BANDUNG, bisniswisata.co.id: Pemerintah menargetkan perolehan devisa negara dari sektor pariwisata sebesar US$17,6 miliar pada 2019 dan US$28,5 miliar pada 2024. Target jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan sebesar 25–30 juta pada 2024 dengan prioritas destinasi Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, dan Bromo.

“Pariwisata penyumbang devisa dan lapangan kerja, karena itu kita duduk sama-sama, memutuskan apa yang harus kita lakukan ke depannya agar pariwisata bisa lebih berkembang bagus,” papar Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dalam keterangan resminya dari Bandung, Kamis (30/8/2018).

Dilanjutkan, untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan pada neraca perdagangan, maka dibuat delapan keputusan di bidang pariwisata. Solusi di sektor pariwisata ini paling cepat dan efektif dibandingkan sektor lainnya.

Selain target kinerja, lanjut dia, ada tujuh butir keputusan lain yang disepakati yaitu mengenai penguatan data, akses pembiayaan, layanan sistem pembayaran, sinergi promosi, penguatan konektivitas, atraksi terintegrasi, dan kualitas amenitas. Terkait akses pembiayaan, telah disepakati bahwa tahun ini Kemenko bidang Perekonomian akan menetapkan ketentuan umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pariwisata.

Luhut menyebutkan untuk penguatan konektivitas, disepakati bahwa status Bandara Banyuwangi akan ditetapkan sebagai bandara internasional oleh Kementerian Perhubungan RI. Selain itu, operasional bandara baru Yogyakarta ditargetkan mulai 2019, dan Kemenhub akan membangun jalur kereta api yang terkoneksi dengan bandara tersebut.

“Semua tergabung, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan dari rapat teknis. Hari ini hanya ujungnya, sebelumnya sudah beberapa hari tim ini kerja melakukan proses pengambilan keputusan,” jelas Menko Luhut.

Mendorong sektor pariwisata sendiri merupakan satu cara untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan, selain kebijakan lain yang ditempuh pemerintah yaitu penggunaan campuran biodiesel 20% (B20), peningkatan ekspor di sektor pertambangan, dan optimalisasi industri dalam negeri.

Sebagai salah satu provinsi andalan pariwisata, pemulihan NTB turut menjadi prioritas bahkan pemerintah mengalokasikan hampir Rp2 triliun untuk tangani gempa NTB. “Pembangunan rumah yang rusak juga infrastruktur lain sudah mulai dilakukan tanggal 1 September ini saya kira mulai efektif, karena sesuai arahan Presiden. setiap keluarga atau rumah yang rusak akan terima Rp50 juta,” lontarnya.

Dijelaskan, keseriusan pemerintah untuk bekerja secara teliti dan hati-hati demi menghindari adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi. “Kita siapkan semua alat tukangnya, kemudian bahan – bahan bangunan juga disiapkan di situ, sehingga harganya bisa dikontrol dan tidak di-mark up orang-orang lain. Kemudian disiapkan pendampingan,” ungkap Luhut

Menjawab mengenai tidak ditetapkannya status bencana nasional untuk NTB, Menko Luhut menerangkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menghindari diterbitkannya travel warning dari negara lain. Sebab, masyarakat NTB dapat kehilangan pendapatannya dari pariwisata jika wisatawan menjadi enggan datang karena tidak terlindungi oleh asuransi. Padahal, sampai hari ini wisatawan mulai mau untuk datang kembali ke NTB.

“Jadi pengalaman kita di Bali, kalau negara asal turis mengeluarkan travel warning maka insurance-nya tidak mau meng-cover kunjungannya, akibatnya yang menderita rakyat kita di sana,” pungkasnya. (redaksibisniswisata@gmail.com)