JAKARTA, bisniswisata.co.id: Perawatan kulit halal muncul sebagai bintang baru di industri kosmetik. Dengan konsumsi mencapai US$5,4 miliar pada tahun 2022 dan proyeksi pasar yang terus meningkat, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen terbesar kedua di dunia tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi pusat global untuk produksi dan inovasi perawatan kulit halal.

Didukung oleh peraturan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 dan tren perawatan diri yang semakin kuat, perawatan kulit halal bukan lagi sekadar tren tetapi standar baru dalam gaya hidup modern seperti dilansir halalmui.org

Tren konsumsi kosmetik halal di Indonesia terus tumbuh dan menunjukkan potensi yang signifikan di pasar global. Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global 2023/2024 mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat kedua sebagai konsumen produk kosmetik halal terbesar di dunia, dengan konsumsi mencapai US$ 5,4 miliar pada tahun 2022.

Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Direktur Utama COSMAX Indonesia, Cheong Min-Kyoung, seperti dikutip oleh cnbcindonesia.com, mengungkapkan bahwa potensi bisnis kosmetik Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai USD 9,17 miliar dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 4,02%.

Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap perawatan diri, serta tren produk alami, produk halal, dan inovasi teknologi. “Pasar yang berkembang ini juga mendapat manfaat dari perluasan Industri Kecil dan Menengah (UKM) dan akses pasar yang lebih mudah melalui e-commerce,” katanya.

Fenomena ini terlihat jelas dari banyaknya penawaran produk perawatan kulit di berbagai platform online. Produk-produk ini tidak hanya berasal dari produsen dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, sehingga semakin mudah diakses oleh konsumen.

Meskipun aksesibilitas ini menawarkan keuntungan yang signifikan, hal ini juga membawa tantangan baru, khususnya terkait keamanan produk dan aspek halal. Tanpa pengawasan ketat, konsumen berisiko mendapatkan produk yang tidak memenuhi standar, baik dari segi bahan maupun proses produksi.

Direktur Pengawasan Kosmetik di Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional (BPTK), I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, menekankan bahwa meskipun sertifikasi halal bukan bagian dari tugas utama BPTK, lembaga tersebut tetap berperan dalam pengawasan pasca-pemasaran.

BPTK melakukan pengujian pada produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan turunan hewan untuk mendeteksi keberadaan DNA babi. “Jika suatu produk yang telah bersertifikat halal ternyata mengandung DNA babi, BPTK dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan komposisi produk,” jelasnya.

Di sisi lain, kewajiban sertifikasi halal untuk kosmetik telah diatur dalam Pasal 161 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Peraturan ini menetapkan bahwa implementasi bertahap sertifikasi halal wajib untuk produk kosmetik, produk kimia, dan produk rekayasa genetika berlangsung mulai 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026.

Ini berarti bahwa setelah tanggal tersebut, semua produk kosmetik harus bersertifikasi halal kecuali dinyatakan secara eksplisit mengandung bahan non-halal.

Sebagai pemangku kepentingan utama, Badan Penjaminan Produk Halal saat ini sedang menyiapkan pedoman implementasi sertifikasi halal khusus untuk produk kosmetik.

Wakil Kepala Registrasi dan Sertifikasi Halal di Badan Penjaminan Produk Halal, Mamat Salamet Burhanudin, menjelaskan bahwa pedoman ini akan didasarkan pada prinsip-prinsip Sistem Penjaminan Produk Halal (SJPH).

“Para pelaku usaha harus berkomitmen untuk menjaga status halal produk mereka, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga produk akhir, kata Mamat Salamet Burhanudin

Selain itu, nama produk tidak boleh menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau melanggar norma-norma adat.

“Kita juga harus melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan integritas halal tetap terjaga,” ujarnya.

Dengan pasar yang terus berkembang dan regulasi yang semakin ketat, produk perawatan kulit halal tidak lagi hanya menjadi tren tetapi akan menjadi standar baru yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku industri kosmetik.

Bagi konsumen, ini berfungsi sebagai jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk perawatan pribadi, sementara bagi produsen, kepatuhan terhadap standar halal akan menjadi kunci untuk bersaing dan bertahan di pasar yang semakin kompetitif.

Untuk mendukung produsen kosmetik, Lembaga Penilaian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, sebagai Badan Inspeksi Halal (LPH), terus berinovasi dengan menyediakan berbagai layanan untuk memfasilitasi pelaku bisnis dalam proses inspeksi produk halal.

Salah satunya adalah program Halal On 30, yang dapat diakses di bit.ly/HalalOn30, yang memberikan penjelasan praktis tentang proses sertifikasi halal sehingga pelaku bisnis dapat memahami prosedurnya tanpa menghabiskan waktu yang berlebihan.

Selain itu, laboratorium Lembaga Penilaian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, juga menyediakan layanan pengujian tambahan seperti uji permeabilitas air dan uji vegan untuk produk kosmetik.

Layanan ini berfungsi sebagai dukungan penting bagi produsen dalam memastikan kualitas produk sesuai dengan standar halal sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Informasi lebih lanjut dapat diakses di https://e-halallab.com/ ( HAS)

BALTIMORE, AS, bisniswisata.co.id: Menurut Pew Research Center, pada tahun 2040,populasi Muslim di Amerika Serikat diproyeksikan menjadi kelompok agama terbesar kedua di negara tersebut. Siswa Muslim sering kesulitan mengakses pilihan halal yang relevan secara budaya di sekolah-sekolah negeri.

Dilansir dari foodtank.com, organisasi organisasi yang dipimpin komunitas di seluruh Amerika Serikat berupaya menyediakan pilihan makanan yang sesuai dan meningkatkan ketahanan pangan bagi kaum muda.

Halal mengacu pada bahan-bahan yang diperbolehkan, seperti potongan daging tertentu yang telah disembelih sesuai dengan hukum Islam. Produk yang tak diperbolehkan, atau haram, termasuk alkohol dan daging babi.

“Halal adalah sebuah institusi dan sistem manajemen mutu komprehensif dengan pedoman keagamaan yang jelas yang telah dipraktikkan selama berabad-abad,” kata Asma Ahad, Direktur Pengembangan Pasar Halal di Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) kepada Food Tank.

Saat ini, “tidak ada pengawasan pemerintah, sehingga ada kurangnya kepercayaan,” tambah Ahad. Ia juga mengatakan bahwa “kepatuhan terhadap halal meluas melampaui daging.” IFANCA adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Des Plaines, IL, yang menyediakan pengawa-san halal pihak ketiga di seluruh rantai pasokan.

Menurut Laporan Muslim Illinois 2022, sebanyak 94 persen Muslim di Illinois patuhi pedoman halal, dan Illinois memiliki populasi Muslim per kapita terbesar di AS.

Laporan tersebut menemukan bahwa 39 persen responden Muslim dengan anak usia sekolah, bersama dengan 32 persen mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, tidak memiliki akses ke makanan halal di sekolah mereka.

Chicago Sun Times melaporkan bahwa Sekolah Umum Chicago (CPS) gagal memenuhi kebutuhan siswa Muslim yang mematuhi halal. Ahad mengatakan bahwa terbatasnya akses ke makanan halal di sekolah sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan prioritas.

Selain juga kurangnya dana, dan kurangnya pemahaman tentang makanan dan pedoman halal. Hal ini berdampak pada ketahanan pangan bagi siswa di semua tingkat pendapatan.

Di Sekolah Menengah Atas Sullivan di Chicago, IL, sebagian besar siswa adalah imigran atau pengungsi dan berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Selama tahun ajaran 2021-2022, 90 siswa Muslim di Sullivan berpartisipasi dalam “Survei Sekolah Halal” yang dipimpin oleh siswa.

Dari siswa yang disurvei, 100 persen menyatakan bahwa halal penting bagi mereka. Lebih dari 80 persen mengatakan mereka “selalu atau sering merasa lapar karena tidak ada pilihan makanan halal yang sesuai di sekolah.”

Joshua Zepeda, seorang Pekerja Sosial Pengungsi di Sekolah Menengah Atas Sullivan melaporkan, “kami memiliki populasi siswa Muslim yang sangat besar dan hampir tidak ada pilihan halal.”

Menurut Zepeda, kurangnya pilihan juga memengaruhi kemampuan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan belajar.

Sebuah laporan tahun 2019 oleh Food Fuels Learning menemukan bahwa hal ini khususnya berdampak pada siswa yang bergantung pada program makan siang gratis dan subsidi.

Untungnya, kelompok-kelompok komunitas di seluruh negeri sedang berupaya kembangkan pilihan makanan yang relevan secara budaya.

Jaringan Pertanian ke Sekolah Nasional (NFSN), misalnya, berupaya menyediakan pilihan makanan yang dapat diakses oleh semua siswa, tanpa memandang latar belakang, melalui program Makanan Sekolah Universal yang Selaras dengan Nilai-Nilai mereka.

Tujuan program ini adalah untuk mempromo- sikan kesetaraan – dan kesetaraan ras secara eksplisit – di seluruh rantai pasokan dan dalam memenuhi kebutuhan siswa.

“Ada kebutuhan besar bagi komunitas tertentu untuk mendukung komunitas Muslim yang seharusnya mencakup [Halal],” kata Trisha Bautista Larson, Manajer Program, NFSN kepada Food Tank.

Langkah selanjutnya adalah [mengatasi] pentingnya pola makan, terutama sebagaimana yang dibuat oleh standar program nutrisi anak federal.

Dia mengatakan penting untuk mengenali “peran penting dari kebiasaan makan budaya dan agama yang membantu anak-anak merasa dihormati dan diberi nutrisi.”

Dan di Maine, Cultivating Community dan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cumberland yang berbasis di Portland, meluncurkan inisiatif di seluruh distrik untuk mengembangkan menu baru yang mengakomodasi siswa Muslim.

Koki Muslim, Khadija Ahmed, bersama dengan Koki Samantha Cowens-Gasparro, mengembangkan menu dan membantu memimpin pelatihan tentang pedoman halal untuk mendidik staf layanan makanan yang terlibat dalam proyek ini.

“Pelajaran terbesar bagi saya dari proyek ini adalah bahwa item menu yang penting secara budaya melampaui rasa,” kata Lily Chaleff, Manajer Program Sekolah di Cultivating Community kepada Food Tank.

“Dan ketika kita berbicara tentang sesuatu yang relevan secara budaya dan inklusif secara budaya, itu memang bermuara pada budaya. Bukan hanya makanannya, bukan hanya hidangannya, [tetapi] apa saja batasan dietnya? Apa saja adat dan budayanya?”

Meskipun menu yang diuji coba di tiga sekolah menengah di Portland, ME, disambut dengan antusias oleh sebagian besar siswa, sekolah-sekolah tersebut tidak menggunakan daging halal dalam resepnya, sehingga tidak dapat diakses oleh banyak siswa Muslim, kata Chaleff.

IFANCA juga bekerja sama dengan Chicago Public Schools (CPS), Chartwells Higher Ed, Muslim Youth of North America (MYNA), dan Departemen Pertanian AS (USDA) untuk membangun program pelatihan dan pedoman halal nasional untuk sekolah K-12, perguruan tinggi, dan universitas guna memastikan akses yang adil terhadap makanan halal bersertifikat.

“Ketika kita membuat program layanan makanan apa pun, kita perlu melibatkan konsumen – baik di tingkat universitas maupun sekolah negeri – dan kita perlu mengembangkan pemahaman yang sangat jelas tentang harapan mereka sehingga kita dapat membangun kepercayaan dan transparansi dalam program kita,” kata Ahad kepada Food Tank.