KUALA LUMPUR, bisniswisata.co.id; Pemerintah telah membentuk satuan tugas yang bertujuan untuk mengoordinasikan pengembangan kawasan industri halal dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah negara bagian, kata Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.
Dilansir dari halalfocus.net, sebuah gugus tugas untuk mengkordinir pengembangan kawasan industri halal (Halmas) Malaysia dibentuk belum lama ini.
Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pihaknya akan mengumpulkan masukan dari pemerintah negara bagian mengenai keterbatasan dan tantangan dalam menciptakan fasilitas tersebut untuk dunia usaha.
“Hanya 11 persen dari jatah lahan seluas sekitar 13.500 hektar yang dikembangkan sebagai kawasan industri Halal (dengan akreditasi Halmas).
Kerangka pengembangan Halmas yang lebih inklusif untuk menarik lebih banyak kegiatan berbasis halal ke kawasan industri.
“Dalam hal ini, saya ‘buta warna’ dan tidak akan bias dan berprasangka buruk,” kata Zahid, sambil memberikan jaminan bahwa dia akan mencari solusi dan memberikan bantuan kepada semua pemerintah negara bagian.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, hal-hal lain terkait industri halal dibahas dengan makalah terkait yang dipaparkan, yaitu, kemajuan Rencana Induk Industri Halal (HIMP 2030).
Peningkatan tata kelola, Malaysia International Halal Showcase (Mihas) yang akan datang, dan Malaysia International Halal Showcase (Mihas) yang akan datang. digitalisasi sertifikasi halal dan kebijakan nasional industri halal.
Dia mengatakan telah menginstruksikan upaya yang lebih kolaboratif untuk diterapkan guna meningkatkan partisipasi perusahaan dalam industri selain makanan dan minuman (F&B), melalui sertifikasi halal dalam mendongkrak pasar baik di tingkat domestik maupun global.
Zahid, dalam pernyataannya kemudian mengatakan HDC melaporkan 9.162 perusahaan telah memperoleh sertifikasi halal, dimana 1.472 di antaranya adalah eksportir dengan nilai keseluruhan RM53,7 miliar.
Industri ini menyumbang 7,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) negara pada tahun lalu, dengan target sebesar 8,1 persen pada tahun 2025.
