Penumpang kapal pesiar Le Jacques Cartier mengunjungi Masjid Agung Baiturrahman di Banda Aceh, Aceh, 18 Januari 2026. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/rwa)
JAKARTA, bisniswisata.co.id: Indonesia mempromosikan pariwisata ramah Muslim untuk memperkuat ekonomi Islamnya, menarik investasi berkualitas tinggi, dan meningkatkan daya saing global, kata Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.
Berbicara pada acara “Mendorong Daya Saing Industri Halal Indonesia & Kesiapan Ekspor Global” di Jakarta pada Rabu, Puspa mengatakan pariwisata ramah Muslim mendukung daya saing pariwisata sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.
“Ini adalah upaya untuk membangun ekosistem yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan,” katanya dalam pernyataan yang dirilis pada hari Kamis.
Puspa mengatakan kebijakan pariwisata inklusif merupakan landasan pembangunan nasional, dengan layanan ramah Muslim yang dirancang untuk meningkatkan standar layanan tanpa mengubah budaya lokal atau identitas destinasi.
Ia menekankan bahwa layanan tersebut bersifat komplementer dan bertujuan untuk memastikan destinasi tetap terbuka dan nyaman bagi semua wisatawan, tanpa memandang latar belakang.
“Kita tidak mengubah karakter destinasi. Kekuatan pariwisata Indonesia terletak pada tradisi, budaya, dan kearifan lokalnya,” tambah Puspa.
Ia menyoroti potensi pertumbuhan sektor ini, dengan mencatat bahwa populasi Muslim global diproyeksikan mencapai 2,5 miliar pada tahun 2035.
Pada tahun 2030, jumlah wisatawan Muslim di seluruh dunia diperkirakan akan melebihi 245 juta, dengan total pengeluaran diperkirakan sekitar US$235 miliar.
Indonesia memiliki keunggulan demografis yang kuat, dengan sekitar 248 juta Muslim, yang mewakili sekitar 87 persen dari populasinya. Menyumbang sekitar 11,3 persen dari populasi Muslim global dan sekitar 86 persen dari populasi Muslim di kawasan ASEAN.
Kekuatan demografis ini tersebar di 19 provinsi di mana Muslim merupakan lebih dari 90 persen penduduknya, menciptakan ekosistem alami untuk pengembangan pariwisata ramah Muslim.
Untuk memperkuat posisinya, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan lembaga dan mitra lain meluncurkan Indeks Pariwisata Muslim Indonesia (IMTI) 2025.
Indeks ini mengukur kesiapan provinsi untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim berdasarkan standar internasional. Lima belas provinsi telah ditetapkan sebagai prioritas, dengan Aceh dan Banten menerima pengakuan khusus.
Kementerian juga memperkuat sertifikasi halal bekerja sama dengan Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH), memfasilitasi penerbitan 14.694 sertifikat halal di 391 desa wisata.
Selain itu, kemenpar bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bank Indonesia, sedang merumuskan standar layanan nasional untuk memastikan konsistensi dalam layanan pariwisata ramah Muslim di seluruh negeri.
