NEWS

Malaysia Tetap Tertutup Bagi Wisman Hingga 31 Desember 2020

Para pedagang menggunakan masker berjualan di kaki lima Kula Lumpur. Malaysia masih tertutup bagi wisman.( Reuter/ KunbHye Teng) 

KUALA LUMPUR, bisniswisata.co.id: Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa Malaysia tetap memberlakukan pembatasan pergerakan negara hingga 31 Desember 2020, menyusul akibat pandemi virus Corona belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Kluster baru COVID-19 yang mengkhawatirkan baru-baru ini ditemukan di beberapa negara bagian dan jumlah kasus juga membuatnya memperpanjang perintah kontrol gerakan pemulihan atau movement control order (MCO), 

 “Meski kami telah menangani krisis dengan baik maka untuk kepentingan semua orang, pemerintah telah memutuskan bahwa pemulihan MCO akan diperpanjang hingga 31 Desember 2020,” katanya.

Perpanjangan ini akan memungkinkan pemerintah menangani wabah dengan cepat di bawah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Act 1988, katanya, sementara Malaysia akan terus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

 Di bawah pemulihan MCO yang dimulai pada 10 Juni, sebagian besar bisnis telah diizinkan untuk dibuka kembali selama mereka mengikuti protokol seperti mencatat suhu pengunjung ke tempat mereka dan menerapkan jarak sosial.

Tapi klub malam dan pub tetap ditutup di bawah pemulihan MCO dan pihak berwenang mengatakan pasalnya sulit untuk memastikan protokol kesehatan seperti jarak sosial di gerai tersebut. Pembatasan pergerakan awalnya dijadwalkan berakhir pada hari ini, Senin 31 Agustus 2020.

Perbatasan Malaysia juga umumnya akan tetap ditutup, dengan mereka yang terbang ke Malaysia diwajibkan menjalani karantina wajib selama 14 hari untuk mencegah penyebaran kasus impor.

 “Wisatawan masih tidak diizinkan masuk ke negara ini untuk menghindari kasus impor,” kata Muhyiddin seperti dilansir dari situs The Straits Times.

Malaysia pertama kali memberlakukan pembatasan pergerakan pada 18 Maret dan memaksa sekolah dan bisnis yang tidak penting untuk ditutup.  Orang-orang diharuskan tinggal di rumah mereka kecuali untuk membeli makanan dan barang-barang penting, atau untuk mencari perawatan medis.

Aturan tinggal di rumah yang ketat membuahkan hasil ketika kasus harian mulai berkurang, yang menyebabkan pemerintah memulai pemulihan MCO mulai 10 Juni, secara bertahap membuka kembali banyak bisnis dan kegiatan massa seperti ibadah publik dan olahraga kontak.

Malaysia pada 1 Agustus lalu mewajibkan semua orang mengenakan masker di tempat umum yang ramai dan di transportasi umum, setelah pihak berwenang mengamati kepatuhan yang rendah terhadap jarak sosial ketika memasuki fase pemulihan pembatasan.

 “Karena masker menjadi barang kebutuhan sehari-hari, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen sedang berdiskusi dengan produsen untuk menurunkan harga.  Jika berhasil, harganya akan lebih terjangkau dan bisa meringankan beban kita, ”kata PM Muhyiddin.

Malaysia pada hari Jumat 28 Agustus 2020 melaporkan 10 kasus Covid-19 baru, sehingga total infeksi menjadi 9.306.  Jumlah total kematian yang disebabkan oleh virus itu tetap di 125.

Kementerian Kesehatan telah mengusulkan untuk menaikkan denda sebesar 10 kali lipat menjadi RM10.000 (S $ 3.260), bagi mereka yang melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1988 (Undang-undang 342).

 “Saya mendukung rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk menaikkan denda bagi mereka yang melakukan pelanggaran (berdasarkan UU), setidaknya dua atau tiga kali lipat dari jumlah sekarang.  Tapi ini perlu dikaji dulu sebelum UU diubah, ”kata Muhyiddin.

Usulan oleh kementerian itu datang hanya beberapa hari setelah Menteri Kabinet Mohd Khairuddin Aman Razali melanggar perintah karantina wajib setelah kembali dari Turki pada 7 Juli lalu.

Alih-alih dikarantina selama 14 hari seperti orang lain yang kembali dari luar negeri, dia terlihat di postingan media sosialnya tentang menghadiri acara dengan orang lain termasuk bertemu menteri lain.

Hal ini menimbulkan kemarahan publik karena warga Malaysia lainnya telah didenda dan bahkan dipenjara, karena melanggar karantina.

 

Hilda Ansariah Sabri

Hilda Ansariah Sabri, Pendiri, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan pemegang sertifikasi Wartawan Utama Dewan Pers. Saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Pariwisata PWI Pusat ( 2018-2023)