Sapta Nirwandar: Pertumbuhan wisata halal dunia dan wisata konvensional  27% vs 6,4% per Tahun

this formate

Muslim  traveller pilih wisata halal ( foto: Mastercard CrescentRating GMTII)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Pertumbuhan wisata halal dunia rata-rata 27 persen per tahun, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan sektor wisata dunia yang hanya tumbuh 6,4 persen, kata Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center ( IHLC) hari ini.

“Laporan Mastercard CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) ini seharusnya di Indonesia sudah ditanggapi dan dikembangkan dengan mempromosikan paket-paket wisata halal atau di dunia dikenal dengan nama Halal Tourism,” jelasnya.

Apalagi laporan itu juga memprediksi dengan melihat pengeluaran penduduk Muslim dunia untuk berwisata akan tumbuh US$300 miliar pada 2026. Sapta menyayangkan industri pariwisata RI belum menunjukkan tandap-tanda untuk kreatif membuat paket inbound Halal Tourism ke tanah air.

Selain minimnya sosialisasi dan literasi pada masyarakat luas, Indonesia memang baru menangani Halal Tourism di Kemenparekraf sebagai bagian dari minat khusus. Hal ini berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia yang memiliki  Islamic Tourism Center ( ITC) yang resmi diluncurkan sejak 2009. 

ITC diawasi oleh Dewan Direksi yang terdiri dari pejabat Pemerintah dan profesional utama di industri pariwisata dan perhotelan serta lembaga pendidikan tinggi. Selain melengkapi fungsi Kementerian Pariwisata, Malaysia, ITC juga berfungsi sebagai badan penasehat khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata Islam. 

“Sadar sepenuhnya akan potensi global pariwisata Islam, ITC terus bekerja dengan pemangku kepentingan dan pelaku industri untuk memastikan bahwa Malaysia selalu menjadi yang terdepan dalam Halal Tourism atau pariwisata halal ini,” kata Sapta.

Apa yang pernah dilakukan oleh ITC misalnya menyelenggarakan Regional Seminar on Islamic Tourism (ReSIT) terkait paket wisata halal dan jalur wisata. Selain itu juga menyelenggarakan Joint Seminar on Islamic Tourism (JoSIT) untuk membahas hal-hal mengenai keberlanjutan kedatangan wisatawan muslim di Malaysia, Indonesia dan Brunei.

Malaysia juga memiliki Halal Development Corporation (HDC) mempelopori pengembangan ekosistem dan infrastruktur halal terintegrasi dan komprehensif Malaysia untuk memposisikan diri sebagai negara paling kompetitif yang memimpin industri halal global.

HDC ini, ujarnya, sebuah lembaga Malaysia di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI), ini adalah perusahaan pengembangan industri halal pertama yang didukung Pemerintah di dunia.

Menurut Sapta untuk menjadikan wisata halal sebagai bagian dari ekosistem industri halal dan meningkatkan perekonomian Indonesia maka pemerintah pusat apalagi dengan terbentuknya kabinet pemerintahan baru di medio akhir Oktober ini agar memproritaskan Halal Industry termasuk Halal Tourism yang kini menjadi mata uang baru dunia.

“Harus disadari bahwa dalam size saja kita negara Muslim terbesar di dunia dengan  sekitar 270 -275 juta penduduk. Tentu angka ini berbeda dengan jumlah muslim di negara -negara anggota Organisasi Kerjasama Islam        ( OKI) dan negara lainnya di dunia,” tegasnya.

 

Laporan: Kontribusi Ekonomi Muslim Inggris terhadap Pertumbuhan dan Kemakmuran Inggris

this formate

LONDON, bisniswisata.co.id: Kontribusi sekitar empat juta Muslim Inggris terhadap kehidupan dan kesejahteraan Inggris cukup besar, tetapi terlalu sering tidak dihargai. Laporan ini menyoroti bagaimana kontribusi telah menjadi baik bagi ekonomi Inggris maupun dukungan terhadap masyarakat yang lebih luas. 

Namun, laporan ini juga menunjukkan bahwa hambatan dan diskriminasi yang dihadapi Muslim Inggris berisiko menghambat kontribusi tersebut seperti dilansir dari halalfocus.net.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Muslim Inggris berkontribusi terhadap ekonomi Inggris Raya dalam berbagai cara, di berbagai bidang yang mencakup berbagai sektor utama seperti perawatan kesehatan, Layanan Sipil, pendidikan, transportasi, dan juga semakin meningkat dalam politik.  

Bisnis yang dimiliki oleh Muslim Inggris juga berkembang pesat, menyumbang miliaran dolar bagi perekonomian dan mempekerjakan ratusan ribu warga negara dari semua agama dan yang tidak beragama. 

Bisnis-bisnis ini membantu hidupkan kembali masyarakat lokal di tempat-tempat yang telah menghadapi kemerosotan ekonomi. 

Selain kontribusi domestik mereka, Muslim Inggris, di era globalisasi, berada dalam posisi yang tepat untuk menghasilkan bisnis bagi negara Inggris melalui pasar-pasar Islam di seluruh dunia. 

Negara ini  sekarang menjadi tujuan utama bagi mereka yang mencari keuangan Islam, dengan London memegang 85% aset sektor perbankan Islam Eropa. Industri yang terkait dengan produk halal telah dinilai lebih dari £8 miliar. 

Pariwisata dari negara-negara yang mayoritas Muslim mendatangkan pendapatan lebih lanjut dan membantu mendukung Inggris sebagai pusat budaya global.  

Studi komprehensif ini tidak hanya mengukur dampak signifikan komunitas Muslim terhadap ekonomi negara,  tetapi juga memberikan gambaran jelas tentang potensi risiko yang kita hadapi jika gagal mengatasi kekhawatiran yang mendorong banyak Muslim Inggris berbakat untuk mempertimbangkan emigrasi. 

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Muslim Inggris menghasilkan £70 miliar setahun untuk ekonomi Inggris. Angka yang mengesankan ini mencakup kontribusi dari berbagai sektor, termasuk £42 miliar dari tenaga kerja Muslim, sekitar £25 miliar dari bisnis milik Muslim, dan £2,4 miliar dalam bentuk sumbangan amal dan waktu sukarela. 

Angka-angka ini menceritakan kisah tentang komunitas yang tidak hanya terintegrasi tetapi secara aktif membentuk dan memperkuat tatanan masyarakat Inggris.  

Mengingat anggota komunitas Muslim Inggris yang menciptakan kekayaan lebih cenderung mempertimbangkan emigrasi daripada warga negara Inggris lainnya dan menyebutkan rasa didiskriminasi berdasarkan agama mereka sebagai alasan untuk pergi. 

Maka sebagai tanggapan, laporan tersebut juga menjajaki dan menyarankan beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi masalah ini dan dengan demikian berdampak positif bagi semua warga negara Inggris. Untuk informasi lebih lanjut:  https://equi.org.uk/wp-content/uploads/2024/09/Equi-Economic-Contribution-Report.pdf

 

Viral Nama Produk ‘Tuak, Beer, Wine’ Dapat Sertifikat Halal.

this formate

BPJPH: Produk Dipastikan Halal, Persoalan pada Kesepakatan Penamaan

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Baru-baru ini beredar video berisi adanya produk dengan nama “tuyul”, “tuak”, “beer”, dan “wine” yang mendapat sertifikat halal. Terkait kejadian tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menegaskan beberapa hal.

“Pertama harus kami jelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk, dan bukan soal kehalalan produknya. Artinya masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku.” kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin, di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

“Hal yang kedua, penamaan produk halal sebetulnya sudah diatur oleh regulasi melalui SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Juga, Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.” sambungnya.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

“Namun pada kenyataannya masih ada nama-nama produk tersebut mendapatkan sertifikat halal, baik yang ketetapan halalnya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal,” kata Mamat Salamet Burhanudin 

 Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait penamaan produk. Hal ini dibuktikan dengan data kami di Sihalal. ” lanjutnya menjelaskan.

Contohnya, produk dengan nama menggunakan kata “wine” yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa. 

Contoh yang lain, produk dengan nama menggunakan kata “beer” yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 8 produk. 14 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

“Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain.” jelas Mamat.

Data tersebut, lanjutnya, mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal. 

Perbedaan itupun sebatas soal diperbolehkan atau tidaknya penggunaan nama-nama itu saja, tetapi tidak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal.

Kondisi ini, menurut Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, Dzikro, masih dalam ruang lingkup proses penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang berdasarkan perintah Undang-undang pelaksanaannya dilakukan oleh ekosistem layanan yang luas dan melibatkan banyak aktor.

“Untuk itu, BPJPH mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyamakan persepsi, agar tidak timbul kegaduhan di tengah masyarakat terkait nama-nama produk. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengonsumsi produk-produk bersertifikat halal karena telah terjamin kehalalannya.” tegas Dzikro.

BPJPH juga mengimbau dan mengingatkan kembali seluruh pihak tentang kewajiban sertifikasi halal tahap pertama yang akan berlaku setelah 17 Oktober 2024, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

“Alangkah baiknya, saat ini energi seluruh stakeholder Jaminan Produk Halal bersama masyarakat dan pelaku usaha digunakan untuk menyukseskan kewajiban sertifikat halal yang sudah semakin dekat.” pungkasnya

 

 

 

Menag Luncurkan Halal International Trust Organization di Jepang

this formate

TOKYO, bisniswisata.co.id:  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, hari ini, Minggu (29/9/2024), meluncurkan Halal International Trust Organization (HITO) di Jepang. 

Menag Yaqut menilai, peluncuran program ini sangat penting sebagai upaya memperkuat akses layanan halal bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal atau berkunjung di Jepang.

Hadir dalam peluncuran ini, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) Republik Indonesia untuk Jepang merangkap Federasi Micronesia Heri Akhmadi, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal M Aqil Irham, Staf Khusus Menteri Agama Abdul Qodir, Kepala Halal Trust International Organization (HITO) Erwin Avianto, Sekretaris BPJPH Chuzaemi.

Hadir juga Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto, dan Ketua Komunitas Muslim Indonesia di Jepang Muhammad Zahrul Muttaqien. Bergabung secara daring, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sholahudin Al Ayub.

Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang terus meningkat. Immigration Service Agency of Japan mencatat bahwa jumlah WNI di Jepang mencapai 180 ribu, dan mayoritas Muslim. 

Menurut Menag, ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menyediakan layanan halal yang lebih terstruktur dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Indonesia di Negeri Sakura.

“Salah satu upaya yang kita lakukan bersama adalah pembangunan ekosistem halal berbasis komunitas Muslim Indonesia di Jepang,” tegas Menag seperti dilansir dari  bpjph.halal.go.id

Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, di antaranya pembentukan badan sertifikasi halal yang mencakup komite fatwa, penyusunan dokumen sertifikasi, serta penyelenggaraan pelatihan penyelia halal yang akan membantu UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. 

Selain itu, dilakukan pilot project sertifikasi halal serta pembangunan sistem online untuk mempermudah prosesnya.

Industri halal saat ini telah menjadi salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan laporan State of The Global Economy (SGIE) 2023, Indonesia telah naik peringkat sebagai negara ketiga dalam industri halal. 

“Pertumbuhan sektor makanan dan minuman halal serta Pariwisata Ramah Muslim berkontribusi signifikan terhadap surplus neraca perdagangan nasional,” ungkap Menag.

“Keberhasilan ini bukanlah hasil yang diraih dengan mudah melainkan capaian positif tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik antara berbagai pihak,” sambungnya.

Duta Besar LBPP Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi menilai peluncuran Halal International Trust Organization sebagai momen penting bagi industri halal di Jepang.

 “Hari ini, kita merayakan peluncuran Halal International Trust Organization, atau HITO, lembaga sertifikasi halal berbasis komunitas Muslim Indonesia pertama, yang dirancang khusus untuk pasar Jepang,” tegasnya.

Menurut Heri Akhmadi, pasar halal Jepang terus tumbuh, dengan nilai yang diproyeksikan mencapai lebih dari 68 juta USD pada 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan, baik dari komunitas Muslim setempat maupun meningkatnya jumlah wisatawan Muslim yang berkunjung ke Jepang.

“Berdasarkan sebuah studi pada 2021, lebih dari 1.000 perusahaan di Jepang telah memperoleh sertifikasi halal, dan hampir 30% konsumen Jepang telah menyatakan minat untuk mencoba produk halal. Minat ini, terutama di kalangan generasi muda, menyoroti potensi pasar ini,“ sebutnya.

HITO merupakan respons langsung terhadap permintaan yang terus berkembang ini. Lembaga sertifikasi halal ini tidak hanya mematuhi standar halal global, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lokal dan kearifan budaya Jepang yang unik, sambungnya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin Al Ayub. Menurutnya, peluncuran HITO merupakan langkah awal dari pengembangan ekosistem halal berbasis komunitas Muslim di Jepang. 

“Sebagai negara yang menunjukkan pertumbuhan penduduk Muslim, Jepang pasti akan mengalami peningkatan permintaan produk halal untuk memenuhi kebutuhan penduduk Muslim,” sebutnya.

Dengan adanya HITO, bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jepang dalam konteks kerja sama, perdagangan, dan jaminan produk halal yang saling menguntungkan,” sambungnya.

Sebagai lembaga negara non-struktural, lanjut Sholahudin Al Ayub, KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

Dalam pelaksanaannya, KNEKS berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga anggota KNEKS, serta berbagai stakeholders terkait untuk bersinergi mempercepat dan memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“KNEKS mendukung penuh upaya-upaya pengembangan ekosistem industri halal, yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang halal,” ujarnya.

Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto menambahkan, kunjungan Menag ke Jepang sekaligus menindaklanjuti arahan Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia dengan menjalin sinergi bersama berbagai negara, salah satunya Negeri Sakura. 

Dijelaskan Sunanto, peresmian Halal International Trust Organization menjadi salah satu milestone pembentukan ekosistem halal berbasis komunitas Muslim Indonesia di Jepang.

“Kita juga bekerja sama dengan KBRI Jepang dalam pembangunan Indonesia Halal Hub. Ini dalam rangka memperluas akses produk halal Indonesia, termasuk produk UMKM, ke Jepang. Terobosan ini penting mengingat jumlah WNI di Jepang mencapai 149 ribu dan mayoritas Muslim.”.

Jumlah ini belum termasuk wisatawan Indonesia ke Jepang yang pada 2023 mencapai 430 ribu orang, terang Cak Nanto, sapaannya.

“Di Jepang, Menag juga menyerahkan sertifikat halal kepada empat Lembaga Halal Luar Negeri Jepang yang telah memperoleh rekognisi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, menghadiri peresmian halal vending machine, dan peresmian pembangunan Indonesia Halal Hub,” lanjutnya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag M Aqil Irham menambahkan, sejak BPJPH berdiri pada 2017, terbit 1.964.264 sertifikat halal atau 5.172.383 juta produk yang telah bersertifikat halal.

 “Ini adalah bukti nyata bahwa industri halal kita akan dapat berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi,” kata AqilIrham.

Dari total 150 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang melakukan registrasi di platform SIHALAL untuk direkognisi BPJPH, terdapat lima LHLN di Jepang, salah satunya Japan Islamic Trust yang telah melakukan MRA signing. 

Sedangkan 3 LHLN lainnya telah menyelesaikan seluruh rangkaian asesmen dan akan menyusul untuk penandatanganan MRA di Oktober 2024 dalam event H20 yang akan diselenggarakan oleh BPJPH. 

Untuk pekan ini, ada satu LHLN di Jepang yang sedang menjalani proses asesmen.Selain itu, ada 35 perusahaan di Jepang yang sudah disertifikasi BPJPH dengan 390 produk yang telah bersertifikat halal Indonesia.

 “Fakta ini menjadikan Jepang sebagai salah satu negara yang “concern” terhadap isu pentingnya pengembangan industri halal,” tandasnya.  

 

India Tetapkan Pedoman Baru untuk Ekspor Daging Halal per 16 Oktober

this formate

LONDON, bisniswisata.co.id: India mengumumkan ketentuan kebijakan untuk ekspor daging halal mulai 16 Oktober. Hanya daging yang diproses di fasilitas yang disertifikasi berdasarkan ‘Skema Penilaian Kesesuaian India (I-CAS) – Halal’ 

Dilansir dari halalfocus.net produk akan diizinkan masuk ke 15 negara, termasuk UEA, Arab Saudi, dan Bangladesh, untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi halal.

India mengumumkan ketentuan kebijakan untuk ekspor daging halal tertentu dan produk-produknya yang akan mulai berlaku mulai 16 Oktober 2024. Pedoman tersebut mencakup daging segar dan beku dari hewan sapi, domba, dan kambing.

Dalam pemberitahuan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (DGFT) mengatakan bahwa daging dan produk daging tertentu akan diizinkan untuk diekspor sebagai produk bersertifikat halal ke 15 negara termasuk UEA, Arab Saudi, dan Bangladesh.

Izin berlaku  jika barang tersebut diproduksi atau diolah dan/atau dikemas di fasilitas yang disertifikasi berdasarkan ‘Skema Penilaian Kesesuaian India (I-CAS) – Halal’ dari Dewan Mutu India (QCI).

“Ketentuan kebijakan untuk ekspor daging dan produk daging halal tertentu telah diberitahukan,” kata DGFT, seraya menambahkan bahwa eksportir harus memberikan sertifikat yang sah kepada pembeli di negara pengimpor setelah pengiriman.

Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Malaysia, Filipina, Qatar, Singapura, dan Turki juga termasuk di antara 15 negara tersebut.

Kementerian perdagangan dan industri tahun lalu mengatakan bahwa semua daging dan produk daging akan diekspor sebagai ‘produk bersertifikat halal’ 

Artinya hanya jika diproduksi, diolah, dan dikemas berdasarkan sertifikat yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh dewan Dewan Mutu India.

 

Pusat Pameran Dubai Ditetapkan untuk Perluasan Senilai 2,46 Miliar Euro

this formate

sumber foto: DWTCA

Perluasan ini menyoroti komitmen Dubai World Trade Centre untuk melipatgandakan kontribusi ekonomi sektor MICE menjadi 13,3 miliar euro per tahun pada tahun 2033.

DUBAI, bisniswisata.co.id: Penguasa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang juga Wakil Presiden dan Perdana Menteri UEA menyetujui rencana perluasan senilai 2,46 miliar euro untuk Pusat Pameran Dubai (DEC) di Expo City Dubai. 

Setelah selesai, DEC akan menjadi tempat acara dan pameran dalam ruangan yang dibangun khusus terbesar di kawasan tersebut. 

Dilansir dari. meetingsinternational.com,  sebagai bagian dari Rencana Induk Kota Dubai 2040, perluasan ini merupakan bagian integral dari visi Expo City Dubai untuk menjadi pusat ekonomi yang dinamis, yang didorong oleh pameran dan acara global.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum mengarakan pihaknya telah menyetujui rencana induk untuk perluasan Pusat Pameran Dubai di Expo City Dubai, dengan investasi sebesar AED 10 miliar.  

Tempat ikonik ini tidak hanya akan menjadi destinasi pameran dan acara dalam ruangan terbesar di kawasan ini, tetapi juga menetapkan standar global baru untuk keunggulan dalam industri ini. 

“Kami berkomitmen untuk mengonsolidasikan status Dubai sebagai pemimpin global di sektor acara dan pameran serta destinasi utama untuk acara-acara besar.” ujarnya.

Rencana induk DEC menguraikan perluasan tempat tersebut dalam tiga fase utama untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan akan tempat-tempat berskala besar. 

Pada fase pertama, yang ditetapkan selesai pada tahun 2026, Pusat Pameran Dubai akan menampilkan ruang pameran seluas 140.000 meter persegi, hampir dua setengah kali kapasitasnya saat ini yang hanya 58.000 meter persegi. 

Fase kedua, yang diharapkan selesai pada tahun 2028, akan memperluas total ruang pameran hingga hampir 160.000 meter persegi, bersama dengan peningkatan infrastruktur pendukung, jaringan jalan, dan tempat parkir bertingkat khusus.  

Tahap akhir, yang diharapkan selesai pada tahun 2031, akan meningkatkan total ruang pameran dalam ruangan menjadi 180.000 meter persegi, yang menampilkan 26 aula pada satu tingkat bersebelahan yang membentang sepanjang 1,2 kilometer. 

Hal ini akan mengakomodasi satu acara besar atau hingga 20 acara kecil yang diadakan secara bersamaan. Tahap akhir akan mencakup hotel dengan 300+ kunci, gerai ritel, kantor komersial, dan dapur industri untuk operasi yang terintegrasi sepenuhnya.

Helal Saeed Almarri, Direktur Jenderal Otoritas Pusat Perdagangan Dunia Dubai (DWTCA), menyoroti komitmen DWTC untuk melipatgandakan kontribusi ekonomi sektor MICE menjadi 13,27 miliar euro per tahun pada tahun 2033, sejalan dengan tujuan Agenda Ekonomi Dubai D33. 

Rencana perluasan yang ambisius ini akan meningkatkan pangsa DWTC secara signifikan dalam industri MICE bernilai miliaran dolar.  

Dengan mengandalkan infrastruktur penyelenggaraan acara kelas dunia dan lebih dari empat dekade penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Perluasan Pusat Pameran Dubai yang direncanakan akan semakin memperkuat posisi emirat tersebut sebagai pusat global pilihan untuk pameran internasional, konferensi, dan kegiatan pengalaman.

 

Nominasi Event Technology Awards Fenix ​​Event Tech: Finalis untuk Rising Star dan Best Onsite Check-In

this formate

Kehadiran Tekhnologi Fenix di sebuah event

REDFORD, Inggris, bisniswisata.co.id:  Meskipun baru didirikan pada awal tahun 2024, Fenix ​​telah menjadi penyedia layanan teknologi acara yang terkenal secara internasional. 

Akselerasi yang cepat tersebut muncul dari pengalaman profesional selama bertahun-tahun dan tidak luput dari perhatian, dengan Fenix ​​baru-baru ini dinominasikan sebagai finalis untuk Event Technology Awards tahun ini untuk Best Onsite Badgeng dan Check-In Solutions.

Dilansir dari eventindustrynews.com,  Fenix ​​berharap dapat mengesankan para juri dengan solusi perangkat keras mereka yang unik, menawarkan check-in yang efisien, pencetakan nama peserta, dan pelacakan kehadiran untuk meningkatkan keterlibatan peserta dan organisasi acara.

Solusi teknologi khusus Fenix ​​Event Tech telah mendukung acara di seluruh dunia dengan rencana menarik yang sedang dipersiapkan untuk ekspansi global lebih lanjut.

Salah satu pendiri Pablo Bonales juga telah dinominasikan sebagai finalis untuk Event Tech Rising Star Award.  

Kategori ini merayakan bakat-bakat baru dalam industri, mengakui individu-individu yang telah menunjukkan inovasi dan dinamisme luar biasa sebagai pemimpin industri yang sedang berkembang.

 

Hong Kong Sevens hadir di Kai Tak Sports Park yang baru

this formate

Kai Tak Sports Park yang baru diwaktu malam   ( Foto: Kai Tak Sports Park)

HONG KONG, bisniswisata.co.id: Permata olahraga terbaru di Hong Kong akan menjadi tuan rumah acara olahraga internasional besar pertamanya dengan Hong Kong Sevens 2025.

Dilansir dari meetings-conventions-asia.comstadion Kai Tak adalah salah satu dari sedikit tempat yang dirancang khusus untuk rugby sevens di seluruh dunia, dengan ruang ganti yang luas dan fasilitas untuk menampung pemain dan tim. 

Cathay/HSBC Hong Kong Sevens 2025 yang pertama akan diadakan di Kai Tak Sports Park (KTSP) di Hong Kong dari tanggal 28-30 Maret 2025, kata Hong Kong China Rugby (HKCR).

Acara tiga hari ini akan diadakan di Stadion Kai Tak, yang dapat menampung 50.000 penonton dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas berstandar internasional yang canggih.

Stadion dilengkapi  berbagai pilihan tempat makan, ritel, dan rekreasi yang unik di dalam kawasan tersebut, yang memberikan pengalaman yang luar biasa bagi para pemain dan penggemar rugbi dari seluruh dunia.

Acara Sevens ini akan menjadi salah satu acara olahraga internasional besar pertama pada periode pembukaan Taman, yang menandai tonggak penting dalam warisan olahraga Hong Kong.

Stadion Kai Tak adalah salah satu dari sedikit tempat yang dirancang khusus untuk rugbi sevens di seluruh dunia, yang memiliki lebih dari 20 ruang ganti untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai tim, wasit, dan personel lain yang terlibat dalam pertandingan Sevens, beserta tempat makan dan istirahat khusus bagi para pemain.

“South Stand” yang terkenal juga akan sepenuhnya ditingkatkan, dengan platform acara yang besar – dipadukan dengan dinding tirai kaca – yang menghubungkan stadion dengan pemandangan Pelabuhan Victoria yang menakjubkan.

Selain itu, Stadion Kai Tak dilengkapi dengan atap kedap suara yang dapat dibuka, yang memungkinkan acara tetap berlangsung tanpa memandang kondisi cuaca.  Sistem pendingin mangkuk Stadion memastikan pengalaman menonton yang nyaman dari setiap kursi, sehingga meningkatkan kepuasan tamu.

Selain fasilitas perangkat kerasnya, KTSP menawarkan berbagai pilihan tempat makan, termasuk lebih dari 70 gerai kuliner internasional yang khas dan delapan restoran konsep yang beragam di Dining Cove.

Serta ada lebih dari 30 fasilitas makan termasuk 33 gerai konsesi makanan – salah satunya adalah salah satu bar terpanjang di Asia. Kios makanan keliling ini dapat diatur secara fleksibel berdasarkan skala dan kebutuhan acara untuk memenuhi kebutuhan makan para penonton.

 

Program Pelatihan Baru oleh Dewan Pariwisata Uganda Bertujuan untuk Meningkatkan Profesional Industri MICE

this formate

Suasana pelatihan MICE di sebuah hotel

KAMPALA, Uganda, bisniswisata.co.id: Dewan Pariwisata Uganda (UTB) telah bekerja sama dengan Biro Konvensi Uganda untuk meluncurkan program pelatihan ekstensif selama 12 minggu yang dirancang khusus bagi para pemangku kepentingan di sektor Pertemuan, Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE).

Dilansir dari travelandtourworld.com, prakarsa ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan Penyelenggara Konferensi Profesional (PCO) dan Penyelenggara Acara Profesional (PEO) di seluruh Uganda.

Menurut Kakoza Mutiara Houreu, Ketua Dewan Pariwisata Uganda, sektor MICE memiliki potensi besar untuk tumbuh secara global, menawarkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak devisa.

“Kami telah mengidentifikasi MICE sebagai area utama di mana Uganda dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan, melampaui sektor rekreasi,” katanya.

Lilly Ajarova, CEO UTB, menekankan pentingnya pemain yang bersertifikat dan diakui secara internasional di sektor ini bagi daya saing Uganda.

“Demi daya saing destinasi Uganda, kita perlu memiliki pelaku di sektor ini yang memiliki sertifikasi internasional. Aspek terpenting dari pelatihan ini adalah mereka yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan sertifikasi dan pengakuan internasional.”

Lilly Ajarova, CEO UTB, menekankan kebutuhan penting bagi para peserta sektor untuk mencapai sertifikasi dan pengakuan internasional guna meningkatkan keunggulan kompetitif Uganda di pasar global.

Menurut laporan Grand View Research, industri MICE di seluruh dunia bernilai sekitar USD 802.59 miliar pada tahun 2023, dengan ekspektasi tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 9.1% dari tahun 2024 hingga 2030.

Pariwisata MICE sangat penting untuk peningkatan ekonomi karena menarik kelompok besar, membangun hubungan bisnis internasional, dan mendorong pertukaran pengetahuan.

Dengan investasi strategis dalam pelatihan khusus untuk sektor MICE, Uganda bertujuan untuk memanfaatkan pasar yang berkembang ini dan memposisikan dirinya sebagai tuan rumah terkemuka untuk acara 

 

.

 

Pertumbuhan Satu Dekade: Industri MICE Rwanda Berada di Peringkat Kedua di Afrika

this formate

KIGALI, Rwanda, bisniswisata.co.id: Selama satu dekade terakhir, industri Pertemuan, Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) Rwanda telah mencapai pertumbuhan yang luar biasa, yang memperkuat posisi negara tersebut sebagai tujuan utama untuk acara internasional. 

Dilansir dari travelandtourworld.comsejak didirikannya Rwanda Convention Bureau (RCB) pada tahun 2015, Rwanda telah menyelenggarakan lebih dari 800 acara internasional, yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengintegrasikan sektor MICE ke dalam kerangka ekonomi negara tersebut.

Fokus strategis ini telah mendorong Rwanda untuk mengamankan peringkat kedua di Afrika untuk konferensi dan pertemuan asosiasi, sebagaimana diakui dalam peringkat ICCA 2023.

Tonggak sejarah ini bertepatan dengan ulang tahun RCB yang ke-10, yang menggarisbawahi kolaborasi yang kuat antara sektor swasta dan pemerintah Rwanda dalam memposisikan negara tersebut sebagai tujuan MICE teratas. 

Sepuluh tahun yang lalu, infrastruktur MICE Rwanda terbatas pada beberapa hotel utama. Kini, lanskapnya telah berubah, dengan fasilitas-fasilitas canggih seperti Kigali Convention Centre, Kigali Convention & Exhibition Village, Intare Conference Arena, BK Arena, dan Stadion Amahoro yang baru saja direnovasi, yang kini dapat menampung 45,000 orang. 

Bandara Internasional Bugesera yang akan datang, yang dijadwalkan dibuka pada tahun 2026, akan semakin meningkatkan kapasitas Rwanda untuk menyelenggarakan acara-acara berskala besar, dengan kemampuan menampung hingga 14 juta penumpang setiap tahunnya dan memastikan kedatangan delegasi global yang lancar.

Sektor perhotelan di Rwanda juga mengalami ekspansi yang signifikan, dengan diperkenalkannya merek-merek yang diakui secara global seperti Kigali Marriott Hotel, Radisson Blu Hotel, dan Four Points by Sheraton. Hotel Mövenpick yang akan segera dibuka pada tahun 2025 akan menambah jajaran hotel yang mengesankan ini. 

Selain itu, penginapan mewah seperti One & Only Gorilla’s Nest, Bisate Lodge, dan Singita Kwitonda Lodge meningkatkan daya tarik Rwanda sebagai destinasi serbaguna untuk bisnis dan liburan.

Maskapai nasional Rwanda, RwandAir, bekerja sama dengan Qatar Airways, kini menawarkan koneksi ke lebih dari 160 tujuan, yang menjamin kemudahan perjalanan. 

Negara ini juga telah mengembangkan infrastruktur keamanan dan intelijen yang kuat, sehingga mendapatkan pengakuan sebagai salah satu negara teraman di Afrika dan di dunia. 

Kigali, ibu kota Rwanda, khususnya terkenal akan kebersihan dan keamanannya, menjadikannya kota percontohan di Afrika sub-Sahara karena standar organisasi dan lingkungannya yang luar biasa.

Saat Rwanda merayakan 10 tahun partisipasinya di IBTM Barcelona, ​​negara tersebut dengan bangga mengenang pertumbuhan luar biasa sektor MICE-nya. 

Dari awal yang sederhana dengan hanya dua mitra, kehadiran Rwanda di IBTM telah berkembang hingga mencakup lebih dari 20 mitra, yang ingin memamerkan prestasi negara tersebut di panggung global.

Keberhasilan Rwanda dalam industri MICE dibuktikan lebih lanjut dengan penyelenggaraan berbagai acara global utama selama dekade terakhir. Contoh penting termasuk Kongres FIFA ke-73 pada tahun 2023, yang menarik lebih dari 1,500 delegasi, dan Konferensi Women Deliver, juga pada tahun 2023, dengan lebih dari 5,000 peserta. 

Liga Bola Basket Afrika (BAL), yang diadakan setiap tahun dari tahun 2021 hingga 2024, mendatangkan lebih dari 1,000 delegasi setiap tahunnya. 

Acara penting lainnya termasuk Konferensi Internasional tentang AIDS dan IMS di Afrika (ICASA) 2019 dengan lebih dari 4,000 delegasi, Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran (CHOGM) 2022, Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU) 2022, dan Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2016.

Rwanda juga telah mendapatkan tawaran yang mengesankan dari IBTM Barcelona, ​​termasuk acara-acara masa lalu dan masa depan seperti Konferensi Mojaloop 2023 (300 delegasi), Konferensi Junior Chamber International (JCI) Afrika dan Timur Tengah 2024 (500 delegasi), dan Kongres Saksi Yehuwa 2025 (3,000 delegasi).

Menjelang IBTM 2024, Rwanda bersemangat untuk memamerkan beberapa lokasi MICE, Perusahaan Manajemen Destinasi (DMC), dan Penyelenggara Konferensi Profesional (PCO) terbaiknya. 

Lokasi yang ditampilkan termasuk Intare Conference Arena, Kigali Convention Centre, Kigali Serena Hotel, dan Kigali Marriott Hotel. PCO terkemuka seperti Business Events East Africa, Sensitive Group Ltd, Global Events Africa Ltd, CUBE, Events and Media Services Group, Planitwiss, dan Rwanda Events Group juga akan disorot.