Membengkak, Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jadi Rp100 Triliun

0
240
Kereta cepat

JAKARTA, Bisniswisata.co.id: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan anggaran pembiayaan Proyek Kereta Api cepat Jakarta-Surabaya melonjak menjadi lebih dari Rp100 triliun dari hitungan awal sekitar Rp60 triliun-Rp70 triliun.

“Kalau anggaran dulu kan Rp60 triliun, tapi anggaran yang disampaikan sekarang ini kira-kira lebih dari Rp100 triliun. Hal itu terungkap saat rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,” kata Menhub Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/01/2018).

Dilanjutkan, proyek Revitalisasi Jalur Kereta Jakarta-Surabaya itu menggunakan lebar rel sempit (narrow gauge). Proyek itu ditargetkan bisa dimulai tahun 2018, namun masih menunggu studi kelayakan (feasibility study) selesai dikerjakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada Maret 2018.

Menurut Budi, lantaran nilai investasinya tinggi, pemerintah mengkaji agar anggaran dapat ditekan hingga maksimal Rp90 triliun dengan tiga kriteria.

“Pertama, melibatkan kontraktor nasional, kedua, menggunakan teknologi dalam negeri dan ketiga, mengoptimasi dengan teknologi yang paling optimal. Karena, tadinya mau ‘elevated’ (melayang) dari Jakarta sampai Surabaya. Kan mahal. ‘Elevated’ di bagian-bagian tertentu saja,” ujarnya.

Nantinya, lanjut dia, pembiayaan diharapkan tidak membebani negara. Pemerintah tengah mengkaji konsep untuk mencari pendanaan swasta dari sejumlah negara tanpa perlu menambah rasio utang negara.

Pemerintah juga berencana untuk membentuk otoritas khusus untuk menerima dan mengelola dana tersebut untuk direalisasikan dalam proyek. “Pak Luhut mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN,” katanya.

Budi mengaku konsep dibentuknya otoritas khusus merupakan ide Menko Luhut yang mengatakan bahwa konsep pinjaman swasta dari luar negeri bisa digunakan sehingga tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian pengerjaan proyek infrastruktur juga tetap bisa berjalan dengan baik.

Konsep tersebut telah digunakan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat untuk pembangunan World Trade Center (WTC). “WTC itu pakai otoritas juga, bukan pemerintah maupun swasta,” katanya

Pembentukan otoritas khusus yang akan menerima dan mengelola pinjaman tersebut untuk direalisasikan dalam proyek kereta kencang. Dan konsep tentang badan otoritas tersebut masih sangat baru. Menhub belum yakin otoritas tersebut berada di bawah Kementerian Perhubungan, namun bentuknya nanti dipastikannya bukan berbentuk badan usaha. “Ini bukan badan usaha, ini otoritas, semacam korporasi, tapi saya belum riset,” katanya. (redaksibisniswisata@gmail.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here