JAKARTA, bisniswisata.co.id: Kementrian Pariwisata RI menyatakan bahwa Pemerin- tah hadir untuk rakyat lewat pariwisata dan berbagai sinergi dan kolaborasi sehingga memciptakan lapangan kerja yang luas.

“ Pariwisata kita berkembang dari rakyat untuk rakyat misalnya sisi pemerataan ekonomi tercermin dari berkembangnya ekosistem desa wisata dan penyelenggaraan event,” kata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata.

Hingga September 2026, lebih dari 6.300 desa wisata telah tercatat dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta). Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Kementerian Pariwisata di 66 desa wisata menunjukkan bahwa pendapatan desa lewat pariwisata
meningkat 29,62 persen, dari Rp46,05 miliar menjadi Rp59,70 miliar, pada tahun 2024 ke tahun 2025.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke desa juga meningkat 35,48 persen, dari 54.922 menjadi 74.409 kunjungan. Diikuti dengan jumlah wisatawan nusantara yang mening- kat 45,17 persen, dari sekitar 1,55 juta menjadi 2,25 juta perjalanan.

Tenaga kerja lokal kian bertambah hingga 53,34 persen, dari 3.234 menjadi 4.959 orang. Jumlah kamar homestay meningkat hampir 50 persen menjadi 3.074 kamar.

Pada Maret 2026, tercatat jumlah UMKM di desa-desa tersebut mencapai 6.469 usaha. Sejumlah desa wisata di Indonesia juga menorehkan prestasi gemilang yakni Desa Wisata Jatiluwih di Bali, Desa Wisata Wukirsari di DI Yogyakarta, dan Desa Wisata Pemuteran di Bali meraih UN Tourism Best Tourism Village dalam dua tahun terakhir.

“Inilah salah satu gambaran paling seder-hana pariwisata berdampak. Pariwisata dengan demikian tidak hanya membawa orang menuju desa. Pariwisata dapat membawa peluang ekonomi lebih dekat kepada masyarakat,” tambah Ni Luh Puspa.

Ekosistem Pariwisata yang Semakin Tertata

Wakil Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa pariwisata yang memberikan manfaat dalam jangka panjang harus tumbuh dengan kualitas.

Wisatawan perlu merasa aman dan masya-rakat maupun wisatawan dari dalam dan luar negri membutuhkan destinasi yang bersih.

Pelaku usaha juga butuhkan persaingan yang sehat dan aturan yang adil. Karenanya Kementerian Pariwisata melakukan berbagai upaya agar ekosistem pariwisata semakin tertata.

Hingga 23 September 2026, jumlah unit usaha akomodasi jangka pendek yang memiliki NIB mencapai 113.692 unit, bertambah 44.852 usaha atau naik 65,2 persen dibandingkan 31 Maret 2025 saat Kementerian Pariwisata memulai program ini.

Kemudian, Kementerian Pariwisata melakukan peninjauan lapangan dan pembinaan pelaku usaha di tujuh provinsi di Indonesia, menjalin kemitraan dengan sembilan Online Travel Agent (OTA) dalam sosialisasi dan penerapan kebijakan termasuk delisting.

Adapun sebanyak 1.553 pelaku usaha dan operator mendapatkan kegiatan coaching clinic. “Usaha yang semakin tertata berarti persaingan yang lebih adil bagi pelaku industri, perlindungan yang lebih baik bagi wisatawan, sekaligus peluang peningkatan penerimaan daerah,” tutur Ni Luh Puspa.

Pihaknya juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghadirkan sejumlah insentif diantaranya potongan harga transportasi pada periode liburan bagi masyarakat yang bepergian agar tetap terjangkau.

Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja pariwisata berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan, dengan perkiraan 552.000 penerima manfaat, serta Program Magang Nasional yang membuka pintu bagi generasi muda untuk belajar langsung di industri pariwisata.

“Itulah kontribusi yang ingin terus kami jaga. Pariwisata yang turut gerakkan Indonesia, dan pembangunan yang manfaatnya semakin dirasakan oleh rakyat,” tutur Menteri Pariwisata.

Pariwisata yang Bersinergi

Kementerian Pariwisata melalui enam Politeknik Pariwisata (Poltekpar) juga turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Pengetahuan dan fasilitas yang dimiliki Poltekpar dimanfaatkan untuk pelatihan higiene atau manajemen dapur program Makan Bergizi Gratis.

Poltekpar Makassar misalnya berikan pelatihan mengenai keamanan pangan, sanitasi, keselamatan kerja, manajemen dapur, dan produksi makanan.

Poltekpar Lombok mengembangkan menu berbahan baku lokal serta membantu peningkatan standar dapur. Kemudian, Poltekpar NHI Bandung mengembangkan pola pelatihan dan skema sertifikasi bagi kepala dapur dan juru masak MBG.

Aset Poltekpar NHI Bandung juga dimanfa-atkan sementara untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Kementerian Pariwisata turut menyediakan peluang untuk lulusan Sekolah Rakyat dapat melanjutkan studi di Politeknik Pariwisata.

Selain itu, enam Poltekpar menyiapkan dukungan pelatihan hospitality bagi 560 peserta SMK Go Global. Kemudian di desa wisata, Pokdarwis mulai diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih agar kegiatan pariwisata semakin terhubung dengan kegiatan ekonomi desa.

Gerakan Wisata Bersih yang diinisiasi Kementerian Pariwisata juga sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI. Pada tahun 2025, Gerakan Wisata Bersih telah melaksanakan 14 Aksi Bersih di 10 provinsi, melibatkan 9.134 partisipan dan mengumpulkan 21,5 ton sampah.

“Destinasi yang bersih bukan hanya membuat wisatawan nyaman, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya,” katanya

Pada semester I 2026, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara meningkat 6, 36 persen menjadi US$1.313 atau sekitar Rp22,59 juta per kedatangan.

Pengeluaran wisatawan tersebut dibelanjakan langsung untuk berbagai
kebutuhan seperti akomodasi, makan minum, cinderamata, hiburan, paket tour lokal, dan lainnya. Menariknya, lebih dari 95 persen usaha pariwisata digerakkan oleh UMKM.

Pariwisata Membuka Lapangan Kerja

Tercatat pada 2025, sektor pariwisata menyerap 25,91 juta tenaga kerja, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir yang meliputi berbagai lapisan ekosistem pariwisata mulai dari hotel, restoran, usaha perjalanan, destinasi, transportasi, event, ekonomi kreatif, hingga berbagai kegiatan ekonomi yang tumbuh mengikuti pergera- kan wisatawan.

“Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor pariwisata pada 2025 merupakan yang terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini tentunya memberikan dampak atau peluang bagi masyarakat untuk bekerja, dan dapat penghasilan di sektor pariwisata,” ungkapnya.

Di sisi lain, kepercayaan dunia usaha terhadap sektor ini juga terus tumbuh. Investasi pariwisata pada 2025 capai Rp73,56 triliun dan terus tumbuh pada semester I 2026 sebesar Rp39,68 triliun.

Di enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1,4 triliun dan menciptakan 1.858 tenaga kerja baru.

Lima KEK lain yang memiliki aktivitas pariwisata mencatat investasi Rp4,5 triliun dan 1.621 tenaga kerja baru. “Investasi tersebut bukan hanya berarti pembangunan hotel atau fasilitas baru.

Di belakang investasi terdapat kegiatan usaha, kebutuhan terhadap barang dan jasa, serta peluang penciptaan laoangan kerja.

Pariwisata yang Mendunia

Ketahanan dan kualitas pariwisata Indonesia kian diakui di tingkat global. Sepanjang 2025 hingga September 2026, pariwisata Indonesia berhasil meraih 311 penghargaan internasional.

Beberapa di antaranya mencakup penoba-tan Bali sebagai “Best of the Best Destinations in the World 2026” oleh Tripadvisor, serta puluhan penghargaan untuk kuliner, hotel, dan destinasi alam seperti Kepulauan Komodo dan Gili Trawangan.

Indonesia juga menerima 47 MICHELIN Keys, penghargaan untuk hotel dan resor terbaik dunia. Prestasi ini meningkat dari 33 MICHELIN Keys yang diterima pada tahun 2025, tahun pertama penganugerahan MICHELIN Keys.

Sederet prestasi ini mencerminkan kualitas dan daya saing pariwisata Indonesia yang semakin dikenal dan diminati dunia.

Pariwisata yang Kompetitif

Daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global kian meningkat. Indonesia duduki peringkat ke-2 sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Index 2026.

Peningkatan skor indeks daya saing pariwisata Indonesia (Travel and
Tourism Development Index 2026) juga meningkat menjadi 4,56, tempatkan Indonesia di posisi ke-2 di Asia Tenggara dan ke-6 di Asia Pasifik.

Semakin meningkatnya daya saing pariwisata Indonesia, maka semakin kuat citra dan daya tariknya di mata dunia.