INTERNATIONAL KOMUNITAS

Gunakan Fasilitas Bebas Visa atau VoA Khusus Wisata

JAKARTA, bisniswisata.co.id: DARI hasil Keputusan Rapat Kabinet terbatas pada tanggal 03 April 2022, DirJen Imigrasi KemenKumHAM mengeluarkan SE No. IMI-0549.GR.01.01 Tahun 2022 tentang  Kemudahan Keimigrasian dalam rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Surat edaran berlaku efektif 06 April 2022 Pukul 00.00 WIB dan akan dievaluasi lebih lanjut, berisikan antara lain:  agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, melakukan pengawasan secara berjenjang, melakukan koordinasi dan sosialiasi dengan stakeholder dan penjamin keimigrasian terkait surat edaran tersebut.
Bahwa Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kemudahan  keimigrasian dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi COVID-19 dan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala tiap 7 (tujuh) hari kepada Direktur Jenderal Imigrasi

SE menyebutkan Kepala Kantor Imigrasi berkewajiban menyebarluaskan informasi kepada stakeholder dan masyarakat luas serta melakukan koordinasi yang diperlukan, melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian di wilayah kerjanya. Memastikan pemilik atau pengurus tempat penginapan di wilayah kerjanya memberikan keterangan atau data mengenai orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya.  Mengenakan sanksi terhadap pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah/tempat penginapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Mengenakan sanksi terhadap orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata atau pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan. Mengenakan sanksi terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan/atau melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

Pengenaan sanksi terhadap orang asing yang melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan setelah menerima rekomendasi dari instansi yang melaksanakan tugas penanganan/pengendalian COVID-19. Juga melakukan perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian yang berasal dari Visa Kunjungan
Saat Kedatangan Khusus Wisata,  pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan/atau pengawasan keimigrasian. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditentukan oleh Ketua Satuan Tugas COVID-19 sebagai pintu masuk kedatangan warga negara Indonesia dan orang asing, memastikan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian pada Area Imigrasi yang meliputi konter bank, konter imigrasi area kedatangan, dan konter imigrasi area keberangkatan dapat memenuhi ketentuan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Memastikan penanggung jawab alat angkut melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, awak alat angkut, orang asing pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang diberikan fasilitas Bebas Visa Diplomatik atau Bebas Visa Dinas, orang asing pemegang Visa atau Izin Tinggal, dan orang asing pemegang KPP APEC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud pada   SE No. IMI-0549.GR.01.01 Tahun 2022 adalah visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal tetap, atau izin tinggal terbatas. Melakukan penolakan masuk terhadap orang asing dan melakukan pemberian tanda keluar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bebas Visa Kunjungan dan VoA Khusus Wisata
SE tersebut juga menetapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban, Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Nunukan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Untuk memberikan instruksi kepada pejabat administrasi yang membidangi pemeriksaan keimigrasian, melakukan pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata di tempat pemeriksaan imigrasi bandar udara Soekarno Hatta di DKI Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Kualanamu di Sumatera Utara, Juanda di Jawa Timur, Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sam Ratulangi di Sulawesi Utara, dan Yogyakarta di DI Yogyakarta.

Tempat pemeriksaan imigrasi pelabuhan laut Nongsa Terminal Bahari di Kepulauan Riau, Batam Centre di Kepulauan Riau, Sekupang di Kepulauan Riau, Citra Tri Tunas di Kepulauan Riau, Marina Teluk Senimba di Kepulauan Riau, Bandar Bentan Telani Lagoi di Kepulauan Riau,  Bandar Seri Udana Lobam di Kepulauan Riau, dan  Sri Bintan Pura di Kepulauan Riau. Fasilitas sama juga berlaku di tempat pemeriksaan imigrasi Pos Lintas Batas Entikong di Kalimantan Barat, Aruk di Kalimantan Barat, Mota’in di Nusa Tenggara Timur, dan Tunon Taka di Kalimantan Utara.

ASEAN

Dalam SE No. IMI-0549.GR.01.01 Tahun 2022, memberikan kemudahan bagi warga negara dari negara- negara anggota ASEAN, dengan diberlakukannya kembali fasilitas bebas visa kunjungan wisata, berlaku 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Seperti diketahui sebelum pandemi, warga negara dari anggota ASEAN mendapat fasilitas bebas visa kunjungan wisata di wilayah ASEAN.

Tanda masuk dalam pemberian bebas visa kunjungan khusus wisata merujuk pada tanda masuk dan izin tinggal subjek bebas visa kunjungan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan. Saat ini negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek bebas visa kunjungan khusus wisata yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura,Thailand, dan Vietnam – anggota ASEAN –.

Sedang tanda masuk dalam pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata merujuk pada Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa kunjungan saat kedatangan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing dan tidak dapat dialihstatuskan.

Berlaku bagi warga negara dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, Denmark, Filipina, Finlandia, Hungaria, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Norwegia, Perancis, Polandia, Qatar,  Selandia Baru, Singapura, Seychelles, Spanyol,  Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, Tiongkok,  Timor Leste, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Vietnam.

Pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dilakukan dengan memeriksa persyaratan : paspor kebangsaan meliputi — paspor diplomatik, dinas atau paspor biasa/umum, yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan–, tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Bukti pembayaran PNBP visa kunjungan saat kedatangan, dalam hal
pengajuan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata, dan bukti kepemilikan asuransi sesuai dengan ketetapan Ketua Satuan Tugas COVID-19.

Visa dapat digunakan orang asing untuk melakukan kegiatan wisata atau tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan. Diberikan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku dan harus melampirkan surat undangan menghadiri konferensi/sidang/pertemuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/ Instansi Republik Indonesia.

Tidak Ada Perwakilan RI

Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata juga dapat diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik atau dinas dari negara, yang di negaranya tidak ada Perwakilan Republik Indonesia atau kegiatan yang bersifat mendadak/mendesak, dengan memeriksa persyaratan hal paspor diplomatik atau dinas yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Surat permintaan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia, surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, bukti pembayaran PNBP visa kunjungan saat kedatangan, bukti kepemilikan asuransi sesuai dengan ketetapan Ketua Satuan Tugas COVID-19, dan surat undangan menghadiri konferensi/sidang/pertemuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia, dalam hal maksud kedatangan orang asing untuk kegiatan tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan.
Surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud, diajukan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian dengan melampirkan surat permintaan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia yang memuat data orang asing dan alasan pengajuan, paspor diplomatik atau dinas yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Catatan, orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata tidak dapat mengajukan Izin Tinggal Baru melalui permohonan visa. Dan pemegang visa ini dapat keluar dari wilayah Indonesia melalui seluruh  TPI (Tempat Pemeriksaan  Imigrasi)

Bagaimana dengan biaya? Tarif yang berlaku untuk Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata adalah tarif Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 500.000,-*

Dwi Yani

Representatif Bali- Nusra Jln G Talang I, No 31B, Buana Indah Padangsambian, Denpasar, Bali Tlp. +628100426003/WA +628123948305 *Omnia tempus habent.*