JAKARTA, bisniswisata.co.id: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta semakin serius dalam mengembangkan pariwisata Ramah Muslim di tahun 2025 dan menargetkan pertumbuhan signifikan pada 2026 mendatang.
Komitmen ini diwujudkan melalui kolaborasi erat dengan Asosiasi Industri Tour & Travel Indonesia (AITTA) DPD Jakarta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Iffan, Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf, menegaskan bahwa wisata ramah Muslim merupakan salah satu prioritas utama untuk membangun Jakarta sebagai destinasi unggulan.
Berlangsung di hotel The Westin Jakarta kegiatan Bimbingan Pengembangan Teknis Pariwisata Jakarta Ramah Muslim Tahun 2025 digelar dengan undangan 300 orang dari kalangan industri pariwisata DKI Jakarta baik travel agent, hotel, akademisi serta perwakilan kedutaan besar di Jakarta yang memiliki paket wisata Muslim seperti Bosnia, Azerbaijan, Uzbekistan, Taiwan dan lainnya.
Kegiatan yang dibuka oleh Iyung Masruroh, S.Sos., MAB, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Transformasi Digital & Inovasi Pariwisata di Kementerian Pariwisata RI serta menghadirkan nara sumber Hilda Ansariah Sabri, Ketua Forum Dialog Pariwisata ( FDP) Halal yang juga pendiri/ Pemred portal berita wisata www.bisniswisata.co.id dan E-Magz EXPLORE!.
Hadir pula sejumlah nara sumber lainnya seperti Erwita Dianti M.Si , Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara di Kemenpar, Hafizzudin Ahmad, Lc Wakil Ketua Umum Bidang Sosialisasi dan Edukasi DPP PPHI, Ir. H. Artha Hanif, Ketua Umum DPP AITTAHis Excellency Mr. Armin Limo Duta Besar Bosnia dan Prof. Dr. Myrza Rahmanita dari Institut Pariwisata Trisakti dengan moderator Hannah dari AITTA.
Menurut Hilda, mindset masyarakat jika memakai brand paket wisatanya dengan label Halal Tourism kesannya mau islamisasi destinasi padahal halal tourism hanya pelayanan tambahan.
Pemerintah daerah dan Pusat juga ikut -ikutan memberikan label Muslim Friendly Tourism padahal Indonesia negara anggota negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang sudah memiliki standar Halal Tourism bukan pakai nama Muslim Friendly Tourism.
Justru negara-negara non Muslim seperti Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan, Korea yang sukses menjaring wisatawan Muslim yang memakai label Muslim Friendly Tourism.
Di Indonesia sering muncul nama paketnya Muslim Friendly Tourism padahal dua konsep dalam industri pariwisata yang sering kali dianggap serupa, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal layanan dan fasilitas yang ditawarkan.
Halal Tourism adalah pelayanan tambahan jadi definisinya kegiatan wisata yang fokus pada menyediakan semua aspek perjalanan yang sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Mencakup makanan, akomodasi, dan kegiatan yang semuanya harus mematuhi standar halal. Semua elemen perjalanan harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan.
“Hotel, mall, restoran cukup menyediakan toilet bersih, tempat wudhu, tempat sholat bersih, semua menu bahan bakunya halal, di proses secara halal tidak tercampur dengan semua peralatannya dengan bahan non halal. Kalaupun tetap menyajikan makanan haram bagi Muslim harus memiliki dua dapur dan menu tertulis jelas non halal,” kata Hilda.
Muslim Friendly Tourism memberikan fleksibilitas lebih besar dan fokus pada kenyamanan wisatawan Muslim secara umum tapi belum tentu sudah sertifikasi. Sementara halal itu prosesnya kalau daging ayam atau sapi juga dimulai dari peternakan hingga proses akhir disajikan untuk umat.
“Restorannya sih ayam goreng tapi ternyata digoreng pakai minyak haram. tuh di Solo puluhan tahun di goreng pakai minyak babi dan umat Islam ke tipu. Masih di Solo juga ada resto bakso beroperasi bilangan tahun juga non halal eh begitu ketahuan izinnya juga nggak dicabut ! iya kan ?,”
Artha Hanif, Ketua Umum AITTA mengatakan Halal Tourism tentunya lebih tepat apalagi Indonesia negara Muslim terbesar di dunia dengan 245, 97 juta jiwa.
“ Jumlah wisatawan Muslim yang mencapai 2 miliar lebih, pertumbuhan Wisatawan Muslim yang 27% ketimbang wisata dunia yang konvensional dengan pertumbuhan 6,4%. Ayo garap paket-paket halal tourism baik inbound, outbound dan di dalam negri,” tandasnya.
Iffan, Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta, menegaskan bahwa wisata ramah Muslim merupakan salah satu prioritas utama untuk membangun Jakarta sebagai destinasi unggulan.
“Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan asosiasi, termasuk AITTA, termasuk untuk penyelenggaraan tahun depan tetap melibatkan kedutaan besar dari berbagai negara untuk menarik wisatawan Muslim ke Jakarta,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga mengatakan, Disparekraf DKI Jakarta memiliki sejumlah strategi jitu untuk mencapai target tersebut, di antaranya Pembinaan Teknis: Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pariwisata melalui bimbingan teknis untuk memastikan layanan yang memenuhi standar Ramah Muslim.
Djohari Somad, Ketua DPD AITTA, menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Disparekraf. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam mempromosikan pariwisata ramah Muslim di Jakarta. Acara Bimtex dilanjtkan dengan penyelenggaraan AITTA Jakarta Travel Mart ( AJTM).
