KUALA LUMPUR, bisniswisata.co.id: Seiring dengan meningkatnya kemakmuran konsumen Muslim di seluruh dunia, permintaan mereka akan produk dan layanan yang mencerminkan nilai-nilai Islam mendorong perluasan “ekonomi halal.”
Sektor ini mencakup barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup makanan dan minuman, farmasi, perbankan, asuransi, kosmetik, dan mode.
Dilansir dari halaltimes.com, pertumbuhan pasar yang pesat ini telah menimbulkan tantangan, karena banyak negara mengoperasikan lembaga sertifikasi dan logo halal mereka sendiri, yang berpotensi menimbulkan kebingungan bagi konsumen dan bisnis.
Pada Forum Ekonomi ASEAN-GCC Fortune di Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menguraikan rencana ambisius untuk menstandardisasi dan memperluas ekonomi halal.
Dia mengumumkan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang terdiri dari 10 negara, pada prinsipnya telah sepakat untuk mengadopsi logo halal terpadu di seluruh kawasan. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan proses sertifikasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
Selain itu, Ahmad Zahid mengungkapkan rencana untuk membahas kerangka sertifikasi halal global pada pertemuan puncak di Riyadh pada November 2025, yang menandakan niat Malaysia untuk memimpin upaya standardisasi global.
“Halal bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga mencakup farmasi, perbankan, asuransi, dan cara hidup umat Islam. Kami bermaksud untuk berbagi pengetahuan ini secara global,” kata Ahmad Zahid.
Berbicara dalam sebuah panel tentang pengembangan investasi antara ASEAN dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang meliputi Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Oman. dia didampingi oleh Jing Guangjun, ketua Guangzhou Industrial Investment Holdings Group, yang menyoroti potensi kolaborasi lintas kawasan.
Pasar halal global mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut Salaam Gateway, sebuah organisasi yang berbasis di Dubai yang melacak ekonomi Islam, konsumen Muslim menghabiskan US$2,29 triliun untuk produk dan layanan halal pada tahun 2022, dengan proyeksi yang memperkirakan kenaikan menjadi US$3,1 triliun pada tahun 2027.
Malaysia, negara dengan mayoritas Muslim, berada di garis depan sektor ini di Asia Tenggara. Bank terbesar di negara itu, Maybank, adalah penyedia keuangan yang sesuai dengan Syariah terkemuka di kawasan ini, yang menghindari transaksi berbasis bunga sesuai dengan hukum Islam.
Negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia (negara dengan mayoritas Muslim lainnya), Thailand, Filipina, dan Singapura, juga memiliki populasi Muslim yang cukup besar yang mendorong permintaan akan produk halal.
Munculnya negara-negara mayoritas Muslim berpenghasilan menengah telah memicu permintaan akan alternatif halal di sektor-sektor seperti kosmetik dan mode, memacu pertumbuhan perusahaan dan perusahaan rintisan lokal.
Malaysia, sebagai ketua ASEAN saat ini, memanfaatkan posisinya untuk mempromosikan ekonomi halal sambil membina kemitraan ekonomi yang lebih luas.
Di luar ekonomi halal, Ahmad Zahid menekankan visi Malaysia untuk “kemitraan cerdas” yang menghubungkan ASEAN, GCC, dan Tiongkok.
Dia mencatat bahwa ASEAN dan Tiongkok memiliki sejarah panjang kolaborasi, dan mengintegrasikan GCC ke dalam kemitraan ini dapat membuka peluang baru, khususnya dalam kecerdasan buatan (AI).
“Setiap negara dan kawasan harus memanfaatkan peluang untuk berbagi teknologi baru,” katanya, sambil menunjuk pada investasi GCC yang terus tumbuh di ASEAN dan kemajuannya dalam AI, terutama melalui G42 UEA, perusahaan induk investasi AI terkemuka.
Dorongan Malaysia untuk berkolaborasi meluas ke pembangunan berkelanjutan dan berbagi teknologi. Ahmad Zahid menyoroti bahwa ASEAN tidak berorientasi ke dalam tetapi berwawasan ke depan, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan GCC dan Tiongkok untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bersama.
Area potensial untuk kolaborasi meliputi energi terbarukan, ekonomi digital, dan pembangunan infrastruktur, yang sejalan dengan tujuan ekonomi Malaysia yang lebih luas di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Pertumbuhan Ekonomi Halal: Ekspansi ekonomi halal didorong oleh tren demografi dan ekonomi. Populasi Muslim global, yang diproyeksikan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030, semakin urban dan makmur, sehingga meningkatkan permintaan untuk produk bersertifikat halal.
Peran Malaysia: Sebagai ketua Dewan Pengembangan Industri Halal, Ahmad Zahid memposisikan Malaysia sebagai pusat global untuk sertifikasi dan inovasi halal. Sertifikasi halal Malaysia sudah dikenal luas, dan logo ASEAN yang terpadu dapat semakin meningkatkan pengaruhnya.
Kepemimpinan AI GCC: G42 UEA telah membuat langkah signifikan dalam AI, bermitra dengan perusahaan teknologi global untuk mengembangkan solusi dalam perawatan kesehatan, keuangan, dan kota pintar, yang dapat melengkapi inisiatif ekonomi digital ASEAN.
Sinergi ASEAN-GCC-Tiongkok: Area potensial untuk kolaborasi meliputi teknologi hijau, keuangan Islam, dan integrasi rantai pasokan, memanfaatkan keahlian energi GCC, basis manufaktur ASEAN, dan sumber daya teknologi dan keuangan Tiongkok.
Dengan memperjuangkan ekonomi halal yang terstandarisasi dan membina kemitraan yang cerdas, Malaysia bertujuan untuk menjembatani Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Tiongkok, menciptakan ekosistem ekonomi dinamis yang mencerminkan nilai-nilai bersama dan inovasi teknologi.
