Roda ekonomi dimana sektor pariwisata paling awal terdampak wabah pandemi global Covid-19.( foto:Kemenparekraf)
JAKARTA, bisniswisara.co.id: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan setiap hari berkoordinasi secara rutin dengan asosiasi pariwisata, Kementrian dan Lembaga lainnya menanggulangi dampak wabah virus corona di sektor pariwisata.
” Tiap hari kami berkordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), industri lainnya, Kementrian dan Lembaga serta dengan para wakil rakyat di DPR-RI ” ujarnya, kemarin.
Berbicara pada diskusi virtual bersama 33 wartawan Forparekraf, Ketua PHRI, Haryadi Sukamdani dan Ketua Asita, Nunung Rusmiati, Whisnutama menjelaskan bahwa Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Senin lalu membahas pengajuan realokasi anggaran Kemenparekraf.
“Awalnya relokasi anggaran Kemenparekraf Rp 500 miliar lalu keluar Kepres seluruh kementerian dan lembaga terkena penghematan sehingga secara total terkumpul dana Kemenparekraf mencapai Rp1,07 triliun untuk mendukung penanganan covid,” kata Menparekraf diamini oleh Giri Adyani, Sesmenparekraf.
instansi yang dipimpinnya telah membentuk tim krisis kepariwisataan yang bertugas menanggulangi dampak wabah virus Corona dan satgas inilah yang mengumpulkan data dari yang terdampak, tambahnya.
Wishnutama mengakui agak kesulitan dalam meng-collect data.Oleh karena itu, dia meminta agar tim dapat kroscek kembali, sehingga tidak ada tumpang tindih data untuk diteruskan ke Kementerian atau Lembaga terkait penanggulangan dampak.
Haryadi menjelaskan kendala di lapangan misalnya, saat ini, data dari PHRI menunjukkan, sebanyak 1.266 hotel di 31 provinsi tutup. Namun, diakui dalam laporan PHRI, pihaknya masih alami kendala dalam pengumpulannya karena hotel memodifikasi format standar, sehingga mempersulit penggabungan data. Selain itu, banyak kolom tidak diisi lengkap.
“Adapun akibat dari data tidak sesuai format standard, dalam laporan PHRI disebutkan, sebanyak 24 hotel tidak bisa diproses dalam survei 25-29 Maret 2020 lalu. Kalangan restoran juga belum lengkap melaporkan sehingga bisa berdampak pada individu yang tidak masuk ke skema bantuan,” kata Haryadi.
Menurut Menparekraf, dia juga aktif hadir bersama rapat kerja dengan Menteri terkait atau lembaga lainnya bersama organisasi profesi yang ada untuk menyampaikan kondisi saat ini.
“Pada rapat-rapat kordinasi antar Kementrian dan Lembaga usulan dari PHRI dan ASITA dalam hal kewajiban seperti pajak, ketenagakerjaan, utilitas, dan perbankan dalam tahap on-progress, dan didiskusikan dengan menteri atau lembaga terkait,”
Hariyadi Sukamdani berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan seperti pemberian bantuan langsung tunai atau program Kartu Pra Kerja bagi pegawai hotel yang terdampak.
“Namun bantuan tersebut sebaiknya, secara keseluruhan diberikan tunai kepada pekerja, yaitu Rp 600.000 tunai dan Rp 1 juta yang tadinya untuk pelatihan,”
Sejauh ini, PHRI telah berkomunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait program Kartu Pra Kerja ini. Namun, menurut Ida, desain program Kartu Pra Kerja memang dibentuk dengan mekanisme pelatihan.
“Ini kita perlu diskusi lagi, saya minta selanjutnya akan berdiskusi lagi dengan teman-teman Kemenaker karena bantuan tersebut saat ini dibutuhkan oleh para pegawai hotel. Sementara itu, jika bantuan dalam bentuk pelatihan, uang akan lari dan masuk ke Balai Latihan Kerja dan para trainer,”
Hal lain yang masih harus dibahas adalah saat ini pemerintah masih mewajibkan pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR) , sementara 1226 hotel di 31 Provinsi sudah tutup karena kehilangan tamu dan merumahkan karyawan. Meski demikian hingga saat ini tidak akan ada PHK karena akan mempersulit perusahaan dalam membayar uang pesangon.
Ketua ASITA, Rusmiati pada kesempatan itu juga menjelaskan kondisi biro perjalanan wisata yang sekarat dan pemerintah diharapkan memberikan kredit lunak guna menjaga cash flow agar bisa bertahan dengan tetap bisa membayar gaji pegawai serta operasional perusahaan dan THR.
Dari hasil survey yang di lakukan pada 17-21 Maret 2020 lalu disimpulkan bahwa 55,7% yang dari 7000 anggota ASITA mengalami hingga 100% penurunan penjualan atau sudah tidak ada lagi transaksi, sementara itu 35,7% mengalami penurunan sebanyak 75%. Dia juga meminta agar pemerintah memberikan keringanan pajak, biaya listrik, BPJS, dan retribusi lainnya.
“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh DPD ASITA seluruh Indonesia untuk memantau perkembangan dampak dari wabah Covid-19 ini,” kata Rusmiati
Hariyadi menambahkan pihaknya juga sudah meminta agar dana Jaminan Hari Tua ( JHT) bisa dicairkan saat ini.Selama ini, pencairannya dengan dua syarat, pegawai terkena Putusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau meninggal dunia. Syarat lainnya para pegawai yang dapat mencairkan JHT tersebut adalah mereka yang telah bekerja selama 10 tahun.
“Opsi Ini yang kita mohonkan kepada pemerintah melalui Menko Perekonomian agar dalam situasi ini, boleh dong dicairkan karena itu juga tabungannya pekerja. Ini untuk mereka bertahan hidup di kondisi buruk seperti sekarang,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan pers, Whisnutama menegaskan pihaknya akan terus berkordinasi dengan industri maupun asosiasi lainnya dan pasti ada langkah konkrit untuk meminomalisir dampak pandemi global Covid ini di sektor Parekraf.
“Kemenparekraf tidak mungkin berjalan sendiri melainkan harus bersama stakeholder jadi setelah membantu hotel dan usaga transoortasi kini kita menyiapkan bantuan pekerja sektor Parekraf dan pelatihan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan,”
