JAKARTA,bisniswisata.co.id: Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari mengumumkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021.
Agenda pertama adalah konvensi media massa, yang akan membahas mengenai visi pers di masa sulit akibat pandemi COVID-19 serta bagaimana tantangan dan solusinya.
“Kita akan membahas masalah media di konvensi nanti,” kata Atal saat menjadi pembicara tentang Hari Pers Nasional yang disiarkan di TVRI, Jakarta, Rabu (20/1) malam.
Penanggung jawab HPN 2021 itu mengatakan dalam konvensi a.l membahas industri media yang mulai “ambruk” satu per satu akibat diterpa pandemi COVID-19, seperti sejumlah industri-industri lainnya.
Agenda kedua yakni penyerahan penghargaan Anugerah Kebudayaan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang berperan aktif melestarikan budaya di daerah masing-masing.
Atal mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menganggap budaya sebagai DNA bangsa Indonesia. Karena itu, menurut dia, Panitia HPN ingin melihat bagaimana praktik-praktik budaya yang membangun bangsa Indonesia itu.
Seperti dikutip Antara, agenda lain, HPN 2021 juga akan menyerahkan penghargaan berupa trofi, sertifikat, dan uang tunai sebesar Rp20 juta kepada para pemenang Anugerah Adinegoro 2020.
“Penghargaan jurnalistik tertinggi bagi insan pers di Indonesia itu seperti tahun tahun sebelumnya akan diserahkan dengan disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Hal utama adalah Pers harus tetap bertahan sebagai pilar keempat di negara demokrasi, meski mendapat tantangan berat dari pandemi COVID-19.”(Pers) ini pilar keempat demokrasi, dia tidak boleh mati. Apa pun pilihannya, pers akan tetap hidup,” ujar Atal
Perhelatan HPN 2021 akan diselenggarakan 9 Febuari 2021 di Ancol, Jakarta dengan tuan rumah Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan menyatakan bahwa Kota Jakarta merasa terhormat ditunjuk menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, walau sebagai pengganti Kendari menyusul pandemi yang masih terjadi.
“Jakarta merasa terhormat, bahwa HPN 2021 diselenggarakan di Jakarta. Kita semua menyadari persis, bahwa suasana tahun 2021 ini sangat berbeda dengan suasana-suasana sebelumnya, karena kita sedang menghadapi pandemi,” kata Anies
Pihaknya di Jakarta, sebisa mungkin memfasilitasi semua yang direncanakan, berkolaborasi menjadi fasilitator dan berharap semua yang direncanakan bisa difasilitasi dengan baik, tambahAnies.
Atal S. Depari menyampaikan akibat pandemi, selain perayaan dipindahkan ke Jakarta, dalam HPN 2021 ini, tidak mengundang perwakilan daerah, karena semua perwakilan daerah merayakan HPN 2021 di daerahnya masing-masing.
“Jadi nanti ketika Presiden pukul gong, serentak semua daerah, baik dari Aceh hingga Papua, semuanya akan tersambung dengan Jakarta. Sebenarnya tidak ada perbedaan dari HPN sebelumnya, mungkin hanya pelaksanaannya yang dihelat secara virtual,” tutur dia.
Dalam program Indonesia Bicara di TVRI itu Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengatakan bahwa pers tentu harus terus melakukan inovasi untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. terutama COVID-19 ini.
Oleh karena itu, ia meminta esensi dari peringatan Hari Pers Nasional tersebut yakni inovasi menjadi kata kunci yang harus selalu digelorakan oleh para insan pers di Tanah Air.
“Kendaraan boleh berubah, tapi muatannya tetap (sama). Esensi dari peringatan Hari Pers itulah yang harus tetap digelorakan, khususnya di HPN 2021,” kata Nuh.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Muktiyo mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik adanya Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari.
Ia mengatakan pers di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, bahkan salah satu pilar yang ikut berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Saat ini pers nasional juga diharapkan memiliki semangat yang sama untuk berjuang bersama para pemangku kebijakan lainnya untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya.
“Pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru untuk dunia pers sehingga perlu bertransformasi dalam memotret serta menjembatani komunikasi antara pemerintah, para stakeholder, dan masyarakat.
Namun, pemerintah berharap transformasi itu tidak mengurangi kekhidmatan dan mengurangi esensi pers sebagai pilar keempat di dalam demokrasi.
“Dan (pers) bersama-sama dengan pemerintah, khususnya untuk menangani COVID-19 ini,” kata Widodo Muktiyo.
