Pengrajin di Bali, menjaring wisman membeli beragam souvenir. Mereka membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usaha.
JAKARTA, bisniswisata.co.id: Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun mengingatkan kembali pada pemerintah bahwa yang dibutuhkan UMKM saat ini adalah akses permodalan untuk menggerakkan bisnis sehari-hari.
Dengan demikian, pihaknya menilai sangat wajar jika pajak final usaha mikro dan kecil sebaiknya di angka nol persen karena kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) masih kurang tepat.
“Pajak final disemua negara, termasuk ASEAN semuanya nol persen untuk usaha mikro dan kecil karena itu Pemerintah fokus pada permodalan UMKM sajalah untuk bisnis harian UMKM, terutama usaha mikro dan kecil,“ tegas Ikhsan.
Itu sebabnya seharusnya pemerintah membebaskan pajak bagi UMKM, sebab, yang dibutuhkan pelaku usaha kecil saat ini adalah akses permodalan. Apalagi sumbangsih sektor UMKM terhadap perekonomian nasional tidak dapat dianggap sebelah mata.
“ UMKM penyumbang 97% tenaga kerja di Indonesia, juga 68 % penghasil PDB atau Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu pernyataan Menkeu tentang harus tetap ada pajak kepada UMKM sebaiknya dipertimbangkan kembali, karena kontribusi UMKM untuk Negara dan Bangsa Indonesia sangatlah luar biasa,” ungkapnya.
Pajak final untuk UMKM yang diturunkan selain tidak berdampak signifikan kepada pembinaan UMKM di Indonesia juga berlaku setiap tahun, sedangkan yg dibutuhkan UMKM saat ini adalah akses permodalan day to day bisnis atau bisnis harian UMKM, terutama Usaha Mikro dan Kecil.
“Pemerintah sebaiknya jangan terus melihat UMKM sebagai Obyek Pajak yang selalu menjadi bidikan, hanya karena jumlahnya besar, namun optimalkan penghasilan pajak dari Perusahaan Besar dan Perusahaan BUMN yang mempunya captive penghasilan yang menentu,” kata M. Ikhsan Ingratubun.
Sebaliknya program yang diselenggarakan berbagai instansi pemerintah diharapkan dapat mendukung tumbuhnya UMKM untuk menggerakkan bisnisnya dari hari ke hari.
“Kementrian Pariwisata saat ini menggelar Tahun Berkunjung Ke Indonesia atau Visit Wonderful Indonesia 2018 dengan target kunjungan 17 juta wisatawan mancanegara ( wisman) dan 20 juta orang pada 2019. Peran UMKM untuk memenuhi kebutuhan Wisman sangat besar “ tambahnya.
Wisman yang datang juga membutuhkan souvenir sehingga jika pemerintah melibatkan UMKM dan memudahkan akses permodalan maka kreativitas dan produk-produk UMKM untuk menunjang program maupun event pemerintah sangat tinggi.
“Sinergi, akses modal dan menjadikan UMKM sebagai mitra pemerintah untuk mengembangkan pariwisara pastinya lebih memberdayakan terutama usaha mikro dan kecil,” tandasnya. */redaksi@bisniswisata.co.id
