NASIONAL

2020, Anggaran Destinasi Wisata Super Prioritas Ditambah

JAKARTA. bisniswisata.co.id: Pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pemerintah di tahun 2020.. Anggaran belanja pemerintah pusat pun dikucurkan untuk menyelesaikan pengembangan destinasi wisata super prioritas. Ada 10 Kawasan Pariwisata Strategis Nasional atau 10 Bali Baru yang ditetapkan. Namun, ada 4 kawasan menjadi super prioritas untuk diselesaikan pengembangannya yakni kawasan Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, komitmen pemerintah dalam mempercepat pengembangan pariwisata sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah memberi alokasi anggaran belanja yang cukup besar untuk mendukung proyek-proyek pariwisata.

“Harapannya kalau ini bisa dilakukan dengan melibatkan Kementrian/Lembaga (K/L), juga Pemda dan skema KPBU, maka bisa menghasilkan turisme yang tinggi dan membangkitkan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah objek wisata,” tuturnya dalam rapat kerja di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (10/9).

Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata, misalnya, direstui menerima tambahan anggaran belanja untuk mendukung pembangunan destinasi wisata. 2020, anggaran belanja Kemenhub yang diusulkan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 42,67 triliun. Namun, pemerintah dan Banggar menyepakati untuk menambah lagi anggaran sebesar Rp 441,5 miliar sehingga total belanja Kemenhub tahun depan mencapai Rp 43,11 triliun.

“Tambahan Rp 441,5 miliar tersebut untuk pembangunan enam destinasi di luar super prioritas, serta kebutuhan perpanjangan landasan pacu di Bandara Komodo, Labuan Bajo,” ucapnya seperti dilansir laman Kontan, Rabu (11/09/2019).

Sementara, Kemenpar memiliki pagu belanja sebesar Rp 4,38 triliun dalam RAPBN 2020. Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran Rp 100 miliar sehingga belanja Kemenpar tahun depan disepakati sebesar Rp 4,47 triliun. “Tambahan anggaran untuk Kemenpar untuk mendukung pembangunan kawasan Danau Toba, terutama terkait pembangunan infrastruktur danau dan proses hak pengelolaan (HPL),” ungkapnya.

Di luar dua kementerian tersebut, ada pula enam K/L lainnya yang terlibat dan mengalokasikan anggaran khusus dalam pembangunan 10 KPSN tersebut.
Kementerian PUPR dengan anggaran Rp 7,8 triliun, Kementerian ESDM Rp 45,8 miliar, Kementerian LHK Rp 150 miliar, Kemendes PDTT Rp 82,99 miliar, Kemendikbud Rp 51,2 miliar, dan Bekraf Rp 19,2 miliar.

Selain membangun KPSN, anggaran tersebut ditujukan untuk membangun embung dan jaringan air minum, membangun jalan pelabuhan, TPA, IPAM, Geopark Dermaga, membangun atau merehab pelabuhan danau, runway, dan bandara, pengembangan dan revitalisasi desa adat. Serta pemberdayaan desa wisata dan penyediaan sarana ruang kreatif.

Ditempat terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2020 memproyeksikan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang.

Pembangunan infrastruktur di lima destinasi super prioritasdilakukan secara bertahap, di mana pada 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,7 triliun. Untuk mengakselerasi pengembangan, Kementerian PUPR akan meningkatkan pagu anggaran infrastruktur menjadi sebesar Rp 7,1 triliun pada 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR melaksanakan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di lima destinasi super prioritas yang telah ditetapkannya setelah rapat terbatas pada 15 Juli 2019. “Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, diterima Bisniswisata.co.id, Rabu (11/9/2019).

Pada 2020, dalam mendukung konektivitas di KSPN Danau Toba, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga membangun infrastruktur seperti Jembatan Tano Pangol di Kabupaten Samosir sepanjang 1,2 km. Anggaran untuk proyek ini adalah sebesar Rp 297 miliar dengan masa pelaksanaan 2020-2021. Kemudian Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Samosir, dengan total anggaran sebesar Rp 526 miliar.

Selanjutnya, yakni infrastruktur Sumber Daya Air berupa Pelebaran Alur Tano Ponggol dari 25 meter menjadi 80 meter dengan panjang 120 meter, dengan anggaran Rp 325 miliar. Kementerian PUPR juga melakukan Penataan Kawasan Parapat, yakni pembangunan gerbang kawasan Rp 148,2 miliar, dan penataan ruang publik Parapat dengan anggaran Rp 50 miliar

Di KSPN Borobudur, pada 2020 dilakukan kegiatan berupa penataan kawasan permukiman Borobudur dengan membangun Gerbang Palbapang dan penataan koridor Jalan Mayor Kusen dengan anggaran sebesar 150 miliar.

Lalu, pembangunan Gerbang Klangon dan penataan jalan Klaben, Gerbang Wisata Borobudur, serta Penataan parkir, drop off dan koridor pedagang kaki lima di kawasan Candi Mendut dengan anggaran sebesar Rp 70 miliar.

Untuk KSPN Lombok akan dilakukan pembangunan Jalan Bandara Internasional Lombok (BIL)–Kuta Mandalika dengan panjang 17 km lebar 25 meter dengan anggaran Rp 1,45 triliun.

Selanjutnya, pembangunan Promendede dengan anggaran Rp 20 miliar, pengembangan kawasan Gili sebesar 50 miliar, dan pengembangan Geopark Rinjani dengan alokasi Rp 30 miliar.

Sementara untuk KSPN Labuan Bajo, pada 2020 dilakukan peningkatan jalan dan trotoar ruas jalan Soekarno Hatta Atas, peningkatan jalan dan trotoar ruas jalan Soekarno Hatta Bawah, penataan kawasan Puncak Waringin, Batu Cermin, Kampung Baru, Bukit Pramuka, serta kawasan Rinca.

Kemudian untuk KSPN Manado–Bitung–Likupang akan diselesaikan pembangunan Bendungan Kuwilkawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, peningkatan Jalan Akses Likupang, pembangunan Jembatan Bitung–Pulau Lembeh, Jalan Tol Manado–Bitung, penataan Kawasan Bunaken, penataan Kawasan Pantai Malalayang, dan Kawasan Wisata Pantai PAAL–Likupang. (redaksibisniswisata@gmail.com)

Endy Poerwanto