BANGKOK, bisniswisata.co.id : Wilayah perbatasan Thailand di enam provinsi saat ini mengalami penutupan menyusul tingginya perselisihan dengan Kamboja, yang secara signifikan memengaruhi pergerakan ke tempat-tempat wisata populer seperti Angkor.
Penyeberangan Aranyaprathet-Poipet, yang biasanya menjadi titik perjalanan utama bagi wisatawan dalam perjalanan ke kuil-kuil terkenal di Kamboja, kini ditutup, membuat banyak orang tertahan, meskipun pelajar dan kasus medis dikecualikan.
Keputusan ini diambil setelah peristiwa kekerasan dan masalah politik yang telah meningkatkan ketegangan regional, yang mungkin menyebabkan masalah ekonomi, kerugian bagi industri pariwisata, dan pembicaraan tentang pengambilalihan militer.
Akar Konflik
Dilansir dari tourism-review.com, akar masalah perbatasan Thailand-Kamboja, terutama tentang penandaan perbatasan sepanjang 800 kilometer antara Thailand dan Kamboja yang sudah ada sejak zaman kolonial.
Hal-hal memanas pada akhir Mei 2025 setelah pertikaian antara tentara dari kedua belah pihak mengakibatkan kematian seorang tentara Kamboja.
Kamboja bereaksi dengan menghentikan impor makanan, bahan bakar, dan gas Thailand, yang semakin merusak hubungan.
Situasi memburuk dengan rekaman obrolan yang bocor antara Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen.
Dalam rekaman itu, Shinawatra, 38, menyebut Hun Sen, 72, “pamannya” dan seorang perwira militer Thailand sebagai “musuhnya,” tampaknya setuju untuk mengikuti saran Hun Sen untuk mempertahankan posisinya.
Percakapan yang bocor ini menimbulkan masalah politik besar di Thailand. Meskipun Shinawatra telah meminta maaf, partai Bhumjaithai, kelompok besar dalam pemerintahan, menarik dukungannya, yang membuat pemerintahan menjadi tidak stabil.
Sejak saat itu, protes telah terjadi di seluruh negeri, dengan orang-orang menginginkan pemilihan umum baru dan perdana menteri mengundurkan diri.
Industri Pariwisata dalam Krisis
Penutupan perbatasan telah sangat merugikan sektor pariwisata Thailand, yang merupakan bagian utama dari perekonomian.
Penyeberangan Aranyaprathet-Poipet sangat penting bagi wisatawan yang bepergian melalui darat ke Angkor Wat di Kamboja, sebuah situs UNESCO dan objek wisata populer di Asia Tenggara.
Dengan terbatasnya perjalanan darat, wisatawan kini menghadapi rute yang mahal atau harus terbang, yang dapat membuat wisatawan beranggaran rendah enggan untuk bepergian.
Ratchaporn Poolsawadee, dari Dewan Pariwisata Thailand, menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa ketidakstabilan politik ini dapat menyebabkan pengalihan kekuasaan oleh militer, mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 2014 di bawah Jenderal Prayut Chan-o-cha, yang memerintah hingga tahun 2023.
Poolsawadee menyarankan bahwa “Perselisihan politik harus ditangani secara demokratis, bukan melalui kudeta lain,” yang menyoroti kerentanan pariwisata terhadap masalah-masalah seperti itu.
Implikasi yang lebih luas
Penutupan perbatasan dan kerusuhan politik ini dapat merusak citra Thailand sebagai destinasi yang dapat diandalkan dan mudah diakses.
Industri pariwisata, yang masih dalam tahap pemulihan dari masalah perjalanan di seluruh dunia, kini menghadapi ketidakpastian yang lebih besar karena munculnya protes dan kemungkinan aksi militer.
Pembatasan impor Kamboja juga merugikan perdagangan lintas batas, sehingga menambah tekanan ekonomi di wilayah tersebut.
Bagi wisatawan, dampaknya jelas: rute darat ke situs budaya Kamboja tidak tersedia, sehingga memerlukan perubahan rencana perjalanan.
Bagi Thailand, situasinya lebih serius, karena pemerintah harus menyeimbangkan penyelesaian konflik perbatasan, menstabilkan politik lokal, dan mempertahankan posisinya sebagai tujuan wisata global terkemuka.
Masa depan masih belum jelas, dengan kedua negara dan pengunjungnya terpengaruh oleh krisis yang berkembang ini.
