BANGKOK, bisniswisata.co.id: Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand berencana untuk mengurangi masa tinggal bebas visa dari 60 hari menjadi 30 hari guna memitigasi risiko bisnis ilegal yang mengeksploitasi skema pengecualian visa.

Poin-poin utama

• Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand berencana untuk mengurangi masa tinggal bebas visa dari 60 hari menjadi 30 hari guna memitigasi risiko bisnis ilegal yang mengeksploitasi skema pengecualian visa.

• Perpanjangan masa bebas visa telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan operator dan asosiasi pariwisata, karena diyakini berkontribusi pada pekerjaan ilegal, bisnis ilegal, dan penyewaan harian kondominium oleh warga asing.

• Pemerintah Thailand sedang menindak tegas aktivitas pariwisata terlarang, dengan 40 perusahaan kehilangan izin pada tahun 2024 karena melanggar peraturan, dan sebuah pusat operasional gabungan khusus sedang menyelidiki aktivitas ilegal di area pariwisata populer.

Usulan perubahan ini, yang belum diimplementasikan secara resmi hingga 18 Maret 2025, bermula dari kekhawatiran yang diajukan oleh otoritas Thailand tentang warga asing tertentu yang mengeksploitasi skema pengecualian visa.

Sejak 15 Juli 2024, warga negara dari 93 negara telah diizinkan untuk tinggal hingga 60 hari tanpa visa untuk tujuan pariwisata. Potensi pengembalian ke 30 hari bertujuan untuk menekan aktivitas yang melanggar ketentuan masuk bebas visa.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan utama meliputi:

• Pekerjaan Ilegal: Beberapa individu menggunakan pengecualian visa untuk terlibat dalam pekerjaan tanpa izin, seperti menjalankan bisnis kecil (misalnya, restoran atau toko), bekerja dari jarak jauh sebagai pengembara digital (digital nomad), atau mengambil pekerjaan informal seperti pemandu wisata atau mengajar bahasa Inggris yang semuanya memerlukan izin kerja dan visa yang tepat.

• Melampaui Batas Waktu atau Mengakali Aturan: Meskipun “visa run” (keluar dan masuk kembali secara singkat untuk mengatur ulang masa tinggal) telah dibatasi (misalnya, terbatas pada dua kali masuk melalui perbatasan darat per tahun), beberapa orang masih mencoba mengeksploitasi celah untuk memperpanjang kehadiran mereka di luar lingkup wisata yang dimaksudkan.

• Aktivitas Kriminal: Pihak berwenang telah mencatat contoh di mana masuk bebas visa digunakan sebagai gerbang untuk operasi ilegal, seperti perdagangan narkoba, penipuan, atau kejahatan terorganisir, meskipun hal ini jarang terjadi.

• Bisnis Tanpa Izin: Terdapat bukti adanya warga asing yang mendirikan atau mengelola perusahaan atau usaha komersial yang tidak terdaftar dengan kedok pariwisata, menghindari kebutuhan akan visa non-imigran dan dokumentasi yang tepat.

Perpanjangan masa tinggal, yang diperkenalkan pada Juli 2024 untuk pemegang paspor dari 93 negara, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan operator pariwisata.

Asosiasi Agen Perjalanan Thailand dan Asosiasi Hotel Thailand telah menyatakan kekhawatiran tentang warga asing yang bekerja atau menjalankan bisnis secara ilegal di negara tersebut, serta peningkatan kondominium yang disewakan secara ilegal kepada tamu.

Menanggapi kekhawatiran ini, kementerian telah menginstruksikan Departemen Pariwisata untuk menegakkan Undang-Undang Bisnis Pariwisata dan Pemandu Wisata (Tourism Business and Tourist Guide Act) secara lebih ketat.

Departemen tersebut telah mencabut izin dari 40 perusahaan pada tahun 2024 karena melanggar peraturan, dengan 15 di antaranya berada di Phuket.

Usulan ini mencerminkan upaya Thailand untuk menyeimbangkan kebijakan ramah pariwisata dengan pengawasan yang lebih ketat. Meskipun pengecualian 60 hari meningkatkan jumlah pengunjung, hal itu juga menyoroti tantangan-tantangan tersebut.

Untuk saat ini, perubahan tersebut masih dalam pertimbangan, dan para pelancong harus memperhatikan pengumuman resmi dari otoritas imigrasi Thailand untuk konfirmasi dan lini masa yang tepat.