Para narasumber, dari kiri ke kanan, Kadispar DIY Singgih Raharjo, Direktur Regional 1, Oni Yulfian, Deputi Hari S Sungkari, Burhanudin, Kordinator Wilatah 4, Kadisporapar Jateng, Sinoeng Nugroho Rahmadi dan Oneng Setyaharini, Sekretaris Deputi 

Direktorat Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Parekraf mengundang bisniswisata. co.id untuk menghadiri Rapat Kordinasi Desa Wisata Super Prioritas Borobudur di Hotel The Phoenix Hotel Yogyakarta – MGallery Collection. Berikut tulisan ke tiga.

YOGYAKARTA, bisniswisata.co.id: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastuktur Kemenparekraf, Dr . Ir. Hari Santoso Sungkari mengingatkan peserta Rakor Desa Wisata di Destinasi  Super prioritas ( DSP) Borobudur untuk perkuat jejaring dan membuat paket wisata terusan.

” Selama ini produk dan jasa yang diselenggarakan oleh desa wisata adalah program Live In, yang merupakan kearifan lokal dan tantangannya adalah kesiapan SDM dan paradigma bisakah desa wisata menghibur wisatawan,”  ujarnya.

Menurut dia, desa wisata tidak hidup sendirian tapi hidup berjejaring sehingga antara 12 desa di DSP Borobudur bisa mengemas satu paket  tour menarik yang saling melengkapi. Jadi seperti paket terusan sehingga dibutuhkan keunikan dari masing-masing desa wisata bukan membuat produk seragam.

“Kolaborasi yang baik antar desa wisata dan mitra-mitra lainnya akan menaikkan dampak positif pada penduduk lokal sesuai harapan Presiden Jokowi untuk menggerakan ekonomi pedesaan, “kata Hari Santoso Sungkari.

Kunjungan wisatawan ke desa wisata adalah untuk mendapatkan pengalaman baru seperti membajak sawah, menanam padi, menjaring ikan dan hidup layaknya penduduk lokal yang ujung-ujungnya adalah mendapat pengalaman yang menghibur dan melestarikan kearifan lokal termasuk dari sisi kuliner.

Sekurangnya ada empat kiat yang dilontarkannya. Pertama, pengelola desa wisata harus mengemas daya tarik, paket wisata, dan kegiatan di desa wisatanya dalam kemasan yang menghibur bagi wisatawan.

“Semua kegiatan yang dilakukan di desa wisata dibungkus menjadi hiburan buat wisatawan, menjadikan wisatawan aktif atau ikut terlibat bukan menjadikan wisatawan pasif,” terangnya.

Hari mencontohkan, kalau desa wisatanya memiliki persawahan bisa membuat kegiatan menanam padi sawah, memeras susu sapi, dan lainnya. Jika desa wisatanya dekat dengan pantai, bisa mengajak wisatawan menjaring ikan atau udang dan lainnya.

“Uniknya Kita bisa menyuruh-nyuruh wisatawan untuk beraktivitas seperti yang warga lokal lakukan. Hebatnya, biasanya kalau kita minta orang melakukan pekerjaan, maka kita yang harus bayar. Nah ini dengan adanya paket wisata maka justru  mereka yang melakukannya yang bayar,” ujar Hari.

Membuat program yang memberikan pengalaman atau experience inilah yang membuat wisatawan punya kenangan. Sebab ujungnya program Kemenparekraf sejak dahulu kala yaitu Sapta Pesona itu adalah punya kenangan, jelasnya lagi.

Sapta Pesona menanamkan pada seluruh stakesholder pariwisata untuk menerapkan unsur Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah-Tamah dan Kenangan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melayani tamu-tamunya dari dalam dan luar negri.

Kenangan, lanjut Hari, datang dari memori yang ada dari kegiatan yang dibuat pengelola desa wisata dan juga  souvenir atau oleh-oleh baik itu berbentuk makanan ataupun kerajinan. “Souvernir itu sebaiknya harus menggambarkan daerah tersebut, mengedepankan kearifan lokalnya. Di sini letak challenge kita,” ungkapnya.

Hari S Sungkari mengingatkan bahwa Pengembangan desa wisata saat ini menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, rakor ini sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat/Kemenparekraf dalam mendukung pembangunan pariwisata di DSP Borobudur.

“Saya berharap rakor ini  dapat kita jadikan sebagai wadah sinkronisasi program pengembangan desa wisata DSP Borobudur untuk merealisasikan sebagian dari rencana aksi yang akan kami susun. Desa wisata menjadi kreatif menciptakan produk dan jasa yang unik dan saling melengkapi.

Pada rakor yang diikuti sekitar 75 peserta dari kalangan desa wisata, Dinas Pariwisata di daerah termasuk media ini, Hari Sungkari menegaskan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia dalam mengembangkan destinasi wisata.

“Buatlah program pengembangan SDM dulu, ajarkan kepada warga bagaimana menerima dan melayani wisatawan yang datang serta mengemas kegiatan yang menghibur tamu. Buat desa wisata yang sudah siap SDM-nya, bisa dilanjutkan dengan memperhatikan amenitas dan lainnya,” tambahnya.

Hari memberi contoh kesuksesan Desa Wisata Nglanggaran, Merapi, dan Desa Wisata Bilebante yang dari nol membangun desa wisatanya sampai 2 tahun lebih hingga akhirnya meraih kesuksesan.

“Kalau kita mencetak sawah, menanam padi dalam 6 bulan sudah panen tapi pariwisata dalam 2 tahun belum kelihatan apa-apa, perlu kerja keras dan kreativitas. Paradigma ini yang harus disosialisaikan,” pesannya.

Pengalaman dari desa-desa wisata yang sukses tersebut, sambung Hari bisa dicontoh buat pengelola wisata yang baru mulai. Kiat terakhir atau keempat dari Hari, desa-desa wisata harus bersinergi dan ber-jejaring satu sama lain, bukan malah saling ego dan bersaing.

“Saya ingin desa-desa wisata di DSP Borobudur tidak hidup sendirian. Harus buat jaringan dan kerjasama dengan desa wisata lain. Mana desa wisata yang kuat dari sisi kuliner tradisionalnya, alamnya, hasil kerajinannya, budayanya dan lainnya harus saling berkolaborasi sehingga nantinya sama mendapatkan tambahan ekonomi dari kunjungan wisatawan,” pungkas Hari.

Dia juga mengingatkan ujung pariwisata termasuk desa wisata itu harus mampu mensejahterakan penduduk lokal dengan mengangkat keunikan, kekhasan, dan kearifan lokalnya.

Kemenparekraf melalui kegiatan rakor dan mapping akan mengidentifkasi sejauhmana peran serta seluruh stakeholder yang terkait dalam perumusan rencana aksi pengembangan desa wisata di DSP Borobudur. 

Rakor yang diisi dengan format talkshow juga mengajak peserta untuk mendapatkan pencerahan dari dua nara sumber dari kalangan akademisi dan konsultan yaitu Yani Andriyani, P2Par ITB dan Wiwiek Mahdayani, Direktur Desma Center.

Wiwiek Mahdayani mengatakan di Indonesua ada sedikitnya 1700 desa wisata dan 50% berada di Jawa dan Bali sehingga jadi benchmarking dan sisanya di pulau- pulau atau daerah lainnya.

” Jika desa wisata yang ada memiliki keunggulan masing-masing, bukan paket yang itu-itu saja  dan seragam maka desa akan menjadi sumber kekuatan ekonomi masyarakat,” kata Wiwiek.

Saat ini, desa-desa wisata yang sudah maju terbukti dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan penghasilan Rp 10 miliar/ tahun. Hal ini juga didukung oleh sebaran kunjungan wisatawan baik domestik mancanegara mencapai 21% yang mengunjungi desa wisata.

” Jadi peluang berkembang lebih jauh sangat besar karena survei menunjukkan, mereka yang berwisata ke desa itu 45% menyatakan mencari pengalaman di desa,” kata Wiwiek.

Menurut dia lebih dari 135 desa wisata layak jual dan jadi langkah pengeloka desa seperti potensi Pokdarwis untuk  naik level lewat kuliner, permainan tradisional, potensi alam dan sumber daya lainnya besar maupun suvenir khas karena UMKM akan diserap sektor pariwisata. 

“Tantangan yang dihadapi  adalah pertama SDM atraksi wisata supaya punya totalitas untuk menghibur, 2 stakeholder kunci atau  komitmen dari para pengelolanya dan ke tiga  adalah kelembagaan karena harus ada kejelasan lembaganya apa ? apakah kelompok sadar  wisata ( pokdarwis), “

Tantangan lainnya adalah kreativitas membuat produk & jasa yang berkualitas. Selana ini konsumennya anak sekolah dari SD hingga Perguruan Tinggi dan jarang menjaring wisatawan mandiri atau individual traveler baik dari dimestik maupun mancanegara.

“Pengelola desa wisata juga perlu memahami akses pasar, membuat kemitraan dengan stakeholder lainnya dan bagaimana bisa menjadi “gula”. Saat ini yang menjadi gulanya adalah Candi Borobudur, bagaimana desa wisatanya bisa menjadi gula yang banyak dikunjungi wisatawan,”

Hal ini terkait dengan komitmen bagaimana pemerintah desanya bisa membantu pengelokaan desa wisara yang profesional, pembinaan SDM dan mampu menjadi institusi yang aktif sebagai penghubung dengan Pentahekix.

Sementara itu Yani Andriani dari Pusat Perencanaan & Pengembangan Pariwisata ( P2P) Institut Tekhnologi Bandung ( ITB) mengatakan pihaknya mendapat tugas melakukan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di 12 DSP Borobudur.

” Pariwisata bukan tanggungjawab Kemenparekraf saja. Dalam Renstra Kemendes PDTT 2020-2024), pengembangan desa wisata sebagai prioritas pengembangan RPJMN 2020-2024 (Perpres 18/2020) 10 Destinasi Prioritas juga ada target-target yang akan dicapai,” kata 

Destinasi Pariwisata Prioritas ( DPP) adalah Danau Toba,  Borobudur , Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Kepulauan Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru ( BTS) dan Morotai.

Sasaran Pembangunan kawasan pedesaan pada 2024 diharapkan kontibusinya sektor pariwisata terhadap PDB mencapai total mencapai  5,5%, nilai devisa pariwisata US$ 30 miliar,  penyerapan tenaga kerja 15 juta orang, kunjungan wisman 22,3 juta orang, pergerakan wisatawan Nusantara ( wisnus)  35-400 juta orang.

“Sasaran target lainnya pada 2024 ada desa mandiri 10.559 desa berkembang  59.879, desa tertinggal  3.232, Bundes berkembang 1.800,” kata Yani Andriani.

Strategi perceparan pembangunan desa secara terpadu untuk mendiring transfirmasi sosial , budaya dan ekonomi  dengan meningkatkan daya saing destinasi dan industri. Desa wisata itu dasarnya adalah Community Base Tourism ( CBT), artinya aktivitasnya dan manfaatnya dari warga dan untuk warga desa itu, tanbahnya.

Desa wisata bisa naik status termasuk dukungan dari Bumdes masing-masing dengan rantai nilai dan eko sistem yang  punya identitas yang kuat dari tiap desa. 

“Kalau mau jadi acuan harus bisa memenuhi standar internasional dan di tingkat Asean sudah ada standarisasinya mulai dari homestay di desa-desa wisata. Jadi terapkan acuannya. Adanya pandemi global maka perubahan perilaku wisatawan juga harus bisa difasilitasi kearah standar internasional,” tegas Yani.

Dalam acuan rujukan itu sasaran pada 2024 bisa angkat kelokalan tapi daya saingnya dunia sehingga  dalam roadmap yang disusun mengacu CBT Asean 2016. ” Apa saja yang harus dipenuhi dan mana yang belum bisa dipenuhi dengan protokol kesehatan sesuai standar  WHO atas pandemi COVID-19,” kata Yani menyelesaikan uraiannya.