NASIONAL NEWS

Anggaran BIP Dialihkan, Industri “Gigit Jari”

JAKARTA, bisniswisata.co.id: MERUJUK pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, serta Nota Dinas Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf Nomor B/KU.00.07/975/S/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja TA 2021 pada 12 Juli 2021, dan Surat Nomor B/KU.00.07/1001/S/2021 Perihal Refocusing dan Realokasi Belanja TA 2021 Tahap IV. Berdampak pada program bantuan bagi industri perjalanan wisata khususnya kalangan biro perjalanan wisata di Indonesia yang telah 19 bulan tidak dapat mendatangkan wisatawan ke Indonesia.

Dalam keterangannya Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fadjar Hutomo  menyebutkan, anggaran program BIP Reguler tahun 2021 tidak tersedia akibat refocusing anggaran, guna membantu penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Adapun untuk BIP Kategori JPU (BIP JPU), calon penerimanya telah terpilih dan diumumkan, tetap dilaksanakan, dengan”pengurangan” nilai besaran bantuan dari Rp 20 juta per penerima, menjadi Rp 10 juta per penerima

Seperti diketahui, Bantuan Insentif Pemerintah Kategori Reguler merupakan program bantuan untuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha/produksi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar maksimal Rp200 juta, proses pendaftaran dibuka pada 4 Juni dan ditutup pada 7 Juli 2021.

Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) dibagi menjadi 2 kategori, yaitu BIP Reguler, dan BIP Jaring Pengaman Usaha (BIP JPU). BIP Reguler dibuka untuk badan usaha yang berkecimpung pada 6 (enam) subsektor ekonomi kreatif yakni aplikasi, game developer, kriya, fesyen, kuliner, dan film. Serta sektor usaha pariwisata sesuai dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Sedangkan BIP JPU dibuka untuk usaha di bidang kuliner, kriya, dan fesyen. Syarat utama untuk mendaftar antara lain telah memiliki NIB atau Nomor Izin Berusaha, adapun syarat dan ketentuan masing-masing kategori BIP dapat dilihat pada Petunjuk Teknis yang dapat diunduh pada website BIP.

Untuk memperoleh bantuan tersebut, terdapat beberapa tahapan seleksi yang harus dilalui oleh seluruh peserta yaitu seleksi administrasi, seleksi substansi proposal, seleksi wawancara, dan verifikasi lapangan. Lalu setelahnya terdapat tahapan penetapan penerima bantuan, pengikatan komitmen perjanjian kerja sama, pencairan bantuan, laporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring, pengendalian dan evaluasi.

Ingatkan Pasal 31 Ayat1

“PHP lagi, gigit jari deh. Semingguan siang- malam bikin proposal, melengkapi dokumen. Ternyata nol,” ungkap seorang pengusaha inbound tour operator anggota IINTOA (Indonesia Inbound Tour Operator Association) dari Sumatera menanggapi pemberhentian proses dan pengalihan anggaran BIP tersebut.

“Sebagai sesama pengusaha di industri jasa pariwisata, boleh dong membandingkan dengan usaha lainnya yang sudah mendapat pengembalian PHR”, ungkap seorang anggota DPD ASITA Bali.

“PHR dititipkan oleh tamunya siapa, 100 persen didatangkan sendiri?” lanjutnya dengan nada bertanya, sembari menambahkan Pemberitahuan Pemberhentian Proses Program BIP Kategori Reguler itu diterima Selasa, 5 Oktober, pukul 23.30 wita.

Secara perusahaan, usaha biro perjalanan wisata belum menerima program bantuan pemerintah, sementara karyawan baru menerima bansos satu kali paket sembako. Menurut catatan DPD ASITA Bali, karyawan di 406 perusahaan anggota ASITA sejumlah 4.345 orang. Per Maret 2020 sebanyak 300 orang tenaga kerja di PHK, sebanyak 2.431 orang mendapat satu kali paket sembako. Tidak tercatat angka pasti penerima program Kartu Prakerja Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif dan peserta pelatihan- pelatihan online untuk karyawan terdampak COVID serta kelanjutannya.

Sebanyak 20 BPW ambilbagian dalam pelaksanaan program We Love Bali/BIG Promo dan untuk bulan Oktober- November, 17 BPW di Bali “lolos kurasi” penyelenggaraan proyek Ujicoba Reaktivasi Industri Pariwisata 2021. Berupa penjualan voucher berlibur diskon bagi warga negara di Indonesia yang telah vaksin lengkap. Proyek subsidi berlibur ini berlaku di wilayah Bali, Jakarta, Kepri dan Joglosemar.

Menurut PLT Ketua DPD ASITA Bali, Ketut Ardana, dalam kondisi krisis akibat pandemi, DPD ASITA Bali yang 90 persen anggotanya bergerak di inbound (mendatangkan wisatawan yang berarti menghasilkan devisa untuk negara), mengharapkan pejabat berwenang di Kemenparekraft membaca ulang nilai prinsip UU Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 BAB VIII, KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 31 ayat 1. Pasal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk pelaksanaannya. *

Dwi Yani

Representatif Bali- Nusra Jln G Talang I, No 31B, Buana Indah Padangsambian, Denpasar, Bali Tlp. +628100426003/WA +628123948305 *Omnia tempus habent.*