JAKARTA, bisniswisata.co.id: Industri perhotelan dan MICE Indonesia menghadapi krisis baru, karena pemotongan anggaran pemerintah yang besar-besaran mulai terasa.
Dilansir dari meetings-conventions-asia.com, sebuah survei terbaru oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) cabang Jakarta mengungkap gelombang PHK yang mengancam, dengan sebagian besar bisnis berencana untuk mengurangi tenaga kerja mereka sebesar 10–30%.
Sekitar 90% telah memberhentikan pekerja harian, sementara 36,7% telah memangkas staf tetap. Ketua PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan dalam jumpa pers baru-baru ini bahwa industri ini sekarang berada di bawah tekanan yang sangat kuat karena hunian hotel turun dan biaya operasional melonjak, yang membebani keberlanjutan bisnis.
Pemotongan anggaran pemerintah menghantam bisnis inti
Penurunan permintaan sebagian besar didorong oleh mandat efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 – sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menghemat Rp306,6 triliun (US$19 miliar) melalui pengurangan pengeluaran di semua kementerian dan lembaga pemerintah.
Dampaknya terhadap hotel-hotel di Jakarta sangat mencolok. Pada Q1 2025, 96,7% properti melaporkan tingkat hunian yang lebih rendah, dengan dua pertiga menyebutkan pemesanan terkait pemerintah sebagai segmen yang paling terpukul.
Dengan perjalanan dinas, seminar, dan rapat yang dibatasi, banyak hotel yang andalkan arus bisnis yang stabil ini kini berjuang untuk tetap bertahan.
Situasi ini diperparah dengan rendahnya jumlah pengunjung internasional, yang hanya mencapai 1,98% dari kedatangan wisatawan dibandingkan dengan pengunjung domestik, menurut Statistik Indonesia.
“Ketidakseimbangan dalam struktur pasar menunjukkan kebutuhan mendesak akan strategi promosi pariwisata yang lebih baik dan kebijakan yang lebih efektif untuk menjangkau khalayak internasional,” kata Sutrisno.
Industri MICE terpukul
Pemotongan penghematan juga pengaruhi industri MICE. Survei terpisah oleh Dewan Industri Acara Indonesia (IVENDO) di Bali menemukan bahwa 2.500 pekerjaan di sektor MICE Bali terancam.
Sekitar 85% bisnis di sektor ini melaporkan penurunan tajam dalam pendapatan karena larangan perjalanan pemerintah. Di Sumatera Selatan, okupansi anjlok dari 90% menjadi 55% menyusul penurunan acara yang disponsori negara.
Penurunan serupa telah dilaporkan di Yogyakarta, Balikpapan, dan Jawa Barat. Colliers Indonesia mencatat dalam laporan bulan April bahwa hotel yang bergantung pada belanja pemerintah termasuk yang paling terpukul.
“Saat sektor ini baru pulih pasca pandemi, sektor ini menghadapi kemunduran lain,” kata Ferry Salanto, Senior Associate Director di Colliers. Kuartal pertama (Q1) 2025 merupakan kuartal terlemah sejauh ini, tambahnya.
“Okupansi hotel nasional turun menjadi 20%, jauh di bawah rata-rata tahun lalu sebesar 50% hingga 60%. Hampir semua daerah terdampak, terutama hotel yang sangat bergantung pada kegiatan MICE yang didanai oleh belanja pemerintah,” kata Maulana.
Industri meminta dukungan Sebelumnya pada bulan Juni, pemerintah Indonesia baru saja mencabut pembatasan bagi pemerintah daerah untuk mengadakan rapat dan acara di hotel, pembalikan kebijakan yang muncul setelah meningkatnya tekanan dari industri perhotelan dan peringatan tentang hambatan ekonomi akibat penghematan yang berlebihan.
“Pemerintah daerah kini diizinkan menggelar acara di hotel dan restoran. Saya konfirmasikan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan pada bulan Juni saat berkunjung ke Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Untuk mengurangi dampak lebih lanjut, sektor bisnis mendesak pemerintah untuk memberikan insentif bagi industri perhotelan, seperti keringanan pajak dan bantuan keuangan.
Sutrisno menambahkan bahwa biaya operasional meningkat cepat – tarif air melonjak hingga 71%, harga gas hingga 20%, dan Upah Minimum Provinsi terus meningkat.
Dia menekankan bahwa industri perhotelan tidak hanya menjadi kontributor ekonomi yang vital (sekitar 13% dari pendapatan daerah Jakarta), tetapi juga wajah utama sektor pariwisata kota.
