Ketua Umum DPP ASITA Asnawi Bahar ( kiri) beesama N. Rusmiati, Sekjen saat jumpa pers, Selasa (8/1).
JAKARTA, bisniswisata.co.id: Ketua Dewan Pengurus Pusat ( DPP) Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA), Asnawi Bahar mengatakan siap demo besar dan pihaknya telah menulis surat pada Presiden Jokowi agar membatalkan kebijakan Garuda Indonesia yang menerapkan zero komisi pada BPW yang menjual tiket penerbangannya.
“Garuda Indonesia itu maskapai nasional tapi jalan sendiri dan tiba-tiba akan menghilangkan komisi agen, hanya memberikan insentif di akhir periode sehingga kinerja Biro Perjalanan Wisata ( BPW) bisa turun dan mengancam pengembangan pariwisata nasional,” kata Asnawi pada jumpa pers, kemarin, di kantor DPP ASITA, Fatmawati, Jakarta Selatan.
Keputusan sepihak yang diambil manajemen Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional akan melibas 70% usaha BPW di daerah yang merupakan UMKM. Hal ini kontraproduktif dengan program Presiden Jokowi yang justru ingin meningkatkan UMKM.
“Hubungan ASITA dengan Garuda Indonesia ini ibarat pepatah Habis Manis Sepah Dibuang, padahal selama ini anggota kami yang menjualkan tiketnya. Kami sudah super sabar sejak Garuda menurunkan komisi agen dari 5% menjadi 2- 3% hampir dua tahun lalu,” kata Asnawi Bahar didampingi sekjennya.
Nunung Rusmiati, Sekjen ASITA mengatakan ketika Garuda Indonesia menurunkan komisi agen dari 5% menjadi 3% pada Mei 2017, bahkan sub-agent hanya hidup dari komisi 2%. Pihaknya juga sudah melayangkan protes dan dijanjikan ada penjelasan alasan-alasannya dan akan dievaluasi.
“Anggota kami terus menunggu penjelasan Garuda, tahu-tahu di awal tahun 2019 ini malah komisi agen akan dihilangkan. Janji penjelasan komisi turun dari 5% jadi 3% belum pernah diwujudkan malah sekarang akan dihilangkan,” kata Rusmiati.
ASITA mendesak Garuda Indonesia mencabut keputuan itu dan bersikap adil terhadap mitra-mitranya. Sebagai contoh adalah kebijakan sistem top-up dengan insentif yang hanya dapat dilakukan oleh BPW besar.
Untuk agent travel yang besar dan mampu top up Rp 400 miliar maka akan mendapat insentif sebesar 8% dari salesnya. Sementara untuk agent kecil tak akan pernah mampu mendapat insentif karena yang mampu top-up Rp 5 miliar, besaran insentifnya hanya 1%.
Upaya menghilangkan komisi akan membunuh usaha anggota ASITA di seluruh Indonesia yang selama ini menjadi mitra dari penjualan tiket Garuda. Merekalah yang membesarkan maskapai nasional ini.
“Pihak Garuda berjanji hari Kamis besok ( 10 Januari) akan dibahas kembali oleh Board of Director. Jika tetap berlaku zero komisi maka kami akan demo besar-besaran karena BUMN itu tidak pro rakyat, kata Rusmiati.
Asnawi Bahar menyayangkan pejabat maskapai nasional yang merupakan BUMN ini justru mempersilahkan anggota ASITA dengan 150 ribu pekerjanya untuk melakukan demo menanggapi kebijakan sepihak Garuda Indonesia.
“Di negri ini rupanya rakyat harus demo dulu baru mendapat perhatian pemerintah. Kami berharap Presiden Jokowi menanggapi surat dari ASITA. Soalnya dengan komisi 2%-3% saja sudah susah hidup malah mau di bunuh bersama,” kata Asnawi Bahar.
Itulah sebabnya, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pariwisata, Kementrian Perhubungan dan Kementrian BUMN agar mengkaji ulang kebijakan yang menjadi kontraproduktif untuk menjadikan pariwisata sektor unggulan dan penghasil devisa utama.
