HILDA'S NOTE

Karantina  VS World Superbike

Sirkuit Mandalika, tempat berlangsungnya World Superbike. ( Foto: BBC) 

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Setelah sukses penyelenggaraan Global Tourism Forum, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) bulan November 2021.

President World Tourism Forum Institut ( WTFI) Bulut Bagci sebagai penyelenggara bersama Indonesia Tourism Forum ( ITF) memberikan penghargaan pada Presiden Jokowi sebagai  tokoh pariwisata dunia.

“Penghargaan diberikan karena komitmen yang tinggi pada pariwisata dan juga karena kehati-hatian penanganan COVID-19 dan menjadi salah satu mode penanganan yang bisa dicontoh oleh negara lain,” kata Bulut Bagci saat itu.

Oleh karena itu, Sapta Nirwandar, menanggapi penyelenggaraan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika dan berharap soal lamanya karantina mendapatkan solusi tepat dari pemerintah pusat dan daerah sebagai tuan rumah.

Penyelenggaraan event internasional di masa pandemi COVID-19 terutama dalam hal durasi wisman menjalani karantina menjadi masalah yang harus segera diatasi.

” Masukan dari kalangan pelaku pariwisata RI terkait kebijakan karantina saat kedatangan wisatawan internasional yang memberatkan karena selama 8 hari agar ditindaklanjuti dengan baik. Siapa yang mau acaranya 3 hari di karantina 8 hari apalagi dengan biaya sendiri,” kata Sapta Nirwandar

Menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2011-2014 ini, aturan karantina selama 8 hari memang yang menjadi tantangan. 

“Indonesia kenapa karantina 8 hari, alasannya supaya aman, tapi memang betul setiap orang yang conference 3 hari kan nggak mungkin dia karantina 8 hari. Totalnya berarti dia harus tinggal 11 hari di Lombok,” ungkapnya.

Meski demikian, Sapta mengakui bahwa dirinya bukan dokter dan tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Tetapi, bila dibandingkan dengan beberapa negara memang waktu 8 hari agak lama. Adapun di sejumlah negara, karantina hanya dilakukan selama 3 hari seperti Kanada apabila yang bersangkutan sudah divaksin serta di tes PCR. 

Sapta berpendapat, aturan karantina selama 8 hari ini menghambat atau mengurangi minat wisatawan datang ke Indonesia. Apalagi kalau setelah mereka pulang harus dikenakan lagi karantina yang sama di negaranya seperti Australia. 

” Negara lain seperti Turki, Kanada, Amerika Serikat kebijakan karantinanya relatif pendek dan kedua kalau  sudah dua kali vaksin dan PCR dibebasin dan di Singaoura ada jaur vaksin sendiri,”  ungkap Sapta.

Buka border

Kalangan pengusaha travel agent dan penerbangan dari lintas asosiasi juga ramai membahas masalah kewajiban karantina saat buka border saat webinar Priyadi Abadi Talkshow 5 Oktober lalu. 

Meski bahasannya soal kebijakan prematur yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pehubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomer AU.006/2/7/ DRJU.DAU-2021 soal 

Dampak Pembatasan Inbound Flight 90 Passenger, nanum masalah karantina yang mencuat di antara 120 an peserta webinar 

Priyadi Abadi, Ketua Indonesian Islamic Travel Communication Forum ( ITCF) yang juga duduk di Astindo DKI Jakarta akhirnya akan memfasilitasi bahasan soal karantina itu pada webinar lainnya karena selain tambahan biaya, durasi liburan wisatawan pun juga terdampak oleh karantina.

Pekan lalu Pemerintah RI memutuskan membuka kembali Bandara Ngurah Rai Bali untuk perjalanan internasional mulai 14 Oktober 2021. Adapun turis asing yang diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia yakni dari negara Korea Selatan, China, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, dan New Zealand.

Menuju H-3 pembukaan Bali, masalah karantina ini juga belum jelas apakah sama seperti Jakarta yang diterapkan 8 hari atau menjadi 5 hari. Bagaimana juga durasi karantina yang berlaku bagi Kepulauan Riau yang segera menyusul pembukaannya setelah Bali. Apakah durasi karantinanya juga 5 hari ?.

” Terus terang sampai hari ini petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis            ( Juklak/juknis) untuk itu belum ada termasuk durasi karantinanya meskipun sejak 7 hari lalu sudah diumumkan open border,” kata Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo).

Pauline kerap mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan juklak/juknis dan mensosialisasikan semua kebijakan barunya pada dunia usaha dan masyarakat dengan jeda waktu yang baik untuk dilaksanakan.

“Untuk pembukaan Bali yang tinggal tiga hari lagi kami dari travel agent masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut termasuk keputusan yang diperbolehkan masuk sehingga belum bisa menjual paket-paket wisata,”

Apa iya wisman dari  Korea Selatan, China, Jepang dan New Zealand itu mau masuk ke Bali sekarang sementara mereka kalau pulang ke negaranya masing-masing masih harus karantina 14 hari, tanya Pauline Suharno.

Jika acara World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika ada yang datang dari negara-negara tersebut total mereka harus menjalani karantina 5 hari plus 14 hari setelah masuk ke negaranya lagi, tambah Pauline.

Kebijakan karantina yang diberlakukan pemerintah tentunya pertimbangkan keamanan pulau Lombok supaya tidak ada kasus baru COVID-19 dan pihaknya juga tidak menuntut dihapuskan sama sekali karantina.

Kebijakan dan sosialisasi 

” Hal yang kami minta buatlah keputusan yang pasti jangan dikeluarkan sehari besok harus dilaksanakan. Karantina juga begitu, sudah ada tracing system seperti PeduliLindungi, kalau karantina dibutuhkan pilih seminim mungkin agar ekonomi jalan, rakyat terlindungi,” tegasnya.

Sebagai manusia biasa dan pengusaha pariwisata yang paling pertama terdampak akibat COVID-19, semua usaha pariwisata ingin bangkit dari keterpurukan dan berusaha jangan ada lagi gelombang ketiga virus mematikan ini, tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Tour dan Travel Agent (ASITA), Artha Hanif  mengatakan wisman dan pelaku perjalanan luar negeri telah memenuhi persyaratan dan menjalani serangkaian tahapan, salah satunya tes PCR di negara keberangkatan, agar bisa mendarat di Indonesia. 

“Kalau tidak PCR, mereka tidak bisa masuk Indonesia. Tiba di sini sudah PCR ulang, (hasilnya) negatif. Sudah divaksin lengkap sehingga yang masuk adalah orang sehat, cuma khawatir (karena) dia dari perjalanan jauh, maka dia dikarantina,” kata Artha Hanif.

Untuk datang ke Indonesia mereka sudah melewati serangkaian test dari negaranya sehingga mereka datang sebenarnya  dalam kondisi sehat, bukan untuk menularkan virus.

” Oleh karenanya pemerintah harus satu kebijakan, satu suara, satu eksekusi sehingga kebangkitan pariwisata dan ekonomi bisa berjalan. Kalau karantina bahkan di komersilkan maka tamu tersandara hingga aktivitas wisatanya tidak menggerakkan ekonomi rakyat, ” kata Artha Hanif.

Pembukaan Bali  tinggal menghitung hari. Begitu pula penyelenggaraan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika Lombok 19-21 Novenber 2021 harus difokuskan untuk memberikan kemudahan masuknya wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik untuk kesuksesan acara.

Bulan November Indonesia, kata Artha, sudah memimpin presidensi G-20 dimana RI menjadi tuan rumah KTT G-20 pada tahun depan.

Selain tes PCR dan terpantau melalui eHAC, lanjutnya, para wisman juga berkunjung ke tempat-tempat wisata yang sudah tersertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability). 

Tidak hanya itu, keseriusan Indonesia dalam memenuhi target vaksinasi COVID -19 juga masuk reputasi dunia. Artha memahami bahwa karantina memiliki maksud yang baik, namun pada praktiknya tidak selamanya seperti itu.

Para tamu yang menjalani karantina di hotel bintang lima, namun mendapat makanan yang kurang memuaskan. “Kita asumsi (seorang tamu) sehat, walau mesti dikarantina. Tapi hotel tidak menyediakan program apapun yang membuat (tamu yang) bersangkutan – apakah WNI (warga negara Indonesia) atau WNA (warga negara asing) bisa betah berada di hotel,” kata Artha.

Ditambah lagi, wisatawan dan pelaku perjalanan luar negeri yang dikarantina harus menyiapkan biaya tambahan mulai dari Rp 7 juta per orang. Oleh karena itu durasi karantina harus dipertimbangkan.

Registrasi aktivitas

Pengamat pariwisata Jeffrey Wibisono mengatakan untuk karantina di Bali atau di Lombok bagi wisman ke World Superbike dan aktivitas karantina di hotel di Jakarta memang harus diperhatikan aktivitas penunjangnya. 

Hotelier ini mengatakan kalangan hotel bisa pertimbangkan salah satu hotel di Bali yang meminta pada tamu-tamunya sebelum datang untuk melakukan reservasi kegiatan harian yang ingin mereka lakukan.

” Masalahnya mereka yang datang khusus karantina sebelum pembukaan border ini tidak ada sehingga sulit bagi hotel untuk membuatkan program aktivitas jika tamunya hanya satu orang, misalnya,”

Setelah border resmi dibuka, Jeffrey Wibisono menyarankan hotel membuat kegiatan harian yang bisa diikuti tamu yang harus karantina 5 hari di hotel sebelum berwisata ke obyek-obyek wisata lainnya di Bali.

” Banyak aktivitas yang bisa diciptakan seperti spa, kelas masak, mini golf, Aquarobic dan aktivitas lainnya yang tidak membosankan tamu ” ungkapnya.

Untuk karantina sehubungan dengan World Superbike di sirkuit Mandalika, di Bali atau Jakarta, pola reservasi kegiatan dilingkungan hotel dengan prokes ketat akan membuat manajemen bisa mengatur jumlah staf yang akan melayani tamu-tamunya.

Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang di Roma.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan nantinya ada sederet manfaat yang diperoleh Indonesia dari pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Manfaat tersebut dari segi ekonomi, pembangunan sosial dan politik.

“Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19,”

Nah bukankah pemerintah RI hebat . Apalagi  dari presiden hingga para pelaku usaha pariwisatanya memiliki komitmennya tinggi pada pariwisata seperti yang diungkapkan President WTFI Bulut Bagci ?

 

Hilda Ansariah Sabri

Hilda Ansariah Sabri, Pendiri, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan pemegang sertifikasi Wartawan Utama Dewan Pers. Saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Pariwisata PWI Pusat ( 2018-2023)