Bentang alam, hutan, satwa liar, dan keanekaragaman hayati Laos menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan produk dan layanan pariwisata yang berkualitas. – VT/ANN
VIENTIANE, bisniswisata.co.id: Praktik wisata “nol dolar” (zero-dollar tours) dan perdagangan ilegal satwa liar yang terkait dengan bisnis pariwisata kini mendapat pengawasan lebih ketat seiring upaya pihak berwenang untuk menegakkan aturan terkait kegiatan-kegiatan tersebut.
Sebuah pertemuan nasional untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pariwisata terkait pengelolaan dan perlindungan spesies satwa liar yang terancam punah telah diselenggarakan di Vientiane pada 18 September lalu.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Darany Phommavongsa, serta dihadiri oleh perwakilan dari otoritas pusat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi, serta Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup provinsi.
Dalam pertemuan tersebut, Penjabat Direktur Jenderal Departemen Manajemen Pariwisata, Siphonphay Sitthixay, menyatakan bahwa pertumbuhan pariwisata telah menciptakan peluang bagi sejumlah pelaku usaha untuk beroperasi di luar ketentuan hukum.
Sebagian besar paket wisata “nol dolar” beroperasi dengan cara mengurangi pendapatan negara dan merusak reputasi industri pariwisata, sekaligus memfasilitasi penjualan dan konsumsi ilegal satwa liar serta produk turunannya melalui hotel, restoran, toko suvenir, dan tempat usaha lainnya, ujarnya.
Darany mengatakan bahwa bentang alam, hutan, satwa liar, dan keanekaragaman hayati Laos merupakan aset nasional yang penting serta menjadi landasan kuat bagi pengembangan produk dan layanan pariwisata yang berkualitas.
Dia menegaskan bahwa kegiatan pariwisata yang melibatkan satwa liar harus diatur dengan tepat guna memastikan kepatuhan terhadap hukum.
Spesies satwa liar yang dilindungi tidak boleh dieksploitasi demi keuntungan komersial; artinya, satwa tersebut maupun bagian tubuhnya tidak diperjualbelikan, dimiliki, disantap, atau dikonsumsi dengan cara apa pun.
Dia menyatakan bahwa pengembangan pariwisata harus berfokus pada kualitas, keberlanjutan, tanggung jawab lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat setempat.
Model pariwisata tertentu yang didasarkan pada harga yang sangat rendah secara artifisial dan pengaturan komersial yang tidak transparan telah memicu munculnya wisata “nol dolar” beserta kegiatan ilegal yang menyertainya.
Siphonphay meninjau peraturan perundang-undangan terkait pariwisata, situasi terkini seputar paket wisata “nol dolar”, serta mengusulkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
Dia menyebutkan bahwa pariwisata merupakan kontributor penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi negara melalui perolehan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta daya tarik Laos sebagai negara dengan keindahan alam yang memukau.
Direktur Jenderal Departemen Kehutanan di bawah naungan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup, Assoc. Prof. Dr. Somvang Phimmavong memaparkan kerangka hukum pengelolaan satwa liar, termasuk langkah-langkah untuk memerangi kejahatan satwa liar lintas negara, ketentuan CITES, kategori satwa liar, kegiatan yang dilarang, sanksi, serta tanggung jawab pelaku usaha pariwisata.
Wakil Direktur Jenderal Departemen Inspeksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Khamvanh Keomanyvong, menyampaikan laporan mengenai kejahatan satwa liar di Laos dan kaitannya dengan sektor pariwisata.
Inspeksi di beberapa lokasi telah mengungkap adanya penjualan ilegal spesies satwa liar yang dilindungi beserta produk turunannya, termasuk yang berasal dari harimau, beruang, gajah, dan badak.
Restoran, pasar, toko suvenir, tempat hiburan, dan tempat usaha pariwisata lainnya terkadang digunakan sebagai sarana penjualan dan konsumsi produk-produk tersebut.
Para peserta pertemuan sepakat untuk memperkuat kesadaran hukum, pertukaran informasi, kegiatan inspeksi, dan penegakan hukum di tempat usaha pariwisata, lokasi berisiko tinggi, serta wilayah perbatasan.
Operator tour dan pemandu wisata yang terlibat dalam pelanggaran terkait satwa liar dapat dikenai sanksi penangguhan atau pencabutan izin usaha, serta denda dan tuntutan hukum.
Masyarakat diimbau untuk melaporkan dugaan perburuan, kepemilikan, pengangkutan, penjualan, atau konsumsi satwa liar secara ilegal melalui saluran siaga ( Vientiane Times/ANN)
