Ketua Akumindo, Ikhsan Ingratubun
JAKARTA, bisniswisata.co.id: Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) minta Presiden Jokowi manfaatkan sisa pemerintahannya untuk fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM, kata Ikhsan Ingratubun, Ketua Akumindo, hari ini.
Jika menilik capaian jumlah penduduk miskin selama Presiden Jokowi menjabat maka jumlah kaum papa ini memang cenderung menurun. Tapi penurunan itu belum menggembirakan akibat naiknya berbagai harga kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun.
“Maka dari itu, dibutuhkan penajaman program penanggulangan kemiskinan agar pengentasan kemiskinan optimal. Caranya satu tahun terakhir kepemimpinan wujudkan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM,” kata Ikhsan Ingratubun.
Apalagi, ujarnya, kontribusi sektor UMKM pada PDB meningkat dari tahun ke tahun.Jika tahun lalu tembus angka 64-65 % maka tahun 2018 diyakini bisa mencapai 70% dengan banyaknya agenda nasional dan internasional yang menggairahkan sektor UMKM.
Tak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 % menjadi 97,22 % dalam periode lima tahun terakhir.
Akumindo menilai, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam memerangi kemiskinan, dan pengangguran.
Contoh konkrit misalnya Keberpihakan Mahkamah Agung mengenai transportasi online telah melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Seperti diketahui, putusan Mahkamah Agung menganulir Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Taksi Online membawa angin segar bagi pelaku bisnis transportasi berbasis aplikasi,” kata Ikhsan Ingratubun
Putusan MA ini melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena banyak menyerap pengangguran dan jasa-jasa yang diberikan telah menumbuhkan bisnis mikro dan entrepreneur baru.
Dalam hal pengentasan kemiskinan maka Presiden Jokowi agar fokus pada komitmennya membangun dari desa dan harus ada keberpihakan agar pemerintah daerah menyisihkan dana desa untuk pendirian BUMdes.
“ Soalnya BUMdes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Masalahnya diakhir pemerintahan Presiden JokowiDari 74.910 desa baru ada 32.249 unit dan belum merata ke seluruh tanah air,”
Pengentasan kemiskinan di jaman presiden SBY sebelumnya dengan Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) menambah uang beredar di masyarakat dan membantu masyarakat miskin.
“Bagi Akumindo keberpihakan pada UMKM justru lebih utama karena untuk usaha mikro masyarakat perlu dididik, dibina, dibimbing dan diberi modal hingga akhirnya mandiri misalnya lewat lembaga keuangan mikro. Program ini harus jalan serentak di seluruh desa di wilayah Indonesia bukan seperti Bumdes yang hanya di kota dan pulau tertentu,” tegasnya.
Komitmen, keberpihakan dan tersedianya modal menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. “ Ini program Presiden Jokowi yang belum terwujud dalam janji-janji politiknya,” kata Ikhsan Ingratubun.
