JAKARTA, bisniswisata.co.id: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri perbankan menggenjot kredit sektor pariwisata. Seiring rencana pemerintah meningkatkan kontribusi bisnis pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB). Juga pemerintah mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas serta 88 kawasan strategis pariwisata nasional.
“Memang pengembangan pariwisata tak hanya mencakup proyek besar infrastruktur, promosi ke mata internasional, tapi juga pengembangan usaha kecil masyarakat di kawasan wisata yang butuh bantuan kredit dari perbankan,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan tertulis, Senin (13/08/2018).
Juga, lanjut dia, terkait strategi pemerintah yang akhirnya membuka peluang bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) bidang pariwisata. Tujuannya, mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) lewat revisi peraturan tentang KUR.
Setidaknya ada 13 sektor UMKM bidang pariwisata yang berhak menerima fasilitas KUR dari pemerintah. Syaratnya: mereka harus ada di destinasi wisata. “Kredit bank ke sektor pariwisata terkait kredit UMKM untuk pedagang dan kredit properti untuk pengembangan kawasan wisata,” tambahnya.
Ekonom Indef (Institute For Development of Economics and Finance) Bhima Yudhistira menambahkan kebijakan pemerintah memberi fasilitas KUR pada UMKM pariwisata mampu mendorong pendapatan valuta asing di sektor pariwisata. “Ini merupakan kebijakan positif. Karena rata-rata UMKM bergerak di sektor makanan, minuman, akomodasi hotel serta travel agent butuh dana murah untuk meningkatkan usahanya,”.
Bahkan, sambung dia, semakin tinggi produktivitas yang akan dihasilkan, akan semakin banyak turis yang datang dan secara langsung akan mendorong pendapatan devisa pariwisata yang akan naik secara bertahap. “Sehingga berpengaruh positif terhadap spending atau jumlah uang yang dibelanjakan oleh turis. Ujungnya devisa pariwisata bisa naik bertahap,” ungkapnya
Menurut Bhima, tiap tahun pariwisata menyumbang US$ 16,8 miliar ke devisa negara sehingga dengan kebijakan KUR ini mampu mendorong pendapatan valas sekitar 5%-7% di sektor pariwisata.
Asnawi Bahar, Ketua Asosiasi Pariwisata (Asita) menyambut baik kebijakan pemerintah memberikan KUR buat UMKM sektor pariwisata. Namun dalam penerapannya, pemerintah harus berhati-hati. “Kebijakan ini memang bagus, tapi harus dibarengi dengan sosialisasi pemerintah, jangan sampai salah sasaran,” paparnya.
Seharusnya KUR diberikan kepada UMKM kecil seperti pekerja seni yang tak bisa membayar gedung untuk pentas, atau UMKM bergerak di bidang transportasi untuk peremajaan kendaraan seperti bus digunakan untuk mengangkut turis, ujar Asnawi
Diharapkan, pemerintah mengajak Asita untuk bekerjasama. Pasalnya dalam hal ini Asita bisa merekomendasikan UMKM mana saja yang memang perlu diberikan KUR, agar tidak salah sasaran.
“Dengan fasilitas KUR ini secara langsung akan berdampak positif pada penerimaan valuta asing. Namun dalam pelaksanaannya bunga yang diberikan harus lebih rendah dari 7% yaitu paling tidak 5%, karena menurutnya bunga tersebut tidak berbeda jauh dengan bunga yang diberikan oleh bank sebesar 9%,” tambahnya.
Sampai Juni 2018, Bank Central Asia (BCA) telah menyalurkan kredit ke sektor pariwisata sebesar Rp 15 triliun. Jan Hendra, Sekretaris Perusahaan BCA mengatakan, penyaluran kredit sektor pariwisata ini meningkat sebesar 6% secara year on year (yoy). “Penyaluran kredit pada sektor pariwisata terutama diberikan pada bisnis perhotelan,” kata Jan Hendra seperti dikutip laman Kontan, Senin (13/8/2018).
Bank BBNI menargetkan pertumbuhan kredit pariwisata bisa mencapai dua digit, yaitu antara 10% sampai 12% sampai akhir tahun. Herry Sidharta, Wakil Direktur Utama BNI bilang, realisasi kredit ke sektor pariwisata sampai Juni 2018 sebesar Rp 13 triliun atau naik 17% secara yoy. “Jika dari awal tahun, pertumbuhan kredit pariwisata sebesar 4% year to date (ytd),” kata Herry.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mengaku sampai Juni 2018 telah menyalurkan kredit ke sektor pariwisata senilai Rp 1,3 triliun. Mayoritas 80% kredit ke pariwisata ini disalurkan ke restoran dan rumah makan. Mahelan Prabantarikso Direktur Strategy, Compliance, & Risk BTN menargetkan sampai akhir 2018 akan ada kredit BTN senilai Rp 1,5 triliun yang mengucur untuk setor pariwisata.
Sebagai bank perumahan, Bank BTN akan tetap fokus membiayai kredit di sektor perumahan maupun kredit pendukung perumahan. Di sisi sektor pariwisata, pembiayaan Bank BTN akan lebih banyak mendukung usaha-usaha di sekitar wilayah perumahan, seperti usaha restoran dan rumah makan, yang dapat menjadi penunjang sektor pariwisata.
Meski komposisi penyaluran kredit ke sektor pariwisata masih kecil yaitu di bawah 5%, komposisinya meningkat dari 3,2% di tahun 2016 menjadi 3,6% dari total penyaluran kredit Bank BNI di sepanjang tahun 2017. (redaksibisniswisata@gmail.com)
