HALAL NEWS

Maroko Rute Favorit Penyelenggara Tour Muslim  RI yang Kini Terganjal Pencabutan Bebas Visa

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Paket wisata Halal RI ke Maroko, Spanyol dan Portugis terganjal oleh pencabutan bebas visa bagi warga Indonesia ke Maroko oleh pemerintah Maroko, kata Priyadi Abadi, Ketua Indonesia Islamic Travel Communication Forum (IITCF), hari ini.

“Salah satu paket wisata halal kami mengunjungi Maroko, Spanyol dan Portugal. Kalau selama ini Maroko kami jadikan pintu masuk utama lalu lanjut  ke Spanyol dan Portugal maka dengan adanya visa maka biaya paket menjadi lebih mahal meskipun mungkin masih tetap ada peminat,” 

Priyadi Abadi menduga, pencabutan bebas visa bagi wisatawan Indonesia sebagai akibat dicabutnya bebas visa bagi wisatawan Maroko ke Indonesia karena semula RI & Maroko sama-sama memberlakukan bebas visa. Nanun seiring dengan pandemi global kebijakan bebas visa RI berubah.

Pemerintah Maroko mencabut aturan bebas visa kepada warga negara Indonesia (WNI) sejak Jumat (8/10/2021).

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Rabat di Maroko menyatakan, pencabutan bebas visa ini dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada pihak Indonesia.

“Sebagai akibat dari tindakan sepihak Pemerintah Maroko tersebut, lima orang WNI yang tiba di Maroko pada 10 dan 12 Oktober 2021 dipulangkan secara paksa karena memasuki wilayah Maroko tanpa memiliki visa,” kata Priyadi mengutip berita KBRI Rabat dalam pernyataan resmi di situs Kementerian Luar Negeri.

Menurut pemilik Adinda Azzahra Tour & travel ini, peminat wisata ke Maroko dari Indonesia cukup signifikan karena biasanya dia membawa rombongan sebanyak 3 bus wisata setiap kali kunjungan.

Maroko memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan Muslim asal Indonesia. “Daya tariknya karena kita menyeberangi Selat Gilbraltar yang memisahkan benua Afrika dan Eropa dan ada dua warna air laut membentuk garus panjang di permukaan” ungkapnya.

Selat Gibraltar adalah selat yang memisahkan Samudra Atlantik dengan Laut Tengah. Pada sisi utara berbatas dengan Spanyol dan Gibraltar, pada sisi selatan adalah Maroko dan Ceuta (sebuah eksklave Spanyol di Afrika Utara).

“Keunikan dari paket Maroko ini adalah kita menyebrangi Selat Gibraltar dimana air laut dan air tawar tidak dapat bercampur. Fenomena ini bisa disaksikan di selat Gibraltar, di mana tampak dua laut yang berbeda warna, tidak dapat bersatu,” jelas Priyadi.

Pembatas yang ada di antara pertemuan dua jenis air ini dijelaskan sejak 14 abad lalu di dalam salah satu ayat Alquran.

“Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi,” Surah Al Furqan Ayat 53.

Kelanjutan paket wisata halal

Akibat dihapuskannya aturan bebas visa masuk ke Maroko, pihaknya belum bisa menentukan keberlanjutan program. Hingga saat ini, pihaknya juga belum mendapat informasi berapa biaya visa yang dibutuhkan dan memakan waktu berapa lama proses pembuatan visa tersebut.

Priyadi menganggap bahwa dicabutnya kebijakan itu justru menyulitkan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata favorit mereka, termasuk kunjungan ke Maroko.

“Harusnya semua pihak mendorong agar pariwisata bangkit kembali, dan memberi kemudahan. Bukan justru sebaliknya begini. Visa semakin memberatkan, ditambah kita perlu ada (tes) PCR dan karantina,” ujarnya.

Hal ini bisa mengganggu hubungan baik antara kedua negara yang telah terbina lebih dari setengah abad sejak era Presiden Soekarno yang ditandai dengan pemberian nama Rue SOEKARNO oleh pemerintah Maroko di kota Rabat, Ibukota negara Maroko.

Pemberian nama jalan presiden RI pertama itu apalagi telah merugikan lima orang WNI yang harus dipulangkan secara paksa, perjalanan dari benua Asia ke Afrika Utara itu sebenarnya bisa dihindari apabila ada komunikasi yang baik dan tidak mendadak, ungkap Priyadi.

Maroko adalah rute favorit penyelenggara Tour Muslim, oleh karena itu diamenyayangkan sikap pemerintah Maroko – RI karena mengabaikan hubungan baik kedua negara selama 60 tahun yang dirintis Presiden RI pertama Ir Soekarno. 

 

Hilda Ansariah Sabri

Hilda Ansariah Sabri, Pendiri, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan pemegang sertifikasi Wartawan Utama Dewan Pers. Saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Pariwisata PWI Pusat ( 2018-2023)