JAKARTA, bisniswisata.co.id: Ibarat manusia, kondisi perekonomian Bali kini sudah masuk Intensive Care Unit ( ICU) di rumah sakit akibat pukulan telak pandemi global COVID-19 di provinsi yang dijuluki pulau Dewata itu.

Mengikuti Press Briefing Weekly (PBW) bersama Menparekraf/Ketua Baparekraf Sandiaga Salabuddin Uno Senin sore membuat saya ‘ baper’ karena disebut 2 juta pekerja pariwisata di Bali terancam kehilangan pekerjaan.

Soalnya sejak April 2020 sebagian besar para pekerja itu bukan terancam deh, tepatnya sudah jadi orang tanpa gaji. Status saja sebagai  pekerja hotel, restoran, atraksi wisata, tapi sebagian besar sudah dirumahkan dan dililit utang.

Sejak pandemi global merebak hingga meroket dan kini di belahan dunia lainnya sudah optimistis musim panas Juni-Juli 2021 sudah bisa berwisata lagi, warga Bali justru sebaliknya semakin merasakan keterpurukan dan panik.

” Sudah tidak bisa mikir lagi bu ketika tiba-tiba tidak ada libur Lebaran dan tidak ada mudik, ” kata Agung Sutarme, driver langganan di Bali soalnya tak ada lagi dana yang dimiliki untuk makan sehari-hari.

Istrinya yang mencoba memasok kue ke warung-warung juga harus berhenti produksi karena warung disekitar rumahnya juga tutup kehabisan modal dan juga jarang pembeli.

Di saat kritis jelang larangan mudik, untunglah bos perusahaan mobil rental tempatnya bekerja mengajak Agung Sutarme ke Yogyakarta selama seminggu sehingga pulangnya dia masih bisa membawa pulang uang untuk anak-istri.

” Jangankan untuk bertahan sampai akhir tahun, sampai akhir Mei ini saja saya tidak tahu lagi mau usaha apa lagi,” ungkapnya per telpon.

Menurut dia, kondisi perekonomian Bali justru lebih buruk sejak kedatangan saya terakhir saat Rakornas Pariwisata Kemenparekraf pada medio akhir November 2020 di Nusa Dua, Bali, masih bersama Menparekraf Whisnutama.

Pertumbuhan minus

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali Trisno Nugroho mengatakan berdasarkan riset, hanya Bali provinsi yang selama tahun 2020 mulai kuartal satu hingga kuartal empat semuanya negatif, sementara provinsi lain mulai pulih.

“Riset kami mengatakan bahwa kontribusi PDRB Bali adalah 52-56 persen tergantung dari pariwisata. Seperti halnya kereta api, lokomotif Bali itu memang pariwisata, jelasnya

Tahun lalu, dari 34 provinsi di Indonesia, Bali yang paling tertekan dengan pertumbuhan ekonomi minus 9.31 persen year on year (yoy).Di saat sejumlah provinsi telah menunjukkan tren pertumbuhan ke arah positif, Bali masih terpuruk.

“Bali adalah satu-satunyanya provinsi yang mengalami pertumbuhan negatif mulai kuartal I sampai kuartal IV 2020 bahkan hingga kuartal 1 2021,” ujar Trisno Nugroho.

Bank Indonesia memperkirakan kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali masih berpotensi berlanjut sampai akhir tahun ini seandainya sektor pariwisata belum bergerak karena ketergantungan di sektor pariwisata yang memiliki kontribusi lebih dari 50 persen dari total produk domestik regional bruto atau PDRB.

Tak heran Bali destinasi wisata yang paling parah, sekarat, dying dan tidak mungkin bisa survive bila tidak ada solusi.  Setidaknya itulah gambaran dari Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam konfrensi pers virtual program Work From Bali (WFB) pada Sabtu (22-05-2021) lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R.M.Manuhutu mengatakan  pemerintah melihat di Bali  banyak hotel yang beroperasi dengan kapasitas minimum hunian, di bawah 10 persen.

“Ini berarti untuk bayar gaji tidak cukup, bayar listrik tidak cukup, untuk maintenance pun tidak cukup. Sementara agar hotel bisa membayar maintenance paling tidak occupancy rate-nya harus 30-40 persen,” sambung Deputi Odo pada konfrensi pers itu.

Salah satu solusi yang diambil adalah pencanangan program Work from Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman.

Tidak hanya itu, Bali juga rencananya akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun kedepan. 

“Skema 25 persen  pegawai negri (ASN) yang WFB untuk menjadi acuan  berkegiatan di Bali dan jadi langkah yang tepat sasaran, tepat manfaat, karena saudara-saudara kita di Bali sudah sangat membutuhkan,” ujar Sandiaga Uno saat PBW.

Program menggerakkan wisata nusantara ( wisnus) juga segera dilakukan pemerintah karena di Bali perlu ada pergerakan 75% wisnus dan kelak mendorong lebih banyak lagi pengeluaran dari turis asing, yang dapat berdampak positif bagi perekonomian lokal yang telah lama dilanda pandemi, tambah Sandi 

“Sejak Febuari lalu kami sudah bahas rencana pengembangan visa khusus untuk kunjungan jangka panjang bisa sampai lima tahun,” kata Sandiaga Uno. Biasanya masa berlaku visa hanya setahun.

Untuk itu konsepnya adalah visa tinggal jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah kedua dengan masa berlaku lima tahun. 

” Mereka harus menyetor Rp2 miliar (US$142.958) untuk mendapatkan visa.  Untuk keluarga mereka harus menyetor Rp2,5 miliar (US$ 178.698),” jelasnya yang hari itu Sandi menjadi Menparekraf genap 5 bulan satu hari.

Di dunia ini, ujarnya ada sekitar satu miliar warga dunia yang berusia 60 tahun ke atas dengan pendapatan lebih dari US$15 triliun dan memiliki kemampuan untuk tinggal lebih lama, berbelanja dan berwisata lebih lama. 

“Ini perlu menjadi fokus peningkatan kualitas wisatawan kita khususnya dari lama kunjungan dan spending atau belanja wisatawan tersebut selama di Indonesia ketika perbatasan sudah dibuka,” tambah Sandiaga Uno.

Work from Bali bukan suatu yang baru karena bagi turis Australia, Jerman, Inggris, Perancis sudah biasa bekerja sambil traveling di destinasi wisata Bali yang disebut nomadic tourism atau nomad digital. RI malah masuk top ten tujuan favorit nomad digital.

“Pemerintah harus bisa merasakan sebagai nomad digital sebelum mengeluarkan kebijakan terkait keberadaan mereka. Work from Bali bagi pegawai negri ( ASN) akan mempersiapkan kita untuk membuat regulasi, infrastruktur yang dibutuhkan nomad digital,”

Pemerintah ingin ada kepastian hukum yang jelas soal digital nomad karena selain Bali, ada sejumlah destinasi potensial lain yang dapat dikembangkan sebagai destinasi digital nomad di Indonesia.

Selain itu ke depan kita juga akan menjaring YouTuber, Selebgram sehingga menjadikan Indonesia ‘rumah’ keduanya, tegas Menparekraf  Sandiaga Uno.