The Halal Times meneliti bagaimana fragmen-tasi ini merugikan eksportir miliaran dolar dan apa yang dilakukan para pemimpin industri untuk mengatasinya

TOKYO, bisniswisata.co.id: Bayangkan pasar senilai US$1,8 triliun yang diatur oleh ratusan regulator yang bersaing, masing-masing dengan aturan, proses audit, dan persyaratan logo yang berbeda.

Itulah realitas sertifikasi halal global saat ini — dan hal ini merugikan industri miliaran dolar dalam biaya yang tumpang tindih, gesekan perdagangan, dan peluang yang hilang.

Dilansir dari halaltimes.com, bagi bisnis halal yang beroperasi lintas batas, fragmentasi sertifikasi bukan lagi ketidaknyamanan birokrasi. Ini adalah hambatan struktural terbesar untuk pertumbuhan.

Skala Masalah

Meskipun ekonomi halal memiliki skala yang sangat besar — ​​pengeluaran makanan dan minuman halal global saja diproyeksikan mencapai $1,8 triliun pada tahun 2030, tumbuh sebesar 6,9% per tahun — masih belum ada standar sertifikasi halal global yang diterima secara universal.

Sebaliknya, lanskap yang terfragmentasi dari regulator nasional, badan sertifikasi swasta, dan otoritas keagamaan mengatur akses pasar di lebih dari 57 negara mayoritas Muslim dan puluhan pasar non-Muslim dengan populasi konsumen Muslim yang signifikan.

Produsen makanan yang mengekspor ke Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, UEA, dan Inggris biasanya harus memiliki empat hingga enam sertifikasi halal terpisah, yang masing-masing membutuhkan audit independen, dokumentasi, dan biaya perpanjangan.

Untuk bisnis menengah, biayanya dapat melebihi $100.000 per tahun. Bagi usaha kecil dan menengah, hal ini seringkali menjadi hambatan yang sangat besar untuk ekspansi internasional.

Upaya Malaysia untuk Kepemimpinan Global

Malaysia sedang melakukan upaya paling serius untuk membangun kepemimpinan sertifikasi. JAKIM, Departemen Pengembangan Islam Malaysia, secara luas dianggap sebagai standar emas dalam sertifikasi halal secara global, diakui oleh lebih dari 80 negara dan badan sertifikasi.

Analisis Mei 2026 oleh Business Monitor International mengkonfirmasi bahwa Malaysia mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam industri halal global justru karena kredibilitas dan jangkauan internasional JAKIM.

Strategi Malaysia disengaja: memposisikan sertifikasi JAKIM sebagai tolok ukur global de facto, memaksa pasar lain untuk menyesuaikan diri dengan standar Malaysia, bukan sebaliknya.

Strategi ini memiliki momentum yang cukup besar di Asia Tenggara, di mana ekosistem ekspor halal Malaysia—yang bernilai lebih dari US$12 miliar—memberikannya daya tawar yang substansial.

Tantangan Teluk

Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menghadirkan model yang bersaing. SFDA (Otoritas Makanan dan Obat Saudi) Arab Saudi dan ESMA (Otoritas Standarisasi dan Metrologi Emirates) UEA telah mengembangkan rezim sertifikasi domestik yang ketat yang memiliki bobot signifikan di seluruh dunia Arab.

Gulfood 2026 menggarisbawahi konsensus yang berkembang di antara para pemimpin industri Teluk bahwa sertifikasi halal harus diperlakukan sebagai strategi kompetitif, bukan hanya kepatuhan—pembingkaian ulang yang telah mempercepat investasi dalam infrastruktur sertifikasi berbasis di Teluk.

Ketegangan antara blok sertifikasi Asia Tenggara dan Teluk mencerminkan persaingan geopolitik yang lebih luas untuk pengaruh atas arsitektur regulasi ekonomi halal global.

Apa yang Dapat — dan Tidak Dapat — Dilakukan oleh Perjanjian Pengakuan Bersama

Solusi jangka pendek yang paling pragmatis untuk fragmentasi adalah perluasan Perjanjian Pengakuan Bersama (MRA) antar badan sertifikasi. BPJPH Indonesia telah menjalin MRA dengan 114 lembaga halal asing.

Malaysia dan negara-negara GCC memiliki kerangka pengakuan bilateral. Institut Standar dan Metrologi untuk Negara-negara Islam (SMIIC) dari OKI telah menerbitkan standar halal yang harmonis yang telah diadopsi oleh beberapa negara anggota.

Namun, MRA hanya mengatasi gejala, bukan penyebabnya. MRA mengurangi duplikasi bagi eksportir yang sudah berada dalam jaringan yang diakui, tetapi tidak menghilangkan masalah mendasar.

Tidak ada satu otoritas pun yang memiliki legitimasi agama, politik, dan komersial untuk memberlakukan standar universal pada industri global yang berakar pada beragam tradisi yurisprudensi Islam.

Alasan Bisnis untuk Tindakan Industri

Halal Times secara konsisten berpendapat bahwa masalah fragmentasi industri halal tidak akan diselesaikan hanya oleh regulator saja.

Asosiasi industri, perusahaan makanan multinasional, dan investor keuangan memiliki kepentingan ekonomi langsung dalam mendorong harmonisasi yang lebih besar — ​​dan pengaruh untuk menuntutnya. Setiap persyaratan sertifikasi tambahan adalah pajak atas perdagangan halal.

Setiap audit ganda adalah biaya yang pada akhirnya mengurangi daya saing terhadap alternatif makanan dan barang konsumsi konvensional.

Persaingan untuk kepemimpinan sertifikasi, pada intinya, adalah persaingan untuk mendefinisikan aturan pasar senilai US$1,8 triliun.

Bisnis dan pemerintah yang memahami hal ini akan membentuk dekade ekonomi halal berikutnya. Mereka yang tidak memahaminya hanya akan menanggung biayanya.(Hafiz M. Ahmed