Orang-orang keluar dari aula kedatangan di bandara Suvarnabhumi setelah turun dari penerbangan Saudi Arabian Airlines, SV846, dari Jeddah melalui Riyadh pada 28 Februari 2022.

Saudia Arabian Airlines adalah penerbangan komersial langsung pertama dari Arab Saudi dalam 32 tahun, menyusul normalisasi hubungan diplomatik baru-baru ini. (Foto: Varuth Hirunyatheb)

BANGKOK, bisniswisata.co.id: Pemerintah akan terus mengembangkan strategi untuk mengubah Thailand menjadi pusat pariwisata halal di kawasan itu, menurut juru bicara Chai Wacharonke.

Dia menambahkan Perdana Menteri Srettha Thavisin telah memerintahkan semua lembaga terkait pariwisata untuk mempromosikan negara itu sebagai destinasi ramah Muslim.

Pernyataan Chai pada muncul setelah Thailand berada di posisi kelima di antara negara-negara non-OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) pada Indeks Perjalanan Muslim Global (GMTI) yang diterbitkan oleh Crescent Rating dan Mastercard.

Perusahaan ini memberi peringkat negara berdasarkan kemudahan yang mereka tawarkan kepada wisatawan Muslim — termasuk pilihan makanan halal, lingkungan perjalanan, dan kemudahan mengakses tempat ibadah.

Secara keseluruhan, Thailand berada di peringkat ke-32 dari 145 negara, dengan Indonesia dan Malaysia berada di posisi teratas.

Industri pariwisata halal tumbuh secara eksponensial, dengan setidaknya 168 juta Muslim diperkirakan akan bepergian ke seluruh dunia tahun ini, meningkat 15% dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi, ungkap Chai.

Thailand menarik bagi wisatawan Muslim karena suasananya yang multikultural dan berbagai pilihan fasilitas yang ramah Muslim serta pilihan tempat makan halal, katanya.

Produk organik kini jadi andalan Vietnam 

HANOI, bisniswisata.co.id: Pasar Halal senilai miliaran dolar AS, didorong oleh populasi Muslim global yang melonjak, dianggap sebagai salah satu pendorong ekspor Vietnam di masa mendatang.

DDA Vietnam, yang mengkhususkan diri dalam produk organik, adalah salah satu perusahaan Vietnam yang mencari peluang di pasar tersebut.

Nguyen Thi Anh Nguyet, perwakilan perusahaan, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelesaikan sertifikasi Halal untuk mengekspor produk kalsium organik yang terbuat dari kulit telur ayam ke negara-negara Timur Tengah.

Statistik menunjukkan bahwa hampir 60 provinsi dan kota di seluruh negeri telah mengekspor produk ke pasar Halal global, tetapi hanya sekitar 1.000 perusahaan yang telah disertifikasi.

Dengan peraturan standar Halal yang ketat, ekspor Vietnam saat ini sebagian besar adalah hasil pertanian, dan bahan baku untuk beberapa industri.

Oleh karena itu, Vietnam memiliki posisi yang sederhana di antara pemasok global produk-produk ini. Selain itu, pasar Halal masih sangat baru bagi banyak perusahaan domestik, meskipun Vietnam memiliki keunggulan dalam bahan baku dan lokasi geografis.

Menurut Nguyen Minh Phuong dari Departemen Pasar Asia – Afrika di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (MoIT), pasar Halal global memiliki potensi besar, dengan 25% populasi dunia beragama Islam dan total nilai perdagangan produk Halal mencapai sekitar 2,3 triliun USD dan terus tumbuh.

Produk dengan permintaan tinggi meliputi makanan, kosmetik, farmasi, dan barang mode. Harga produk Halal biasanya 5-10% lebih tinggi dan konsumen yang ingin menggunakan produk Halal bersedia membayarnya.

Namun, untuk dapat berhasil menembus dan bersaing dengan pemasok pesaing lainnya di pasar, bisnis perlu mempelajari dan memahami praktik bisnis, budaya konsumsi, dan peraturan pasar, kata para ahli.

Le Chau Hai Vu, konsultan untuk membangun kualitas makanan Halal, mengatakan bisnis perlu memiliki pengetahuan yang akurat tentang tren pasar, praktik keagamaan, budaya bisnis dan konsumsi, dan preferensi, serta memenuhi standar khusus untuk pengemasan dan periklanan.

Konsultan Perdagangan Vietnam di Arab Saudi Tran Trong Kim menyarankan para pelaku usaha untuk melakukan riset pasar dan mencari tahu tentang peraturan negara tuan rumah terkait manajemen mutu dan keamanan pangan.

Untuk transaksi dengan pelaku usaha impor di kawasan ini, perlu menandatangani kontrak pembayaran menggunakan letter of credit (LC) dengan deposit, kata Kim, sambil memperingatkan bahwa eksportir tidak boleh membayar di muka biaya apa pun yang terkait dengan perantara kontrak atau penerbitan faktur karena ini adalah praktik penipuan yang umum.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sedang membangun proyek untuk mendukung eksportir dan produsen produk Halal, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan ekspor. Selain itu, Program Promosi Perdagangan Nasional juga merupakan saluran untuk mendukung para pelaku usaha dalam berpartisipasi dalam kegiatan jaringan dan promosi perdagangan dengan pasar Halal.

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thuong Lang dari Universitas Ekonomi Nasional mengatakan bahwa dengan strategi pengembangan perdagangan luar negerinya, Vietnam harus fokus pada pemanfaatan pasar Halal secara efektif dan berkelanjutan.

Murad Ebrahim, kepala menteri Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim, berbicara kepada Nikkei Asia di Tokyo pada 6 Agustus. (Montase Nikkei/Sumber foto : Reuters)

Pejabat tinggi mengatakan Mindanao barat daya menarik investasi dari Malaysia dan Timur Tengah

TOKYO, bisniswisata.co.id: Pemerintah otonom yang akan didirikan di pulau Mindanao Filipina tahun depan akan bertujuan menjadi pusat industri halal di Asia Tenggara, sebagian berkat investasi asing dari negara-negara Muslim, pejabat tingginya mengatakan kepada Nikkei Asia.

“Kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan dalam industri halal, terutama dari Malaysia dan negara-negara Timur Tengah,” kata Murad Ebrahim, kepala menteri Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM).

Berbicara dalam wawancara yang diadakan pada hari Selasa di Tokyo. dia mengatakan bahwa pihaknya perlu bermitra dengan negara-negara yang telah terlibat dalam industri halal, pemerintah daerah akan dibentuk tahun depan setelah pemilihan parlemen pada bulan Mei.

Menjelang peluncuran resmi, badan pemerintahan sementara, Otoritas Transisi Bangsamoro, mulai beroperasi pada tahun 2019 setelah Presiden Rodrigo Duterte menandatangani undang-undang yang membentuk pemerintahan baru pada tahun 2018 dan menunjuk Ebrahim sebagai “kepala menteri sementara” BARMM pada tahun 2019.

Selain upaya untuk mengembangkan pertanian, perikanan, dan ekstraksi gas alam dan tembaga, otoritas transisi telah mempromosikan industri pengolahan unggas halal, dengan harapan dapat meningkatkan lapangan kerja dan ekspor ke Timur Tengah, kata Ebrahim.

Sementara beberapa pabrik “masih dalam proses” pembangunan, lebih dari 50 perusahaan telah berinvestasi di wilayah tersebut atau menyatakan minat untuk melakukannya.

“Kami bercita-cita untuk menjangkau setidaknya seratus perusahaan,” tambah Ebrahim.

Untuk menarik lebih banyak investasi dari negara-negara Muslim dan menawarkan opsi pengelolaan aset kepada penduduk Muslim setempat, otoritas transisi juga mempromosikan perbankan Islam melalui kemitraan dengan Bank Investasi Islam Al-Amanah Filipina.

Kepala menteri sementara mencatat bahwa otoritas tersebut telah bernegosiasi untuk mengakuisisi bank tersebut, meskipun ia tidak memberikan rinciannya.

Bank tersebut mencatat dalam laporan tahunan 2022 bahwa mereka “menunggu keputusan” tentang akuisisi oleh BARMM.

Umat Kristen merupakan mayoritas dari 110 juta penduduk Filipina, sementara sekitar 5% beragama Islam, banyak dari mereka tinggal di Mindanao barat daya.

“Jika situasi damai dan tertib benar-benar membaik, maka kita dapat menarik lebih banyak investor, terutama dari dunia Islam,” kata Ebrahim.

Sejak tahun 1960-an, pemberontak Muslim di Mindanao melancarkan perjuangan bersenjata untuk meraih kemerdekaan. Dengan bantuan upaya perantara oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang dan negara-negara lain, proses perdamaian antara pemberontak dan Manila meningkat secara dramatis pada tahun 2010-an, yang menghasilkan undang-undang dasar untuk wilayah tersebut pada tahun 2018.

Peluncuran resmi BARMM awalnya ditetapkan pada tahun 2022, tetapi ditunda hingga tahun 2025 karena pandemi COVID-19. Meskipun otoritas transisi telah mempromosikan pembangunan industri dan keuangannya, masalah keamanan tetap ada.

Carlito Galvez, penasihat presiden untuk perdamaian, rekonsiliasi, dan persatuan, mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa dari 40.000 mantan pejuang pemberontak Islam, 26.000 telah dinonaktifkan tetapi lebih dari 10.000 masih perlu dilucuti senjatanya. Galvez mengatakan, “Kami masih yakin” akan mencapai penonaktifan sepenuhnya tahun depan.

Karena kekhawatiran tentang kejahatan dan kerusuhan sipil, Jepang dan AS masih melarang warga negaranya bepergian ke sebagian wilayah BARMM.

“Jika situasi damai dan tertib benar-benar membaik, maka kita dapat menarik lebih banyak investor, terutama dari dunia Islam,” kata Ebrahim.

“Hanya ada sedikit wilayah yang masih bermasalah; secara umum sebagian besar wilayah sudah damai dan aman.”

Meskipun angkatan bersenjata dan polisi Filipina telah meningkatkan situasi keamanan di wilayah tersebut, “kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah Filipina dan pihak kami akan mengirimkan pesan bahwa ada perdamaian yang ada antara Muslim dan non-Muslim,” kata Ebrahim.