dimulainya komitmen peningkatkan status gizi dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak sekolah. “Karena anak merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu dan bayi,” paparnya.
