Menpar Arief Yahya ( batik merah) bersama para nara sumber, industri  pariwisata.dan Ketua Forwapar, Johan ( ketiga dari kanan) 

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Keindahan alam adalah salah satu aset berharga yang dimiliki oleh Indonesia. Dari Pulau vulkanik kecil di ujung Sumatera, hingga keindahan karang di bawah laut Papua. Indonesia menjadi surga bagi penikmat alam yang diakui oleh mata mancanegara.

Hal ini tentu saja menguntungkan bagi Indonesia dari berbagai sisi termasuk pemasukan negara. Pada tahun 2018, pariwisata menjadi salah satu andalan bagi pemasukan devisa negara, yakni sebesar USD 20 Miliar angka ini mengalami peningkatan sebesar 20% dari tahun 2017 yakni sekitar USD 16,8 Miliar.

Disamping keindahan alam yang dimiliki, Indonesia terletak di kawasan Cincin Api (Ring of Fire), yang menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk mengalami berbagai bencana alam seperti gempa bumi, erupsi maupun tsunami.

Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat di BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Indonesia adalah laboratorium bencana, maka Indonesia harus mampu menghasilkan ahli-ahli bencana yang dapat menjadi contoh dunia dalam hal tanggap bencana.

Sutopo juga mengusulkan adanya pelatihan tanggap bencana bagi para wartawan wisata karna saat ini mitigasi tanggap bencana di Indonesia masih sangat terbatas.

Apalagi pers yang menjadi kunci karena setiap bencana, kata Menpar Arief Yahya, merupakan masa yang sangat rawan  terhadap pemberitaan maupun informasi yang salah (hoax) karena kesalahan tersebut membuat truma bagi wisatawan atau terjadi cancellation.

Sebagai upaya meminimalisir dampak bencana pada sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memiliki program mitigasi, kata Arief Yahya dalam paparannya berjudul Mitigasi Bencana Pada Sektor Pariwisata

Bencana dampaknya sangat besar bagi dunia pariwisata. Bencana alam maupun bencana keamanan seperti terorisme tidak dapat diprediksi. Bencana alam erupsi, gempa bumi dan tsunami yang terjadi dalam dua tahun berturut-turut  belakangan ini telah mengganggu target pariwisata nasional.

Bencana erupsi Gunung Agung  pada 2017 memberi dampak terhadap pariwisata Bali  kemudian berlanjut pada 2018 muncul bencana gempa bumi di Lombok yang berdampak pada pariwisata NTB.

“Bencana alam membawa impact    sangat besar pada pariwisata. Sebagai ilustrasi  peristiwa erupsi Gunung Agung Bali pada 2017 memberi dampak  hilangnya potensi kunjungan 1 juta wisman dengan pengeluaran sebesar US$ 1miliar karena pengeluaran rata-rata wisman US$ 1.000 per orang perkunjungan,” kata Arief Yahya.

Berbicara pada diskusi dan sosialisasi Mitigasi Bencana bertema “Be Aware, Be Prepare Before Traveling”, Arief Yahya menjelaskan bahwa Kemenpar mempunyai Standard Operation Pracedure ( SOP) dalam menangani bencana yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu tanggap darurat, tahap rehabilitasi (pemulihan) dan tahap normalisasi (recovery).

“Kesalahan dalam memberikan informasi bisa menyebabkan terjadi cancellation kunjungan wisatawan,” kata Arief Yahya. Dia berbicara bersama sejumlah nara sumber lainnya  yaitu Managing Director PT Banten West Java, Fachrully R Lahasido ; Head of Travel Insurance and Media Communication Division PT ACA Asuransi, Sugiarto Grahihah serta VP Corporate Secretary PT Angkasa Pura , Hendi Haryudhitiawan

Acara yang dipandu oleh Kepala Komblik Kemenpar Guntur Sakti Dan dihadir industri wisata seperti Rudiana mewakili Astindo, Kepala Bagian Humas BMKG, Bapak Ahmad Taufan Maulana.

Kegiatan yang diikuti sedikitnya 100 wartawan dan kalangan industri wisata ini diselenggarakan oleh bagian Manajemen Krisis Kepariwisataan, Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar bersama Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) di A One Hotel Jakarta, hari ini, Rabu (27/2/2019) .

Jika satu bencana terjadi dikawasan pariwisata di Indonesia, pemerintah sekitar akan segera memberikan himbauan dan laporan mengenai keadaan sekitar agar dapat diantisipasi.

Pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan status waspada hingga darurat sehingga tidak terjadi kesalahan informasi karena pada tahap tanggap darurat ini pemerintah harus menunda promosi yang dilakukan terhadap tempat terkait demi keselamatan calon pengunjung.

Segera setelah bencana berakhir, tahap rehabilitasi atau pemulihan dimulai. Pemulihan ini meliputi Sumber Daya Manusia dan destinasi terkait. Selain itu, bidang pemasaran juga dapat dilakukan pada tahap ini.

Dalam beberapa bulan pasca krisis tahap normalisasi (recovery) dimulai dengan mencabut status darurat ditempat terkait dan memperhitungkan dampak apa saja yang disebabkan selama masa krisis.

Pemerintah juga dapat mempublikasi dan melakukan promosi mengenai destinasi terkait, salah satu caranya dengan mengadakan penyelenggaraan event baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan berjalannya 3 tahap SOP yang dimiliki Kemenpar ini, diharapkan dapat menghindari kekeliruan dalam penyebaran informasi dan meminimalisir dampak bencana terhadap sektor pariwisata di Indonesia, sehingga kerugiannya dapat ditekan keangka terendah.