DENPASAR, bisniswisata.co.id: Tercatat ada 400 hostel lebih tidak memiliki izin. Hostel ini beroperasi di wilayah kabupaten Badung Bali, dan Kuta Selatan daerah tujuan wisata yang kerap didatangi wisatawan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Badung, Bali segera melakukan penertiban karena hostel tak kantongi izin ini mengurangi potensi pajak.
Hostel adalah penginapan dengan konsep asrama, harganya lebih murah ketimbang hotel juga mendapatkan akomodasi yang nyaman. Hostel murah dan nyaman kini sudah banyak bertebaran di mana-mana, terutama dekat dengan obyek wisata karena memang keberadaan hostel ini menjaring wisatawan yang memiliki budget anggaran wisata yang terbatas.
Kepala Dinas Pariwisata Badung I Made Badra mengatakan saat ini pihaknya makin serius menanggapi keberadaan hostel yang tidak berizin tersebut. Walaupun jumlah potensi pajak yang hilang tidak terdata pasti, tapi dia meyakini jumlahnya sangat tinggi.
“Kami sudah data itu semua yang kecil-kecil, banyak yang ekspatriat yang menginap dan harganya juga sangat murah. Itu karena mereka tidak bayar pajak jadi potensi hilang,” papar Badra sepertri dilansir laman Bisnis, Jumat (6/4/2018).
Badra mengakui pemanfaatan sistem daring sebagai cara kerja pemasaran hostel menjadikan pihaknya sulit memantau keberadaan akomodasi tidak berizin ini. Jika keberadaan hostel tidak berizin terus dibiarkan dikhawatirkan nantinya tidak hanya mempengaruhi penerimaan pajak saja, tapi juga berdampak terhadap pelayanan ke wisatawan dan keamanan.
“Kami khawatir ada kasus seperti kemarin, ada tamu menginap di villa dan mengalami pencurian tapi pemilik villa tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.
Menurut Badra, selama ini hostel-hostel tersebut telah diberi cukup banyak kelonggaran mengenai urusan perizinan usaha. Hostel yang tidak berizin tersebut sebelumnya sudah diberi waktu selama satu tahun untuk menuntaskan administrasi.
Namun, masih banyak yang belum juga menuntaskan kewajibannya. Sehingga, saat ini Dinas Perizinan Badung bersama Satpol PP akan segera menertibkan hostel-hostel liar tersebut. “Kami di Dinas Pariwisata berharap bagaimana ini tertib agar terarah, penerimaan tamu jelas, dan pajaknya pendapatan jelas,” tambahnya. (BIS)
