Komisi X: Pemerintah Fokus Pada Destinasi Pariwisata Bali

0
32

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Menjaga keberlanjutan industri pariwisata, pemerintah dihimbau agar fokus, membuka satu destinasi pariwisata nasional, yaitu Bali. Dengan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dan standar kelayakan kunjung yang disepakati.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno dalam rapat dengar pendapat umum dengan pelaku wisata secara virtual, Senin (24/8/2020).

 “Ujung tombak pariwisata Indonesia tersentral di Bali. Mungkin saat ini kita beri saran kepada Pemerintah terutama Kementerian Pariwisata agar fokus saja membuka sekaligus menjaga Bali menjadi destinasi prioritas untuk masa pandemi ini,” tutur Rano.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta menghadirkan Indonesia Wellness Master Association (IWMA) dan Indonesia Inbound Tour Operators Association (IINTOA).

Pada kesempatan tersebut IINTOA yang diwakili Nicolaus Lumanauw, Ricky Setiawanto, GIA Bramantyo dan Adelina Hutagalung memamaparkan kondisi industri pariwisata Indonesia. Menurut IINTOA, industri memerlukan kepastian pemerintah untuk membuka salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sangat berharap rencana 11 September membuka gerbang Bali dapat dilakukan. Diakui atau tidak Bali masih menjadi andalan utama pencitraan kepariwisataan Indonesia di pasar dunia.

Bagi anggota IINTOA yang lebih dari 440 perusahaan, mengubah pasar dari importir wisman ke pasar wisatawan domestic, tidak semudah membalik tangan. Karakter dan prilaku pasar berbeda dan memerlukan waktu serta modal untuk memulai usaha baru tersebut.

Perwakilan Indonesia Wellness Master Association (IWMA) dan Indonesia Inbound Tour Operators Association (IINTOA), dalam dengar pendengan dengan Komisi X DPR RI.

IINTOA, saat ini sedang menggalang petisi mengugah Presiden untuk mengkaji ulang pembatasan kunjungan ke Indonesia, kebijakan visa bagi pasar- pasar potensial. Pasalnya, kinerja “importir tanpa container” (yang mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia), memiliki multi flyer efek pada sektor ikutan kepariwisataan.

IINTOA memahami stimulan yang telah digelontorkan pemerintah, namun anggota IINTOA memerlukan “pinjaman” modal untuk menjaga eksistensi perusahaan dan SDM di dalamnya.

“Kami hanya perlu pinjaman dengan bunga ringan, dan angsuran diberikan tenggang waktu pembayaran setahun kemudian baru dimulai. Bukan hibah,” tegas Ricky Setiawanto dengan nada tersendat.

Tak kurang IINTOA memberikan data pendukung yang diperlukan pihak DPR RI dari analisis ekonomi sampai dengan contoh- contoh kebijakan dari negara- negara terdampak pandemic COVID-19.

Beberapa negara terdampak COVID-19 yang sudah menerima wisatawan asing

Memulai Dari Bali

Setelah mendapat paparan kondisi bisnis dan ancaman sosial akibat dampak ikutan runtuhnya perekonomian jika industri kepariwisataan tidak segera dapat dibuka bagi wisatawan asing. Anggota Komisi X mengakui, kesulitan mengambil keputusan di masa pandemi. Tetapi, dengan membuka satu destinasi saja, lebih mudah mengantisipasi pelanggaran atau ketidakdisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan baik oleh pelaku industri mau pun wisatawan.

Untuk merencanakan pembukaan Bali sebagai satu-satunya destinasi sementara yang dibuka bagi wisatawan asing, dipandang perlu menghadirkan Gubernur Bali dan Menteri Dalam Negeri. Pendapat dan pandangan penguasa wilayah menjadi acuan jalan keluar terbaik, terutama kepastian untuk membuka pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia.

“Dalam waktu dekat kita fokus saja untuk Bali, agar bisa dimulai destinasi ini dan mudah-mudahan tanggal 11 September bisa dimulai,” harapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.