JAKARTA, bisniswisata.co.id: Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengirim surat protes ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Isinya, Asita keberatan dengan sikap Menkeu menggandeng Traveloka untuk mengurusi perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS), baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Langkah Menkeu dianggap menafikan peran perusahaan dan biro travel Indonesia dan mementingkan biro perjalanan asing.
“Saya prihatin betul dengan sikap Menkeu. Apa Menteri tidak tahu kalau Traveloka itu anggota Asita. Kenapa masalah ini tidak dibicarakan dengan induk organisasinya, apalagi Traveloka itu biro wisata asing. Sementara di Asita banyak biro wisata dari kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang masih butuh pembinaan dari pemerintah,” papar Ketua umum Asita Asnawi Bahar kepada Bisniswisata. co.id, Kamis (14/06/2018).
Karena itu, sambung Asnawi, pihaknya menolak keras rencana Menkeu untuk mengatur perjalanan dinas PNS menggunakan Traveloka. Sebab keputusan tersebut akan berdampak buruk pada perusahaan dibawah Asita yang jumlahnya 7.000 perusahaan dan 3.000 perusahaan biro perjalanan lainnya yang belum tergabung.
“Tolong, jangan membunuh industri dalam negeri, kami ciptakan lapangan pekerjaan, bayar pajak, promosikan pariwisata ternyata kita dikesampingkan. Jika langkah Menkeu tetap dijalankan, kami akan melakukan perlawanan. Apa Menteri tidak tahu kalau perjalanan dinas itu tidak bayar cash, mereka ngutang dulu dan bayar kemudian. Ingat ya, pengusaha dalam negeri sabar menghadapi seperti ini. Nah kalau gandeng Traveloka apa boleh ngutang,” lontarnya.
Salah satu bentuk perlawanan yang akan dilakukan bila memang Menkeu tetap menjalankan rencana tersebut adalah dengan tidak lagi mempromosikan destinasi wisata dalam negeri. Apalagi, saat ini sebanyak 70% dari paket-paket wisata yang ditawarkan anggota Asita merupakan inbound tourism dan destinasi-destinasi wisata baru.
“Kami akan jual destinasi luar negeri saja, sekarang kami support program pemerintah tetapi kalau anggota kami 7.000 perusahaan dan 3.000 perusahaan yang belum terdaftar masih perlu perhatian pemerintah. Ternyata, tiba-tiba Menkeu akan kerjasama Traveloka ya kami akan menolak, dong,” tegasnya serius.
Menurutnya, bila anggotanya melakuan boikot terhadap promosi travel inbound, hal ini akan berdampak pada kunjungan wisata mancanegara ke domestik. Tahun ini pemerintah memasang target 17 juta mancanegara dan akan sulit tercapai, tanpa dukungan stakeholder pariwisata, termasuk Asita.
“Jadi saya minta Menkeu kembali mengkaji rencana itu, karena dampaknya terhadap industri pariwisata domestik sangat besar, jika rencana dengan Traveloka direalisasikan. Satu lagi berapa sih turis asing yang didatangkan Traveloka ke Indonesia, sampai kini juga tak jelas, gitu kok dirangkul,” tegasnya.
Rencana Menkeu gandeng Traveloka menjadi bahan pembicaraan di industri pariwisata, setelah Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengunggah foto pertemuan antara Sri Mulyani dengan pihak perusahaan berbasis teknologi digital Traveloka di akun Instagram miliknya @smindrawati. Dari keterangan gambar yang dituliskan, Sri Mulyani menyampaikan kekagumannya terhadap kinerja Traveloka selama ini.
Sri Mulyani menuturkan, pihaknya masih harus belajar dan perlu secara aktif menggunakan teknologi guna memperbaiki kualitas belanja pemerintah. Salah satu yang disorotinya terkait belanja pemerintah yang dirasa masih cukup besar dalam hal biaya perjalanan dinas.
“Saya mengharapkan perusahaan seperti Traveloka dapat melakukan penelitian mengenai pola dan besaran perjalanan dinas pemerintah, serta memberikan masukan dan solusi bagaimana pemerintah menjadi lebih efisien dan akuntabel dalam mengelola belanja perjalanan dinas,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagramnya. (redaksi@bisniswisata.co.id)
