TAPANULI UTARA, bisniswisata.co.id; BUPATI Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara, Nikson Nababan angkat bicara terkait wacana pengembangan wisata halal di kawasan Danau Toba. Seharusnya, di Danau Toba tidak perlu aturan pengembangan wisata halal dan tidak halal. Mengingat, masyarakat Sumatera Utara yang heterogen dan Kawasan wisata Danau Toba sangat homogen yang terikat dalam kekristenan maupun kentalnya adat istiadat yang sampai saat ini masih berjalan.

“Contohlah Pulau Bali yang sudah lama menjadi wisata kelas dunia. Aturan pengembangan wisata halal dan tidak halal. diterapkan di Bali. Adat istiadat setempat berjalan semestinya bahkan itulah yang dijual ke Wisman” papat Bupati Nikson di Tarutung, Jumat (6/9).

Dilanjutkan, pemerintah kabupaten menyambut program pemerintah provinsi dan pusat terkait percepatan pengembangan wisata Danau Toba seperti penanganan limbah industri dan rumah tangga hingga penataan keramba jaring apung. Menurutnya, langkah tersebut merupakan langkah yang bijak demi terjaganya kebersihan Danau Toba.

Juga mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga, perlu ada pengaturan mengenai pemotongan ternak di kawasan umum. “Itu juga tidak pernah berlangsung. Bangso Batak bukan jorok-jorok amat,” katanya seperti dilansir laman Medcom,.

Akan tetapi, menurut dia, kawasan Danau Toba tidak perlu dijadikan kawasan wisata halal atau tidak halal. “Kepala daerah se-kawasan Danau Toba juga punya hak untuk dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumut khususnya aturan di Danau Toba, sehingga kearifan lokal tetap terjaga.” sambungnya.

“Saya yakin Mendagri tidak akan langsung menyetujui Perda Gubsu dan kami juga selaku Kepala Daerah se-kawasan Danau Toba juga punya hak untuk dilibatkan dalam pembuatannya sehingga tetap menjaga kearifan lokal,” ujarnya.

Nikson berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bisa mendengar aspirasi masyarakat se-kawasan Danau Toba yang tidak ingin ada penerapan wisata halal ataupun tidak halal. “Kita yakin Pak Gubsu sangat arif menyikapinya dan juga Saya berharap warga se-kawasan Danau Toba tidak perlu kasar dalam menyampaikan pesannya ataupun komentarnya,” ucapnya.

“Mari kita jaga falsafah Dalihan Natolu dengan menunjukkan Suku Batak masyarakat yang beradab (Anak Ni Raja Boru Ni Raja) dan penuh kasih dalam menyampaikan aspirasi,” sambungnya.

Polemik yang belakangan ini bermunculan baik di berbagai media cetak, online maupun media sosial seperti Facebook ataupun Instagram terkait adanya pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengembangkan wisata halal di kawasan Danau Toba. Bahkan Gubsu berkeinginan membentuk tim percepatan kesuksesan pariwisata kawasan Danau Toba seperti penanganan limbah industri dan limbah rumah tangga hingga penataan keramba jaring apung. (ndy)