TAHUN 2021, adalah hari-hari tanpa lelah melanjutkan perjuangan yang tertunda untuk mendapatkan dana hibah dan dana pinjaman lunak — memenuhi harapan dan kebutuhan anggota Indonesia In-bound Tour Operator Association/IINTOA–, yang mana telah dirintis sejak tahun 2020, melalui Kementerian  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/KemenParekraft.

Sebagai organisasi yang seluruh anggotanya adalah biro perjalanan wisata, IINTOA secara organisasi, visi dan misi berkiblat pada Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini telah terjadi sejak zaman dahulu kala, mengawali pengembangan industri kepariwisataan di Indonesia.

Perjuangan dilakukan secara intens, didukung KemenParekraft cq Deputi IV KemenParekraft, Ir Fadjar Hutomo dan para Direktur serta staf sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pekerjaan para Direktur yang membawahi hibah dan pinjaman lunak dimonitor langsung oleh 7 (tujuh) Tim teknis IINTOA atas permintaan KemenParekraft, dikomandani Sekjen IINTOA Ricky Setiawanto.

Perjuangan Berkelanjutan

Pihak KemenParekraft berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan hal tersebut dan dikomunikasikan dengan Tim IINTOA. Selanjutnya dilaporkan kepada anggota IINTOA melalui zoom meeting setiap hari Jumat, sehingga tidak ada yang terlewatkan dalam proses.

Anggota IINTOA, harus selalu siap sedia berkas-berkas dokumen perusahaan yang merupakan syarat administrasi. Siap membuat berbagai paket tour dari satu proyek ke proyek lainnya yang diminta tim pemerintah.

Namun, sampai menyentuh akhir Tahun 2021, tindak lanjutnya belum berhasil menyentuh harapan anggota IINTOA. Pasalnya, proyek itu memang belum berhasil atau berhenti di tengah jalan dengan berbagai alasan atau masih terus diperjuangkan.

Contoh: Setelah menyiapkan program perjalanan wisata kepada masyarakat umum dengan “dana subsidi”, agar biro perjalanan wisata – yang kehilangan pasar akibat pandemi dan ragam pembatasan perjalanan–  memperoleh pendapatan.

Proyek ini, menguap tanpa penjelasan.

Kemudian pemerintah mengumumkan bahwa pelaku pariwisata diberikan bantuan “dana hibah”.

Ternyata, hibah hanya diperuntukkan bagi hotel dan restoran.

Contoh lain: Pemerintah merilis, ada dana yang akan diperuntukan bagi biro perjalanan wisata dengan melakukan kegiatan menangani turis domestik. Di lapangan, hanya beberapa anggota IINTOA yang mendapatkan kesempatan memperolah rezeki melalui kegiatan ini.

Tidak kurang dari Menparekraf sendiri mengumumkan bahwa akan ada dana hibah yang “diperluas”, dimana biro perjalanan wisata akan mendapat bagian, realisasinya sampai hari ini belum kunjung tiba. Proyek yang terakhir — diperuntukan bagi para NAKES– juga belum berjalan, tidak ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada biro perjalanan wisata—yang diminta membuat paket–.

Lempar “Sampur” ke DepKeu

IINTOA menyadari bahwa dana hibah maupun pinjaman lunak tidak berasal dari KemenParekraft, melainkan dari Kementerian Keuangan. IINTOA mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk audensi secara online, surat permohonan yang dikirimkan tidak mendapat respon.

Kegagalan demi kegagalan yang dihadapi IINTOA mendorong pengurus mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo. Dan surat tersebut mendapat tanggapan serta didisposisikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian.

Namun, jawaban yang diperoleh belum memuaskan. IINTOA mengirim ualang surat kepada Menko Perekonomian. Dan, sampai saat ini IINTOA belum menerima tanggapan dari Menko yang bersangkutan.

Kadang terlintas di dalam pikiran sendiri, mungkin pejabat negara ini belum mengenal apa itu biro perjalanan wisata. Ketika membaca surat IINTOA  yang selalu dengan memperkenalkan diri secara detil — dilengkapi profile asosiasi — , tetapi tetap saja ada pertanyaan:” Who are You…”

Pahlawan Devisa Negara?

Masih terngiang-ngiang di telinga para pelaku pariwisata– “zaman old” –kata-kata para tokoh bangsa Andreas Prajogo, Jenderal Ahmad Tirto Sudiro, Joop Ave —  para pahlawan pariwisata yang pernah menduduki jabatan Direktur Jenderal Pariwisata, masih berkantor di Jalan Kramat Raya, Jakarta,—  mengatakan:

” Kalian pengusaha dan pimpinan biro perjalanan wisata adalah pahlawan devisa negara. Kalianlah yang mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia.”

Jenderal Ahmad Taher, Jenderal Soesilo Soerdarman, Joop Ave yang adalah Menteri Pariwisata juga selalu mengatakan:

” Jual sebanyak-banyaknya destinasi pariwisata Indonesia. Tariklah sebanyak-banyaknya tour operator dan wholesalers dunia untuk mengirimkan jutaan, puluhan juta wisatawan asing ke Indonesia. Kalianlah pahlawan devisa bagi negara”

Karena itu, IINTOA berusaha tanpa henti dan tanpa bosan untuk mendapatkan dana hibah dan dana pinjaman lunak.  IINTOA merasa berhak untuk itu bukan hanya berdasar pernyataan para tokoh, tetapi berdasarkan undang- undang kepariwisataan di Indonesia.

Pembukaan “border” Bali  

IINTOA juga diikutsertakan dalam diskusi tentang pembukaan kembali Pulau Bali sebagai “pilot project”. Alasannya,  ekonomi Pulau Dewata ini mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID. Bagi IINTOA — anggota IINTOA— kehilangan pendapatan karena COVID  sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun ini.

Ketika pemerintah mengumumkan pembukaan Bali, 14 Oktober 2021, sampai saat ini tidak ada wisatawan yang mendatangi Pulau Bali. Persyaratan yang ditetapkan pemerintah Indonesia tidak memungkinkan wisatawan mendatangi destinasi kelas dunia ini. Syarat- syarat antara lain: 1) Visa yang harus melalui agen visa di Indonesia; 2) Penerbangan langsung; 3) Karantina dari 7 (tujuh) hari, 5 (lima) hari, 3 (tiga) hari lalu 10 hari dan terakhir 14 hari.  4) Pembatasan negara- negara asal wisatawan yang hanya 19 negara.

Menyadari dengan persyaratan- persyaratan tersebut diatas, IINTOA menulis surat terbuka  kepada Presiden RI, Djoko Widodo dengan mengemukakan solusi.

1)Visa : memberlakukan Visa On Arrival. 2) Penerbangan langsung: membiarkan penerbangan transit karena tidak semua negara asal wisatawan memiliki penerbangan langsung ke Bali. 3) Karantina: mempertimbangkan tanpa karantina seperti negara- negara lain memberlakukannya. 4) Negara asal wisatawan: menambah negara asal wisatawan terutama pasar potensial dan negara yang mempunyai wisatawan loyal berkunjung ke Bali selama sebelum masa COVID.

Ketika sedang berkutat dengan persyaratan pembukaan Bali border, beberapa anggota IINTOA berkomentar atas pernyataan Gubernur Bali dengan judul:

”Gubernur Bali ajak pelaku wisata di Bali mulai lupakan turis asing ”

Judul berita yang provokatif ini, mengundang reaksi dari pembaca. Sayangnya anggota IINTOA berkomentar tanpa membaca isi keseluruhan berita itu. Pernyataan Gubernur Bali, berbeda dengan judul tersebut.

“Gubernur Bali akhirnya mengajak pelaku pariwisata di Bali menepikan sementara keinginan melayani turis asing.”

 Alasannya: 1) potensi lonjakan wisatawan domestik yang sangat layak digarap optimal, 2) tidak akan ada wisman yang berkunjung ke Bali dalam waktu dekat. 3) Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Bali, tetapi negara lain mengalami lonjakan COVID-19. 4) Banyak negara perkembangan COVID meningkat, dan me- lock-down negaranya.

Apakah saya membela dan mendukung pernyataan Gubernur itu?

Oh…tidak, yang saya protes adalah cara anggota membuat komen tanpa membaca isi berita dan komennya di ruangan WAG IINTOA. Itu saja.

Ditunjuk Tangani Wisata Delegasi G-20

Di tengah perjuangan mendapatkan dana — belum membawa hasil—, IINTOA ditunjuk untuk menangani tour dan kegiatan lainnya bagi para delegasi G-20 yang ingin berlibur disela sidang G-20. Destinasi yang ditawarkan adalah Bali, Yogyakarta, Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo-Flores. Semua persiapan untuk itu telah dilakukan dengan matang, termasuk mempergunakan platform khusus yang menggabungkan website Kemenparekraf www.indonesia.travel, terkoneksi website G-20. Dengan demikian produk IINTOA didisplay, dijual di platfrom tersebut, rencananya juga dijual di beberapa OTA besar dunia dan OTA dalam negeri. Keuntungannya ialah ketika G-20 selesai, our tour products tetap “nangkring” di sana.

Ini adalah perjuangan IINTOA untuk masa depan jangka panjang IINTOA, masa depan kita. Semoga.

Selamat Tinggal Tahun 2021

Selamat Datang Tahun 2022

Sanur-Bali, 31 Desember 2021

Paul Edmundus Talo, (Ketua DPP Indonesia In-bound Tour Operator Association)